Bukan Menulis di Air

Potret Eksekutif di Ujung Pena Wartawan Bisnis

2011-10-25T08:27:00.000+07:00

Anda boleh memanggilnya Roy saja. Ia suka main bridge. Hobi itu makin menjadi-jadi ketika suhu politik tak menentu pada masa akhir Orde Lama. Ia makin kerap bolos dan kuliahnya pun tak tuntas. Tetapi itu lah yang membuat ia tak pilih-pilih mencari kerja. Ia lakoni apa saja, termasuk dengan menjadi jurutulis di sebuah bank asing di Jakarta. Dan kini, sudah sekian tahun ia duduk sebagai direktur pelaksana Grup Lippo. Mendengar nama panjangnya, Roy E. Tirtadji, Anda mungkin segera mahfum. Dia lah salah satu eksekutif andalan Lippo.

Bagi banyak orang, termasuk kami para wartawan bisnis, bertemu pertama kali dengan Roy adalah sebuah kejutan. Kurus, tinggi dan seperti tak habis-habisnya nyengir, Roy bukan lah sebagaimana eksekutif yang biasa diidamkan mahasiswi pencari jodoh. Bahasanya sederhana, mungkin tak layak kutip bagi wartawan yang mengagungkan retorika. Sosoknya pun tak menampakkan diri sebagai orang ‘kuat’ bila itu adalah kata lain dari berkuasa. Roy samasekali bukan tandingan yang pantas bagi Richard Gere, sosok CEO yang flamboyan dalam film Pretty Woman.

Sebuah keunikan kah Roy?

Tidak, ternyata. Anda pun akan menemukan kesan serupa ketika bertamu kepada Sedyana Pradjasentosa. Memang, banyak orang yang tak meragukan lagi kadar ‘keeksekutifan’ direktur komersial PT Multi Bintang itu. Sudah lebih 13 tahun ia menduduki posisi itu. Oleh sejumlah pengamat ia disebut-sebut sebagai salah satu bintang di perusahaan penghasil bir itu, selain Tanri Abeng, sang manajer satu miliar.

Tetapi lihat lah kemeja coklat lengan pendek yang kerap ia kenakan. Rasanya terlalu sederhana bagi seorang eksekutif di perusahaan PMA itu. Gayanya bicara, caranya menyisir rambut dan hobinya menonton film Indonesia (Ia mengagumi film Langitku Rumahku), rasanya juga terlalu bersahaja untuk bintang seperti dia. Tidak kah Sedyana memasuki dunia yang salah?

Kekagetan Anda akan makin lengkap ketika bersua Gunarni Suworo. Ia dijuluki first lady Bank Niaga karena ia memang presiden direktur bank itu. Tak banyak wanita Indonesia yang sampai ke puncak sebuah bank papan atas, tetapi Gunarni mampu mencapainya. Ia adalah tokoh publik, harus berbicara kepada para investor asing mau pun domestik setidaknya ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlangsung.

Tetapi bila menyimak caranya memandang pekerjaannya, kita akan segera bertanya. Mengapa begitu simpel? “Tak ada yang istimewa,” katanya. Ah, duduk di puncak yang mahatinggi itu, mengapa ia tak mau sedikit saja menceritakan sesuatu yang bisa mengundang kekaguman? Dan kemana-mana ia menenteng sendiri tas kerjanya, bila perlu menyelusup diantara sesama rekan eksekutifnya agar tak menarik perhatian. Kemanakah citra eksekutif wanita yang kerap kita bayangkan lewat sosok Demi Moore dalam Disclosure? Atau Margareth Thatcher si wanita besi itu?

(dua)

Kami para wartawan, dalam membuat reportase dan menulis sosok para eksekutif memang kerap datang tidak dengan kertas yang kosong. Sebelumnya, sudah ada semacam sketsa, atau corat-coret premis, atau dalam istilah yang lebih lazim dalam dunia jurnalistik, terms of reference (TOR) sendiri.

Ini tak perlu diherankan karena dunia bisnis memang telah menjadi panggung yang unik. Di atasnya lahir para eksekutif-eksekutif puncak. Mereka menjadi bintang, dibicarakan, sehingga seakan melegenda. Citra yang serba wah tentang para eksekutif pun menjadi keniscayaan, kendati ia bisa dalam pengertian yang mengundang simpati mau pun yang mengerikan.

Dari berbagai literatur, dan biasanya datang dari negara-negara yang maju, kita mendapat gambaran betapa eksekutif adalah orang-orang yang kuat, berani tetapi sangat impersonal. Tugas dalam pengambilan keputusan mengharuskan mereka kukuh dalam kepemimpinan mau pun kompetensi profesional. Karena itu lah, rasanya ada sedikit perasaan kurang rela jika seorang eksekutif tampak biasa-biasa saja, apalagi sampai nyeleneh.

Dalam beberapa bacaan, mereka bahkan digambarkan sebagai penyendiri yang tersesat di hutan lebat. Dalam Decision Makers: The Men and The Million Dollar Moves Behind today’s Great Corporate Success Stories (Truman, Tallye Books, NY 1986) tulisan Robert Heller, misalnya, pekerjaan mereka seolah-olah terus-menerus dikelilingi taruhan kalah dan menang, hancur atau bertahan. Mereka harus bisa bertindak sadis seperti Gerald Greenwald (Chrysler) yang memutuskan menutup sejumlah pabrik dan memPHK karyawan. Atau Robert Allen (AT & T) yang harus mengurangi 24 ribu karyawan pada divisi sistem informasi perusahaan itu.

Tak mengherankan bila sosok esekutif sukses adalah seperti yang kita saksikan dalam potret seorang Richard Gere tadi. Selalu murung, terhipnotis oleh kekuasaan dan tugas keeksekutifannya. Di puncak sana, ia jadi mudah curiga dengan siapa saja sampai lupa hari ulang tahun orang terdekatnya dan bisa saja tergoda menghabiskan berhari-hari di hotel dengan wanita panggilan.

Untungnya, citra yang pedih semacam itu bagi kita di Indonesia memang bukan yang dominan. Kebanyakan kita membayangkan mereka dari tampilan di depan publik. Necis, modis dan cerdas, jalan hidup mereka seolah sebuah keajaiban dan petualangan yang menakjubkan. Mereka adalah jelmaan kekuatan, kemewahan dan tentu saja, ketenaran.

Kita pun tidak terlalu terkejut lagi manakala kita dihadapkan pada fakta bahwa makin banyak anak remaja yang telah menetapkan cita-citanya untuk menjadi pebisnis (Kompas, Juni 1997) sejak lulus SMA. Bukan lagi cita-cita ‘konvensional’ seperti zaman para orang tuanya. Ada orang tua yang memandangnya dengan sedikit kecewa. Mereka seolah tak rela bila sejak remaja anak-anak sudah mengimpikan kemewahan. Kemana naluri para remaja itu, yang biasanya masih mengidolakan pahlawan? Mengapa bukan menjadi dokter, bukan menjadi tentara dan bukan menjadi pilot lagi yang menjadi impian? Kemanakah dunia yang kita anggap luhur itu?

Citra eksekutif yang serba menyenangkan memang tak bisa terhapus di tengah perkembangan dunia bisnis yang kian pesat di Indonesia. Setiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana gaya hidup mereka menjadi tontonan. Gaya hidup itu, anehnya, seakan-akan lebih menonjol dibandingkan substansi peran eksekutif itu sendiri. Dan rasanya, tak Cuma anak-anak remaja yang punya imajinasi seperti itu. Ada yang berpendapat memang begitulah kenyataannya.

Ada kesan, setidaknya ini lah antara lain yang ditangkap oleh Dr Sjahrir (Ekonomi Politik Konglomerasi Indonesia, WartaEkonomi, 1985), eksekutif Indonesia lebih menonjol dalam hal konsumsinya dibanding prestasinya. Menurut dia, bila diukur dari cara berbelanja, eksekutif Indonesia memang tak berbeda dibanding dengan eksekutif di negara lain, khususnya Asia Timur. Tetapi dalam hal etos kerja mau pun profesionalisme, eksekutif tak bisa dibandingkan. “Etos kerja eksekutif kita, misalnya, belum menjadi pantulan eksekutif di Korea. Apalagi eksekutif Jepang yang lebih senang membicarakan pekerjaan mereka,” tulis Sjahrir.

Kesan seperti ini didorong lagi oleh citra dunia bisnis di Tanah Air yang berlimpah proteksi dan kolusi. Dalam bisnis yang demikian, produksi dan laba memang menjadi lebih berat ke persoalan kesempatan dan nasib baik. Ada anggapan keberhasilan sedikit sekali hubungannya dengan kerja keras dan kompentensi. Segalanya seolah menjadi mudah bagi mereka yang sudah ‘ditakdirkan’ sebagai anak si Polan, kawan sekolah si B, teman bermain sepak bola Pak C dan sebagainya.

Ketika majalah WartaEkonomi memulai membuat peringkat gaji eksekutif, citra yang sama juga muncul. Sementara para eksekutif makin lama makin merasa wajar jika mereka dibayar mahal, kesan masyarakat umum tampaknya berseberangan. Ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang Indonesia menikmati penghasilan miliaran rupiah sementara penduduknya sebagian besar masih hidup pas-pasan.

Sedikit banyak, kami para wartawan yang meliput kegiatan bisnis mungkin juga bisa disalahkan dalam soal ini. Dalam banyak hal, menuliskan bagaimana seorang eksekutif menghabiskan waktu senggangnya di atas yacht atau di lapangan golf, lebih menarik ketimbang menggambarkan suasana rapat yang membosankan. Para eksekutif juga tampaknya lebih nyaman akan pilihan angle seperti ini. Selain akan tampak lebih gagah, siapa pula yang mau rahasia dapurnya terbongkar?

(tiga)

Maka ketika 50 eksekutif dalam buku ini bercerita tentang sebagian perjalanan hidupnya, kesan yang campur aduk segera muncul. Anda mungkin akan sulit mencari benang merah seperti apa sebetulnya eksekutif Indonesia itu. Ada yang dengan gaya informal tapi berisi seperti Roy. Ada yang kesan Indonesianya kentara betul seperti yang kita temui pada Sedyana dan Gunarni. Tetapi Anda pun akan berkenalan dengan bermacam gaya lain yang konon, yang intelektual, atau yang bak priyayi.

Proses mereka mencapainya juga tak selalu merupakan petualangan menarik. Ada yang memang harus jungkir balik ketika masih kuliah. Tetapi yang lain justru merasakannya seperti air yang mengalir, alami dan tak perlu dipertanyakan. Ada yang mengandalkan cemelangnya ide dan sudah mengangankannya sejak masih kecil, tetapi tak sedikit yang justru naik karena perkawanan dan kebetulan. Ada yang memandang berpindah kerja adalah keniscayaan, sama seperti memilih hidangan di restoran. Tetapi ada yang justru mencapai puncak karena loyalitas yang tinggi pada perusahaan.

Alhasil, mungkin Anda akan seperti kami juga. Sudah punya sketsa sendiri, sudah punya premis dan terms of reference yang disiapkan terlebih dulu tetapi ketika mendapatkan semuanya berbeda, keraguan kemudian muncul. Ah, betulkah orang-orang ini eksekutif? Apakah mereka benar-beanr jujur? Atau memang saya sendiri yang salah menyiapkan sketsa, premis dan TOR?

Premis, bagaimana pun memang tak pernah cukup untuk menyimpulkan perjalanan hidup. Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises, kata Samuel Butler, penulis Inggris yang hidup di awal abad 20. Premis disadari tak akan pernah cukup untuk menggambarkan sesuatu dengan sempurna, namun ironisnya, kita harus menerima bahwa dari premis yang tak sempurna itu kita harus mengambil kesimpulan.

Lantas, bagaimana premis-premis yang muncul dalam Sketsa 50 Eksekutif dalam buku ini, bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan dalam menggambarkan eksekutif di Indonesia?

(empat)

Ketika buku ini rampung, Pemilu di Tanah Air baru saja usai. Di jalanan ketika malam mulai turun, masih berlalu lalang satu dua orang tentara. Di pos penjagaan kantor-kantor bank mau pun supermarket, para pria berseragam hitam masih juga berjaga setengah santai.

Indonesia baru saja melalui sebuah peristiwa yang luar biasa. Pemilu kali ini, menurut para pakar, adalah yang paling bergelora dan panas sepanjang sejarah Orde Baru. Rasanya pendapat itu memang tak berlebihan. Berbagai peristiwa tragis mewarnai masa-masa kampanye. Kerusuhan terjadi dimana-mana. Ratusan orang tewas. Gedung-gedung terbakar dan dilempari batu. Ratusan miliar rupiah harta benda lenyap.

Melihat kerusakan dan emosi yang muncul, kecemasan sempat menyebar. Kejadian-kejadian itu memunculkan ketakutan akan berputarbaliknya arah jarum jam sejarah. Kita seakan kembali ke masa ketika kita masih saling asing satu sama lain. Kita mundur ke waktu-waktu dimana orang lain, kecuali kelompok sendiri adalah musuh.

Saya pun menangkap kesan bahwa kalangan bisnis juga punya ketakutannya masing-masing. Menurut mereka, bila jarum jam sejarah surut, dinamika bisnis juga bakal kembali ke titik nadir. Mungkin kita harus melupakan rencana ekspansi usaha, ekspor ke mancanegara atau inovasi menembus globalisasi. Kita mungkin hanya akan sanggup bicara tentang bisnis sebagaimana nenek moyang kita memulainya, bagaimana sebisa mungkin agar warung, toko atau firmanya masih ada besok hari.

Kecemasan-kecemasan dalam banyak bidang dan kesempatan memang tampak begitu riil. Ia bukan lagi Cuma pada pikiran, tetapi juga dalam tindakan. Kita ingat, ketika Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Guncangan di pasar modal begitu hebat. Kurs Rupiah juga jatuh. Hampir tiga hari sebelum dan sesudah peristiwa itu, fluktuasi di pasar modal dan uang terjadi di luar apa yang diyakini normal. Semua menggambarkan rasa cemas yang menjelma jadi panik.

Juga ketika masa kampanye berlangsung gemuruh. Kita menyaksikan kecemasan begitu dekat di hadapan kita. Di kota Jakarta, pedagang menutup tokonya lebih awal karena daerah itu akan dilalui oleh arak-arakan kampanye. Oengusaha hotel dan konvensi melaporkan turunnya omset karena sepi pengunjung. RUPS, lembaga tertinggi sebuah perusahaan, banyak yang diundur, menjaga kerawanan yang mungkin timbul. Karyawan di kawasan Segitiga Emas juga menikmati bonus libur berhari-hari karena para atasannya lebih suka membiarkan mereka tinggal di rumah.

Tetapi kecemasan itu ternyata cepat benar uainya. Para pedagang, hanya beberapa jam saja setelah arak-arakan kampanye lewat, berani membuka tokonya kembali. Pasar uang tak bergejolak berkepanjangan padahal spekulasi tentang kerusuhan yang bakal muncul masih terus berlangsung. Ketika Pemilu berlangsung, indeks BEJ malah naik. Dan bank, supermarket, mal serta bioskop tetap buka kendati koran pagi selalu datang dengan ulasan yang panas dan kadang-kadang merisaukan.

Diam-diam kita makin menyadari bahwa dunia bisnis makin punya fundasinya sendiri.Kita cemas tetapi dengan tingkat kecemasan yang makin turun.Kita tahu hari ini toko boleh tutup karena kerusuhan yang masih muncul.Tetapi pada saat ynag sama kita punya harapan yang hampir psti bahwa besok semuanya akan kembali seperti biasa.Kita tetap was-was akan munculnya onar dan pengrusakan tetapi kita juga merasa tak rela bila roda bisnis berhenti berputar. Ya kita bisa merasakan dunia bisnis telah punya “pengikut,” punya “fans” dan punya “darah”nya sendiri.

Diam-diam,mungkin seperti Anda juga, kami para wartawan makin merasakan betapa kita telah akrab dengan sesuatu yang masih asing sepuluh tahun silam. Sebelum ini, kita jarang mengukur kecemasan dengan indeks bursa, dengan kurs mata uang, dengan omzet dagang yang turun. Sekarang, semua telah menjadi rambu yang lazim. Sebelumnya kami para wartawan hampir tak pernah menyaksikan ada petinggi militer yang bicara tentang tetek bengek kegiatan dunia bisnis. Kini, dalam beberapa pertemuan menjelang kampanye kami makin kerap mendengar saran dari aparat keamanan tentang bagaimana caranya agar RUPS perusahaan publik tidak tertanggu semasa kampanye.

Di tengah masih banyaknya kerusuhan, World Economic Forum, lembaga think thank yang berkedudukan di Swiss, menilai Indonesia begitu hebat. Dari sisi daya saing investasi Indonesia ditempatkan di peringkat 15, dari sebelumnya peringkat 30. Sebuah lompatan yang besar. Seakan-akan pergolakan yang merisaukan banyak orang, tak punya pengaruh terhadap berputarnya roda bisnsis. Ada yang kecewa, mengapa ketika korupsi begitu merajalelanya (studi itu juga menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dalam hal pungli) kok pujian justru muncul? Apa tak membuat kita besar kepala? Tetapi orang iseng kemudian berkata, dengan tingkat korupsi setinggi itu saja Indonesia sudah bisa melesat, bagaimana kalau tidak?

Ketika kita bicara tentang dunia bisnis yang sudah punya pengikut, punya fans dan punya darahnya sendiri itu, rasanya kita tak boleh mengingkari kehadiran para eksekutif. Pada awalnya, motornya mungkin adalah para saudagar dengan semua lobi dan keringatnya. Tetapi ketika manajemen modern dibutuhkan, seperti yang kita saksikan pada sejumlah perusahaan besar, peran para eksekutif makin menonjol. Sejak deregulasi perbankan 1988, misalnya, kehadiran para eksekutif di sektor finansial seakan tak bisa dibendung dan banjir eksekutif pun tinggal menunggu waktu.

Ada yang mengatakan di Jakarta telah lama muncul apa yang disebut yuppies (young urban profesionals). Jika sepuluh tahun lalu mereka mungkin hanya cukup untuk memenuhi sebuah kafe saja, kini tidak lagi. Mereka telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang tanpa terasakan semakin mempunyai pengaruh. Mereka hadir dengan pengetahuan, tata pergaulan dan resiko yangyang belum begitu dikenal pada masa-masa sebelumnya. Lambat laun kita merasakan mereka berhasil mengakrabkannya degan lingkungannya. Mereka memperkenalkan jargon-jargon yang belum banyak digunakan dulu, tetapi terasa mencerahkan. Kita makin terbiasa dengan kata profesional, leadership, produktivitas, efisiensi dan sebagainya.

Tak berlebihan bila banyak ahli yang mengatakan bahwa pranata bisnis, (seperti mekanisme pengambilan keputusan, struktur kelembagaan dan sebagainya) di Indonesia kini kian mantap, bahkan kerap kali berada di depan pranata politik. Dan kelihatannya dalam banyak hal pranata itu muncul dari dunia para eksekutif. Pranata yang mantap itu kemudian membiasakan mereka bersikap kritis dan ingin mengetahui semuanya serba logis.

Ketika Hasan Zen Mahmud terdepak dari posisi direktur utama Bursa Efek Jakarta dan banyak eksekutif lain terlempar dari posisi mereka, mereka tak tinggal diam. Dan pada saat bicaa, mereka sebetulnya bukan cuma memberi penjelasan kepada komuntasnya. Lebih jauh, mereka sedang memberi pelajaran tentang risiko tugas seorang eksekutif kepada semua orang. Begitu pula ketika seorang eksekutif menulis surat pembaca, dan mengeluhkan stiker Sea Games. Ia juga melakukan hal yang sama, mendidik publik tentang sebuah pertanggungjawaban.

Pakar politik mungkin menyebut mereka sebagai kelas menengah, yang dalam pengalaman berbagai negara menjadi motor penggerak perubahan. Eksekutif biasanya menjalankan peranan ini tak Cuma lewat kompetensi profesional yang mereka miliki, juga lewat komitmen dirinya sebagai warga dari sebuah negeri. Ada yang, seperti dengan baik dijabarkan oleh presiden direktur Grup Kodel, Fahmi Idris (WartaEkonomi, 31 Juli 1995), berperan sebagai mikrois. Mereka menjalankan perubahan pada kehidupan publik. Di sisi lain, ada yang berperan sebagai makrois, yang didorong oleh komitmen pribadi ikut menyelami berbagai persoalan yang dihadapi lingkungannya.

Banyak yang tidak setuju dengan pendapat ini, atau setidaknya menganggapnya tidak berlaku di Indonesia. Kritik yang paling derasa tertuju pada osisi para eksekutif itu yang masih lemah. Manakala mereka bekerja pada lingkungan yang penuh proteksi, kolusi dan bentuk-bentuk distorsi yang lain, mereka kerap kali harus takluk. Profesionalisme kemudian mengalami pendangkalan, seolah-olah tercermin dan diukur pada pencapaian tujuan korporasi, kendati tak menghasilkan perubahan pada lingkungannya yang kumuh.

Tetapi teori manakah yang tak pernah diserang? Gagasan optimistis macam apa yang sepi dari gugatan skeptis?

Maafkanlah saya, wartawan yang biasanya lebih suka melupakan jargon apalagi teori. Dan ketika tak kurang dari 50 eksekutif dalam buku ini bicara, rasanya fungsi membawa perubahan itu memang ada pada mereka. Mungkin masih dilakoni dengan nada lirih, mungkin tidak dengan harus membuat orang lain merasa terganggu. Tetapi sudah dimulai.

Maka ketika mereka hilir mudik dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mengabdi dari satu majikan ke majikan lain, selembar benang mereah akhirnya kita temukan juga. Perjalanan mereka ke puncak, tak lain didorong dan karena keinginan menciptakan perubahan. Pada awalnya mungkin untuk mengubah nasib, suasana, penghasilan mau pun karier. Tapi setelah itu?

Saya percaya, kita semua punya agenda perubahan yang sama.

11 Juni 1997
© eben ezer siadari

(*) Kata pengantar pada buku, Sketsa 50 Eksekutif, WartaEkonomi 1997

Walter Packard Memilih Bermain Musik

2011-05-26T14:04:00.001+07:00

Carly Fiorina

Tidak ada yang melarang seorang taipan bermain musik. Namun,jika ia lebih memilih menyalurkan hobinya itu tatkala para eksekutifnya berada pada babak-babak penentuan nasib perusahaannya,ini sedikit di luar kelaziman. Dan,Walter Hewlett agaknya memang sengaja berlaku demikian. Putra sulung William Hewlett (pendiri Hewlett Packard, HP) itu, memilih bermain music bersama orkes simfoni Bohemian Club, sebuah klub musik beranggotakan pengusaha kaya, politisi, dan artis-artis berpengaruh, tatkala rapat dewan pengurus HP bersepakat melakukan merger dengan Compaq.

Ia memang tak menyukai rencana itu. Maka persetruan antara Hewlett sebagai pemegang saham, dan para eksekutifnya yang dimotori oleh Carleton S. Fironia, sang CEO , pun berlangsung seru. Menurut Hewlett, Compaq adalah mitra merger yang salah bagi HP. “Kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, dan membahayakan apa yang sudah kita punya,” kata Hewlett seperti yang dikutip berbagai media.

Fironia tidak mau kalah. Dalam suratnya kepada para pemegang saham, Fironia tak sungkan-sungkan mengkritik balik Hewlett. “Posisi dia (Walter Hewlett) yang menentang merger ini didasarkan pada pandangan yang statis dan sempit tentang HP dan industri, … didasarkan pada pandangan, asumsi dan analis keuangan yang salah…”

Walter Packard

Entahlah siapa yang bakal menang. Nasib rencana merger itu akan ditentukan pada RUPSLB pada pertengahan tahun ini. Salah satu isu penting dalam perseteruan ini, tetapi sudah sangat klasik, adalah seberapa jauh sebenarnya peran pendiri menentukan perusahaan yang didirikannya. Pendapat praktisi dan akademisi terbelah: sebagian menganggap peranan pendiri sangat penting karena merekalah yang menemukan dan membangun nilai-nilai awal perusahaaan itu. Sebagian lagi berpendapat, pendiri sebaiknya tidak perlu lagi ikut campur. Bagaimanapun, para eksekutif dan profesionallah yang lebih tau seluk-beluk perusahaan.

Seperti halnya di sebagian perusahaan keluarga yang kemudian go public di AS, pendiri HP bukan lagi penguasa saham dominan di perusahaan itu. Keluarga Hewlett Packard beserta yayasan yang mereka pimpin, hanya menguasai 16,9% saham. Mereka butuh kerja keras untuk mempopulerkan sikap oposisi yang secara resmi sudah mereka umumkan. Kendati demikian, bukan berarti kans keluarga Helwett kecil. Di Amerika Serikat, seperti dilaporkan oleh The Economist, sering kali status dan integritas sebagai pendiri sangat kuat pengaruhnya dalam menentukan arah perusahaan. Pada sejumlah perusahaan,keluarga pendiri bahkan masih berperan langsung: Rob Walton memimpin Walt Mart, perusahaan yang didirikan kakeknya, Sam Walton; sementara Chris Galvin menjadi CEO Motorola, perusahaan yang didirikan kakeknya. Keluarga pendiri dalam beberapa kejadian justru tampil sebagai penyelamat perusahaan manakala terjadi “kekacauan” manajemen, seperti beberapa kali berlangsung di perusahaan Ford. Keluarga Ford memang sedikit lebih mudah mengambil peran karena mereka mempunyai hak suara istimewa (mencapai 40%) meskipun sahamnya tidak sebesar itu. Namun,dalam kasus dimana keluarga pendiri menguasai saham kecil pun, sering kali peranan mereka sangat penting, seperti halnya keluarga Watson di IBM.

Di Asia, terutama di Indonesia, walau pada kenyataannya peranan pendiri bahkan jauh lebih dominan, pendapat yang populer adalah justru yang kedua. Campur tangan keluarga pendiri baik dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan dianggap berseberangan dengan profesonialisme karena keluarga kerap dianggap mempunyai conflict of interest dalam pengambilan keputusan. Tanri Abeng dan Robby Djohan, dua orang eksekutif profesional yang berjaya di zamannya, adalah orang yang sangat vokal dalam hal ini. Dari sini pula muncul seolah-olah adanya dikotomi antara pemilik dan profesional. Tentu saja tidak selalu dikotomi ini selalu benar, namun kenyataan setelah krisis memang menunjukkan nilai-nilai integritas sebagian konglomerat kita memprihatinkan. Kasus BLBI yang melibatkan sejumlah besar taipan menggambarkan demikian rapuhnya nilai-nilai itu sehingga alih-alih menyelamatkan perusahaan,menyelamatkan diri sendiri pun sebagian dari mereka tak berhasil.

Akhir-akhir ini luas diperdebatkan tentang boleh tidaknya pemilik lama membeli kembali perusahaannya yang dilelang oleh BPPN. Di sini ada baiknya kita berkaca dari peran pendiri sejumlah perusahaan yang sudah berumur panjang di AS. Umumnya, para penentang diperbolehkannya pemilik lama membeli kembali perusahaannya mengajukan alasan keadilan dalam dalam penolakannya. Bahwa untuk membayar utang kepada pemerintah saja pemilik lama itu mengaku tidak punya uang, bagaimana mungkin mereka akan dapat menyediakan dana membeli kembali aset-aset itu. Seyogyanya utang itu dulu dibereskan baru diperbolehkan membeli kembali perusahaannya.

Dan berkaca dari kisah Hewlett Packard tadi, kini kita dapat menambahkan satu alasan lagi bagi tidak diperbolehkannya pemilik lama kembali menguasai perusahaannya. Bahwa sejarah di AS menunjukan pendiri adalah benteng terakhir untuk menegakkan nilai-nilai (yang luhur,tentu) perusahaan manakala perusahaan tengah guncang. Maka jika pada kasus BLBI menunjukkan pendiri perusahaan-perusahaanbesar di Tanah Air justru merusak nilai-nilai itu lewat berbagai praktik moral hazard yang menyandera para pembayar pajak Indonesia harus turut dibebani BLBI, sudah saatnya ada upaya penyegaran bagi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan itu. Dan, dan tak ada pilihan, kita harus mengadopsi nilai-nilai global yang sudah menjalani sejarah panjang. Itu hanya mungkin datang dari investor bereputasi global juga.

Pernah dimuat di Majalah WartaEkonomi 14 Januari 2002

Post Script

Merger HP dan Compaq pada akhirnya terjadi ketika itu. Carly Fiorina menjabat sebagai CEO perusahaan merger itu sampai tahun 2005. Pada tahun 2008 ia menjadi penasihat bagi calon presiden dari Partai Republik, John McCain. Pada 2009 Fiorina mengumumkan pencalonan menjadi anggota senat mewakili California, tapi kalah suara dari lawannya, Barbara Boxer

Saya tidak mungkin jadi Aktivis Selamanya

2008-08-09T15:12:00.004+07:00

Dua tahun lalu ia masih mengendarai BMW putih setiap kali ke kantor. Kini ia menggantinya dengan sebuah Volvo hitam. Tetapi di ruang kerjanya di Jalan Teuku Cik Ditiro 31, Jakarta Pusat, tak banyak berubah. Masih ruang kerja yang dulu, yang cuma cukup untuk sebuah meja, kursi dan rak penuh buku.

Dr. Sjahrir yang kini menjalani usia 50, tampak lebih tenang berbicara dan juga tampaknya lebih mudah terharu. Menurut istrinya, Kartini yang berbicara pada peringatan ulang tahun Sjahrir, Sjahrir begitu gelisah menyambut usia setengah abad itu. “Kami di sini berkumpul untuk menghibur dan menguatkan Ciil,” kata Kartini. Ciil adalah panggilan akrab Sjahrir.

Banyak orang menilai mantan aktivis mahasiswa 66 dan 74 ini sudah berubah. Dia sendiri pun mengakuinya. Tetapi perubahan yang bagaimana? Eben Ezer Siadari mewawancarainya di kantornya. Berikut petikannya.

Setelah berusia 50 sekarang, apa keinginan Anda yang sudah tercapai dan apa yang belum?
Dr.Sjahrir: Lebih banyak yang belum daripada yang sudah. Tetapi umur itu menyentak saya. Saya kutip saja cerita dari seorang yang bernama Bill Moyer. Dia adalah penasihat Presiden AS, Lyndon B. Johnson. Baru-baru ini dia mendapatkan operasi jantung yang luar biasa hebat. Nah, dia bicara setelah operasi itu. Bahwa dia selama ini selalu melihat dirinya sebagai anak muda, yang dulu datang ke Washington DC untuk mengubah dunia, dan beranggapan begitu seterusnya. Nah, operasi jantung itu mengubah sikap dasarnya. Karena dia mulai menyadari prinsip the hour glass.

Prinsip the hour glass itu kan, waktu 24 jam dihitung dari pasir-pasir yang jatuh di antara dua cembung yang berhubungan. Ketika kita mulai lahir, seluruh pasirnya ada di atas. Ketika umur kita habis, semuanya di bawah. Nah, usia 50 ini, pasrinya sudah lebih banyak di bawah. Probabilitas untuk hidup sampai 100 tahun, saya abaikan samasekali. Umur 80 juga berat. Artinya, jika sudah demikian, saya setuju dengan Bill Moyers, setiap pasir-pasir yang turun ke bawah menjadi semakin berharga. Ini yang sebelumnya tidak ada dan terabaikan. Seolah-olah saya bisa menjadi aktivis 66 atau 74 selama-lamanya. Ternyata tidak bisa. Ada hal-hal yang harus kita terima tidak bisa kita capai. Sebab, menjadi permanent activist itu berbahaya.

Apakah Anda tidak menyadari bahwa banyak orang berharap agar Anda tetap seperti aktivis dulu?

Betul. Cuma karena saya menyadari bahwa pasir-pasir yang di bawah sudah lebih banyak, seberapa banyak yang bisa saya perbuat? Apa saya bisa dengan drive saya yang dulu untuk mencapai apa yang saya mau? Saya harus sadar bahwa saya tak perlu merasa nasib seluruh republik ini di pundak saya. Saya hanya sebagian dari masyarakat luas, dari bangsa yang sangat besar.

Ini bisa dianggap apologia. Saya akui. Tetapi saya menganggap apa yang saya lakukan ketika menjadi aktivis, berdemonstrasi bersama almarhum Soe Hok Gie dulu, adalah investasi sikap dan pikiran saya. Sekarang dengan 12 buku yang akan saya luncurkan (30 Maret, Red), saya bisa meneguhkan investasi sikap dan pikiran saya itu.

Jadi Anda yang sekarang tidak lagi cuma pemikir, tetapi sudah menjadi praktisi bisnis, benar-benar merupakan pilihan Anda?

Saya kira ini adalah pilihan yang sadar saya ambil. Dalam arti, saya melihat bahwa ada persoalan dalam analisis saya, kaena analisis saya masih tetap mencerminkan analisis yang makro dan general. Saya kemudian sebagai praktisi—sebagaimana Anda ketahui, saya adalah dirut Mitraconvest dan PT Mitracon, juga komisaris di beberapa perusahaan lainnya dan juga memimpin ECFIN. Selain itu, bertindak pula sebagai penasihat berbagai kalangan bisnis. Ini bermanfaat bagi saya, membantu mencari hubungan mikro dan makro yang pernah kita bicarakan.

Sebagai penasihat bisnis, apa saja yang Anda kerjakan?

Saya menjadi penasihat macam-macam. Termasuk Kadin. Saya di dalam Kadin juga merupakan penasihat pribadi dari Ketua Umum. Di dalam kehidupan ekonomi politik kita, banyak sukses ekonomi yang kita capai. Sukses itu, misalnya, membuat sistem perbankan kita begitu dalam sehingga, katakanlah, monetisasi perekonomian begitu berkesan dari M2 dilihat dari PDB. Kapitalisasi pasar modal juga sudah mencapai sepertiga dari PDB.

Tetapi, dalam politik kan lain. Banyak masalah. Di buku Pikiran Politik Sjahrir saya bahas itu. Nah, kalau Anda tanyakan apa sebab strategis saya, untuk menasihati Kadin mau pun perusahaan, supaya jika terjadi sesuatu yang menyangkut perubahan politik, lembaga-lembaga ekonomi ini tidak akan guncang. Sehingga, kita bisa bertahan dalam rel-rel kehidupan sosial ekonomi politik yang tetap menjaga stabilitas.

Di satu sisi ikut terjunnya Anda dalam bisnis bisa mempertajam analisis Anda. Tetapi bagaimana dengan independensi Anda dalam membuat analisis atau memberi nasihat?

Saya kira itu pertanyaan yang legitimate, wajar. Tetapi saya teringat dengan teman saya Kwik Kian Gie dulu ketika dia membeli sebuah perusahaan pialang. Waktu ditanya mengapa membeli perusahaan pialang, dia menjawab, “Kalau saya tidak membeli, lalu apa otoritas saya berbicara tentang bursa?” Sayangnya, kemudian dia menjual perusahaan itu untuk alasan yang lain.

Nah, saya juga berpikir begitu. Kalau saya pada tingkat menara gading bicara soal bursa, saya tidak mengerti soal kliring dan settlement, padahal itu persoalan tidak kecil.

Di sisi lain, saya kan tidak menulis analisis sebuah perusahaan berdasarkan saya ingin perusahaan itu membeli sahamnya dari saya. Karena perusahaan saya terlalu kecil untuk berarti. Tetapi kalau saya sebesar Danareksa atau Makindo.... Perusahaan saya cuma pada tingkat.... tetapi memang tidak gurem-gurem banget juga.

Tetapi nanti akan besar juga, kan?

Tergantung. Tetapi dalam pangsa pasar, saya tidak seoptimistis itu. Kalau Anda lihat dari pangsa pasar, 10 besar itu di bursa sudah jauh mengatasi yang lain, padahal anggota bursa sekitar 185 perusahaan. Sekarang, kalau saya bisa memasuki sedikit saja di sekitar papan tengah ke bawah, sudah baik. Begitu lho. Jadi level saya disitu.

Jadi meski Anda terjun sebagai pelaku bisnis, pekerjaan sebagai pembentuk opini publik lewat tulisan dan seminar akan terus Anda jalankan?

Saya berharap, kalau masih laku di Warta Ekonomi, laku di tempat-tempat di mana saya bisa menulis, saya akan terus menulis. Saya juga, kalau bisa, tidak berhenti mengisi seminar-seminar itu. Karena tantangannya juga menarik sekali. Baru-baru ini saya berbicara di Panin Bank dan mendengar bagaimana mereka di dunia perbankan melihat permasalahan international capital market itu sebagai ancaman. Nah, kalau tak ada begitu-begitu itu, tidak ada touch saya kepada realitas. Tetapi saya juga sadar bahwa saya tidak akan bertahan berpuluh-puluh tahun di situ. Saya berharap pelan-pelan akan facing out dari seminar-semniar. Lima tahun dari sekarang kalau saya diberi umur panjang, saya akan mulai mengarah kepada kegiatan dengan bobot akademis yang lebih berarti.

Dengan sekaligus terjun dalam praktek bisnis, Anda bisa dicurigai bahwa yang Anda bicarakan adalah demi kepentingan Anda. Misalnya, selebaran yang pada waktu RUPS BEJ, yang menuduh Anda macam-macam, menodong konglomerat demi kepentingan Anda.....

Kesempatan ini akan saya gunakan secara baik. Saya kira, dalam kode etik jurnalistik kita tidak bisa mengutip selebaran. Karena selebaran itu tidak mau mengakui siapa penulisnya, kita tidak bisa melacak siapa dirinya, dan dia tidak cukup jantan menyebut siapa dirinya, maka kita berhadapan dengan iklim, seperti yang disebut oleh banyak kalangan, tidak ada kaitannya dengan demokratisasi.

Yang saya sangat senang dari selebaran itu adalah tidak ada sebutir pun kebenaran dari itu. Jadi Anda boleh kemukakan. Misalnya, saya dikatakan diusir dari tempatnya Sudwikatmono, saya tidak pernah datang ke tempat itu. Saya dikatakan mendapatkan uang dari Rompas (kandidat dirut PT BEJ yang dijagokan Sjahrir) Rp100 juta, Rompas mengatakan Rp10 juta pun dia tidak punya. Dan semua nama-nama itu bisa Anda lacak dan tidak akan ada sebutir pun kebenaran dari cerita itu.

Nah, di sini saya melihat, dalam hidup kita ini, kalau kita bawa kerangka emosi kita, apalagi kalau kita berbicara dalam kerangka power atau fisik, kita akan sia-sia. Prinsip the hour glass ini akan tetap saya jaga. Saya tidak akan mau mengotori diri saya dengan menggunakan cara-cara seperti itu.

Mengapa Anda begitu vokal ketika RUPS BEJ kemarin?

Tujuannya hanya lah melindungi investasi saya. Saya menaruh uang di situ. Dan seat yangt kita punyai di bursa itu diperkirakan sudah Rp1 miliar lebih. Jadi, saya berkepentingan. Dan dalam hal ini, bukan saya saja. Saudara Gunawan Yusuf pun sudah berkali-kali bicara. Dan banyak lagi yang lain-lain. Tetapi dari segi artikulasi, karena saya tukang seminar, jadi terasa seperti sistematis dibandingkan yang lain.

Tidakkah Anda merasa takut bila ada tuduhan bahwa Anda telah meninggalkan komitmen Anda dengan teman-teman sesama aktivis dulu, dengan Anda ikut memperjuangkan kepentingan pribadi seperti itu?

Saya pernah mendengar cerita tentang itu. Tetapi apa sih arti ditinggalkan itu? Apakah akrena saya tidak pernah punya waktu untuk orang yang ingin bertemu? Saya kira tidak. Buat saya, penilaian yang paling tinggi adalah penilaian masyarakat. Dan penilaian masyarakat itu mewujud bisa dalam media cetak, bisa dalam media elektronik, percakapan.....

Misalnya, kalau orang melihat saya sekarang naik Volvo, apakah yang dipersoalkan cuma karena saya pakai Volvo itu? Saya menulis banyak buku, misalnya, kok itu tidak dibicarakan? Kok yang dibicarakan Volvo-nya?

Di situ saya ingin menunjukkan kepada Anda, ada satu ayat Al Qur'an yang mengatakan bahwa “Kenikmatan Selalu Membawa Dengki.” Dan saya tidak bisa menghindari itu bila itu muncul dari yang disebut teman-teman lama dulu.

Lagipula, menurut saya, teman-teman saya masih banyak. Dan saya tidak perlu menyebut-nyebut siapa yang datang kemari. Saya tidak akan bicara. Jadi, pertemanan saya tidak sesuatu yang harus di-discourse. Tetapi buku saya ya. Begitu buku itu muncul, dia punya kakinya sendiri. Dan apa pun yang saya lakukan untuk membenarkan buku saya, tidak bisa. Dia punya dinamika sendiri.

Yang mungkin menjadi pertanyaan, bahwa Anda bisa seperti sekarang tidak lepas dari predikat Anda sebagai eksponen 66....

Justru saya tidak pernah mengingkari bahwa saya aktivis. Tetapi kalau saya sebagai aktivis harus berbuat terhadap mereka yang disebut teman-teman dulu, dan bukan terhadap aktivis sekarang, nanti dulu dong. Aktivis ini kan terus berkembang. Ada yang lebih muda, lebih baru. Dan saya tidak perlu cerita apa yang saya lakukan kepada mereka. Hanya publik yang bisa lihat.*** E.E.SIADARI

Pernah dimuat di majalah Warta Ekonomi No 45/VI/3 April 1995
Foto: Kompas

Pleidoi setelah Setengah Abad

2008-08-09T14:29:00.003+07:00

Sebagai penganjur deregulasi, ia masih tetap konsisten. Tetapi, keterlibatannya dalam bisnis, membuat independensinya dipertanyakan.

Barangkali Sjahrir harus menyusun satu lagi pleidoi. Makin ramai suara menggugatnya. Ia dituduh tak lagi seperti ketika menjadi aktivis dulu. Dulu, ia selalu bicara atas kepentingan rakyat banyak. Bahkan ia juga masih meneriakkannya lewat seminar-seminarnya. Tetapi sejalan dengan itu ia kini menjadi penasihat konglomerat, direktur utama dan komisaris sejumlah perusahaan, dan tiap hari bepergian dengan Volvo hitamnya. Bahkan ia pernah menjadi saksi pada kasus korupsi Eddy Tansil. Sekadar sikap pragmatis atau penghianatan intelektual?

“Dia makin menikmati sukses material dari jerih payah intelektualnya. Sebagai teman, saya ikut senang. Tetapi saya tidak setuju dia terlalu dekat pada konglomerat. Ini membuat dia makin terbawa gaya hidup mereka, dan bisa jadi makin lama makin tergantung,” kata Arief Budiman, rekan Sjahrir sesama aktivis dulu. Sejumlah ekonom dan cendekiawan lainnya mencemaskan hal senada.

Kekhawatiran itu beralasan. Sjahrir pada masa 1966-1974 begitu bersahajanya. Seorang anggota keluarga, pada pesta ulang tahun Sjahrir ke-50 (24 Februari 1995), bercerita bagaimana militannya Sjahrir pada pergerakan mahasiswa. Ia kerap kehabisan uang dan meminta ongkos untuk pergi rapat. “Ongkos buat sekali jalan saja. Kalau dari tempat rapat ke rumah, nanti saja lah dipikirkan,” begitu Sjahrir berujar.

Dan sejarah memang mencatat harum nama Sjahrir pada periode itu. Pada 1968 ia membentuk grup diskusi mahasiswa UI bersama almarhum Soe Hok Gie. “Tetapi ketimbang berdiskusi grup kami lebih banyak melakukan demonstrasi,” cerita Sjahrir. Mereka beraksi bukan saja pada tema-tema lokal. Ketika seorang mahasiswa AS tertembak mati di negaranya, Sjahrir dan Soe Hok Gie menggerakkan demonstrasi ke Kedubes AS. Begitu juga, ketika kejadian serupa menimpa mahasiswa Pakistan, mereka pun mendemo Kedutaan Besar negara tersebut.

Sjahrir dan Soe Hok Gie pula lah yang menggelar aksi Mahasiswa Menggugat dan Komite Anti Korupsi. Aksi ini mengoreksi Pemerintahan Orde Baru, orde yang pernah mereka dukung pada awal 1966. Aksi-aksi semacam ini bahkan menyebabkan Sjahrir dan kawan-kawan bedemonstrasi ke kantor Ali Wardhana, tokoh yang ia akui sebagai guru.

Grup diskusi yang jago demonstrasi itu, baru menemukan bentuk sejatinya pada tahun 1970-an. Ketika itu, kawan-kawan Sjahrir, Juwono Sudarsono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti-- masing-nasing kini dekan Fisip UI dan FE-UI, baru pulang dari luar negeri. Keduanya lantas menjadi seksi kurikulum dalam grup diskusi itu, Sjahrir menjadi sekretaris. Menteri Perdagangan sekarang, Billy Joedono, menjadi kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM FE-UI). Ia rupanya bersimpati dan menyediakan ruang di kantornya. Pada masa-masa ini lah diskusi mereka marak. Mereka sempat mengundang tokoh-tokoh berpengaruh seperti Alfian, Taufik Abdullah, Deliar Noer dan Bung Hatta.

Dan tiba lah peristiwa Malari (akronim dari Malapetaka 15 Januari) yang terkenal itu, pada awal 1974. Peran Sjahrir memang tidak begitu jelas dalam aksi demonstrasi, tetapi ia diciduk juga. Ia dihukum, dan mendekam di penjara sepanjang 1974-1977. Di sini lah ia mengaku belajar menulis dan mempublikasikannya dengan memakai nama lain.

Penjara ternyata tidak cuma menghukumnya tetapi juga mengajarinya. Di sini ia menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diukur hitam-putih. “Di penjara, saya mulai belajar dan mempersoalkan gaya hidup. Bisa saja seseorang ideologinya nasionalis, yang lain komunis dan lainnya kapitalis. Tetapi gaya hidupnya mirip,” kata Sjahrir sambil menunjukkan catatan hariannya di penjara.

Mungkinkah ini cikal bakal sikap pragmatis Sjahrir kini? Tidak, sebetulnya. Sejak mahasiswa pun, menurut Arief Budiman, Sjahrir sudah menunjukkannya. Sekali waktu, ia berbeda pendapat dengan Soe Hok Gie. Sjahrir ketika itu berpendapat bahwa perjuangan harus dilanjutkan tak peduli darimana dananya, bahkan dari Pertamina sekali pun. Tetapi Soe Hok Gie menentang. Dana dari Pertamina tidak boleh diterima karena perusahaan itu adalah 'sarang koruptor' yang juga harus diberantas. “Saya tidak mengatakan Soe Hok Gie lebih baik sebab dia kadang-kadang tidak realistis. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa sejak dulu Sjahrir lebih pragmatis,” kata Arief Budiman yang adalah kakak Soe Hok Gie.

Menuntut ilmu di J.F. Kennedy School of Government Universitas Harvard (1978-1983) agaknya membuat Sjahrir bersimpati kepada sistem ekonomi pasar. Ini tampak jelas dalam tulisan-tulisannya pada tajuk Business News, dimana ia bekerja sepulang dari AS disamping sebagai chief economist pada Center for Policy Studies (CPS) Indoconsult-Redecon. “Ia sejak dulu memang percaya sekali pada deregulasi,” kata Sanjoto Nitimihardjo, salah seorang kolumnis Business News.

Di sisi lain, ia juga cukup realistis untuk melihat bahwa kebijaksanaan negara –kata yang kerap digunakan mewakili kebijakan politik-- sangat berpengaruh pada roda perekonomian Indonesia. Tulisan-tulisannya di majalah Prisma cukup banyak menggambarkan hal itu, yang oleh LP3ES kemudian diterbitkan menjadi buku Kebijaksanaan Negara, Konsistensi dan Implementasi. Tema ini kemudian diseminarkan pada 1987 oleh Yayasan Padi dan Kapas, yayasan yang dibentuk oleh Sjahrir dan kawan-kawan. Dari sini pula, nama Sjahrir melambung, seiring dengan serentetan deregulasi yang diluncurkan Pemerintah. Ia dikenal sebagai ekonom yang terus-menerus mengeritik distorsi pada perekonomian. Sampai kini pun, dalam hal yang satu ini, banyak kalangan menilainya tetap konsisten.

Namun, kritik-kritiknya makin lama memang makin bisa membuat para pengusaha tersenyum, meski masih tetap kecut. “Kalau orang lebih rileks mendengar saya bicara, karena ada persoalan chemistry, human relations-nya. Saya bisa bicara dan kemudian cocok, dengan Muchtar Mandala (dirut Bank Bukopin), misalnya,” kata dia. Di sisi lain, “Ada sementara pengamat yang karena begitu kritisnya, membuat masalah jadi hitam-putih. Menurut saya, kehidupan nyata tidak bisa begitu,” tambahnya.

Kompromi semacam ini membuat Sjahrir tidak memandang salah bila ia juga menjadi penasihat konglomerat. “Apa yang saya nasihatkan tidak mungkin sesuatu yang berbeda dari apa yang saya yakini sebagai kebenaran ilmiah,” kata dia. Agar nasihatnya tetap independen, ia tak mau tergantung pada satu kelompok usaha sebagai kliennya.

Dan lebih jauh, Sjahrir juga turut berbisnis. Pilihannya jatuh kepada pasar uang dan pasar modal. Bersama sejumlah mitra, ia mendirikan PT Mitraconvest, perusahaan pialang saham dan menjadi direktur utamanya. Disamping itu ia mendirikan PT Mitradana Utama satu dari hanya sembilan perusahaan pialang uang di Indonesia. Ia duduk sebagai wakil komisaris utama pada perusahaan yang berpatungan dengan Ongko Group. Menurut Sjahrir, selain menambah nafkah, langkah ini bisa membantu dia untuk mendekatkan analisisnya pada kenyataan-kenyataan yang lebih mikro.

Meskipun demikian, makin banyak pula orang yang merasa risih. Ketika sebagai salah seorang pemegang saham Bursa Efek Jakarta ia aktif menjagokan seorang kandidat ketua pada RUPS, banyak pihak mulai waswas. Akankah Ciil—panggilan akrabnya-- menggunakan pengaruhnya sebagai pembentuk opini publik demi kepentingan itu? Kekhawatiran itu rupanya menyebabkan beredarnya selebaran yang mendiskreditkan namanya. Di situ, antara lain, ia dituduh sering menodong konglomerat agar membagi saham kepada perusahaan miliknya. Tuduhan ini memang sudah mendapat bantahan dari beberapa orang yang disebut-sebut dalam selebaran itu.

Dan, Sjahrir dalam usia 50 sekarang, tampaknya cukup tua untuk bisa menahan diri. “Saya tidak akan membalas, karena itu bukan sikap demokrat. Dan yang lebih penting, saya lebih yakin pada kecerdasan publik.”

Tampaknya, Sjahrir kini juga adalah seorang mantan yang makin menyadari keterbatasan dirinya. Ia, karena itu, tak ingin dipandang secara hitam putih, sebagai seorang aktivis atau penghianat. Ia, seperti pria setengah baya lainnya, tak ingin dicitrakan hanya sebagai tokoh, tetapi juga sebagai orang kebanyakan yang boleh juga menikmati hidup. “Kalau saya mengendarai Volvo saat ini, mengapa Volvonya saja yang dipersoalkan? Mengapa buku-buku yang saya tulis, tidak juga dilihat?”

Dan pada usianya yang 50 sekarang, ia tetaplah seorang yang terus bergerak di pelataran ide, dan telah menulis, menyunting serta berpartisipasi dalam 50 buku. Ia bisa bangga karena ia masih sempat dicemburui Hal Hill, ekonom kenamaan Australia atas produktivitasnya dan kerja kerasnya. Bahkan Prof H. Arndt, ekonom Australia lainnya, akan membuat ulasannya di jurnal ekonomi bergengsi, Bulletin of Indonesian Economic Studies.

Barangkali inilah pleidoi itu.***

E.E. SIADARI,
RAHMADIAN NOOR, M. FADJROEL RACHMAN DAN M. YUNAN HILMY

(Pernah dimuat pada Warta Ekonomi, No 45 Th VI/3 April 1995)
Foto: Kompas

Evolusi setelah Setengah Abad

2008-08-09T13:37:00.002+07:00

Barangkali kebetulan saja jika ketika negara kita akan berusia 50, tahun ini, Sjahrir juga berusia sama. Tetapi bukan kebetulan jika tokoh Malari ini, sama seperti Pemerintah kita juga, ingin merayakan dengan acara istimewa usia setengah abad itu.

“Ada nuansa lain dalam usia 50,” kata Sjahrir, kelahiran Kudus 24 Februari 1945 dalam sebuah wawancara dengan penulis. Nuansa, yang, seperti terlihat sepanjang wawancara, membuat Sjahrir seperti terkesima di suatu saat, di saat lain gelisah, dan ada saatnya seperti tak puas ketika membicarakan perekonomian kita. Dan nuansa yang tidak bisa ia jelaskan itu membuatnya punya niat, “Harus ada sesuatu yang lain dalam ulang tahun kali ini. Sesuatu yang buat saya tidak lain adalah penulisan.”

Maka pada 30 Maret mendatang, lewat sebuah acara yang direncanakan akan sedikit 'meriah' dan dihadiri sejumlah undangan, Sjahrir akan meluncurkan secara serentak 12 buku karyanya (daftar buku ada setelah tulisan ini). Apa yang menjadi isi buku-buku ini tak lain dari tulisan mau pun makalah Sjahrir untuk berbagai keperluan. Ada yang ditulis sebagai artikel lepas atau pun yang rutin di media massa, ada yang khusus ditujukan bagi jurnal ilmiah seperti Prisma, ada yang belum sempat diterbitkan, termasuk pleidoinya pada sidang pengadilan perkara Malari 1974 dan yang tentu saja tak bisa luput adalah makalah yang dipresentasikan untuk berbagai seminar.

Sjahrir membentuk tim yang terdiri dari 12 tenaga purnawaktu untuk mempersiapkan penulisan buku-bukunya. Mereka terdiri dari para tenaga profesional, diantaranya, penyunting, ahli mengindeks, serta sarjana statistik untuk memeriksa tabel dan angka.

Bekerja selama 14 bulan, tim ini memilah-milah dan menyortir sekitar 2000 tulisan dan makalah ke dalam berbagai tema. Penyuntingan dan penyortiran menyusutkannya menjadi 'hanya' 12 buku yang total halamannya 3.300 halaman. Meski urusan-urusan teknis menjadi beban tim, Sjahrir juga tak kalah repot, sebab ada beberapa naskah yang harus ia tulis ulang. Selain itu Sjahrir juga kebagian beban menulis kata pengantar sebagai benang merah tulisan-tulisan pada masing-masing buku.

Benang Merah Dirinya Sendiri
Apa yang menjadi benang merah kedua belas buku ini? Sedikitnya ada dua hal. Keberadaan Sjahrir sebagai kolumnis dan 'seminaris' pada beberapa tahun belakangan ini mengharuskannya tak hanya bergulat di tataran akademis tetapi juga praktis bisnis. Pikiran-pikirannya, karena itu tak terjebak pada debat teoritis melainkan menjadi sebuah perjalanan metodologis –mulai dari merumuskan masalah apa yang dihadapi, kerangka teoritis yang tersedia dan usulan memecahkan masalah.

Kebiasaan semacam ini, seperti yang dia tuliskan dalam buku Ekonomi Enak Dibaca dan Perlu, dia dapatkan ketika belajar di J.F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard, yang metode mengajarnya sangat padat kasus.

Latar belakang demikian, membuat keduabelas buku ini menjadi semacam cermin pasang surut perjalanan perekonomian (termasuk politik ekononomi) Indonesia. Sebab keinginan untuk selalu terlebih dahulu merumuskan masalah, membuat Sjahrir dalam pandangan-pandangannya terlebih dahulu memberikan highlight latar belakang masalah yang akan ia bahas. Buku Ekonomi Enak Dibaca dan Perlu yang merupakan kumpulan kolom Sjahrir di majalah Tempo, jelas sekali memberi gambaran perkembangan ekonomi yang sedang terjadi ketika kolom tersebut ditulis.

Demikian juga buku Catatan Ekonomi Indonesia yang merupakan kumpulan tajuk buletin ekonomi Business News, ketika Sjahrir menjadi salah seorang penulis di sana. Catatan ekonomi ini otomatis disiapkan dalam jangka waktu sangat pendek, tergantung periodisasi penulisan tajuknya. Toh, tulisan-tulisan di situ bisa menggambarkan bagaimana kentalnya perdebatan soal deregulasi pada awal-awalnya, karena Sjahrir menuliskannya memang pada periode awal deregulasi (1983-1989).

Tetapi benang merah yang paling menarik tentu saja adalah seberapa besar buku-buku ini menggambarkan posisi Sjahrir diantara pemikir-pemikir kita. Ini memang bukan pekerjaan gampang, karena masing-masing buku bukan lah hasil penulisan yang berkesinambungan. Tulisan-tulisan di dalamnya kebanyakan ditujukan pada maksud-maksud yang berbeda sehingga seakan-akan mempunyai dunianya sendiri.

Namun, satu hal yang jelas bila kita menelusuri hal ini adalah, Sjahrir bukan tipe pemikir yang mau terbelenggu secara dogmatis pada satu aliran pemikiran tertentu tanpa berpijak pada kenyataan. Sjahrir adalah manusia yang ber-evolusi, bertengkar, dan berubah dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Contoh yang paling nyata adalah pendiriannya terhadap proyek Chandra Asri. Sebagai ekonom yang selalu 'berteriak-teriak' tentang distorsi, inefisiensi dan berbagai macam intervensi yang merusak mekanisme pasar, ternyata ia bisa pula berdiri di sisi lain. Ketika orang-orang ramai tak setuju terhadap perlindungan yang diminta perusahaan raksasa itu, ia, seraya mengutip pendapat ekonom lainnya, Anwar Nasution, berpendirian bahwa debat soal ada tidaknya proteksi terhadap industri baru harus mempertimbangkan bahwa Chandra Asri sudah terlanjur ada dan tak mungkin membiarkan investasi sedemikian besar sia-sia begitu saja.

Ada lagi contoh lain. Dalam pleidoinya di Pengadilan Negeri Jakarta (7 April 1975), misalnya, ia mengeritik perekonomian Indonesia dengan mengutip pernyataan Bung Hatta, “bahwa perekonomian kita telah menyeleweng dari UUD 45, bahwa perekonomian kita telah mengarah ke kapitalisme. Tetapi dalam pemikiran-pemikiran selanjutnya, sangatlah jelas bahwa Sjahrir adalah seorang penganjur deregulasi-- aliran yang mengharapkan semakin kecilnya campur tangan Pemerintah dan oleh sebagian kalangan sering pula dianggap mengarah ke kapitalisme.

Bahkan dalam buku Formasi Mikro-MakroEkonomi Indonesia (halaman 138), ketika membahas kapitalisme Amerika yang sudah diregulasi, Sjahrir malah menulis, “Kapitalisme yang berlaku di AS dewasa ini bukan lah suatu momok yang menakutkan. Banyak sekali nilai-nilai yang berlaku sangat 'Pancasilais.'

Dalam konteks perubahan pemikiran semacam ini, kita mungkin tak lantas menggolongkan Sjahrir sebagai orang yang sedang bimbang dan sudah berubah-ubah pikiran. Sebab ia sendiri mengakui bahwa kebijakan politik dan ekonomi tidak diambil pada ruang hampa seperti yang ia sitir dari tulisan ahli ekonomi pembangunan, Gustav Papanek (Pikiran Politik, halaman 32). Kebijakan ekonomi dan politik selalu ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik yang ada sehingga perubahan arah perekonomian –mengarah ke kapitalisme atau bukan-- juga bisa saja terjadi. Dan Sjahrir, dalam tulisan-tulisannya, tampaknya menyerap berbagai proses dialektika berpikir, yang membuatnya tak segan-segan mengakui ada tidaknya perbaikan oleh Pemerintah –pihak yang kerap menjadi bahan kritik dan ledekannya.

Menulis seperti Ia Berbicara

Bagi yang kerap menghadiri seminar dimana Sjahrir sebagai pembicara, buku ini bisa menjadi semacam penyegaran. Harus kita akui, Sjahrir adalah satu diantara sedikit ekonom yang mampu menulis sefasih dan semenarik retorika bicaranya. Dalam hal ini, Sjahrir mengakui bahwa pengalaman berdiskusi dan berdebat semasa ia menjadi aktivis, memberi andil.

Di sisi lain, jam terbang sebagai seminaris, kolumnis, pengajar dan juga penasihat ekonomi di berbagai kelompok bisnis, seperti diakuinya, turut mematangkan gaya dan corak dia berbicara. Sebagai ilustrasi saja, Sjahrir pernah menjadi pembicara pada 45 seminar dalam satu bulan, yang menyebabkan ia harus mematok tarif untuk seminar yang mencari keuntungan. Intensitas semacam ini bukan saja menyebabkan menulis sendiri makalah menjadi kemewahan bagi Sjahrir, tetapi membuat ia harus pula bergelut meninjau sejumlah bidang nonekonomi dari aspek ekonomi.

Jangan heran, dalam kumpulan 12 bukunya, yang bisa pula menjadi gambaran perjalanan, seminar-seminar yang ia hadiri, kita akan menemui tulisan tentang kaitan antara kesehatan masyarakat, AIDS, pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang barangkali tak dapat dibahas dalam hanya tiga-empat lembar makalah.

Ini membawa kita kepada kesimpulan, bisa jadi betul apa yang dikatakan oleh Adrianus Mooy, mantan Gubernur BI ketika memberi sambutan pada peluncuran Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia, buku Sjahrir yang lain. Yakni bahwa Sjahrir adalah tokoh yang selalu mendahului zamannya.

Buku Formasi Mikro-MakroEkonomi Indonesia, misalnya, bisa menunjukkan bagaimana Sjahrir melintasi bahasan-bahasan yang selama ini tak pernah disentuh oleh para ekonom. Ia menjelaskan sejumlah soal, mulai dari konglomerasi, akuisisi, dan lain-lain, dalam skala mikro, dan kaitannya dengan perekonomian secara keseluruhan.

Menurut dia, transformasi ekonomi selama ini, selalu hanya dilihat dari perubahan sumbangan sektor-sektor terhadap PDB. Seberapa dominan sumbangan sektor industri, bagaimana peningkatan tabungan dan investasi. “Orang lupa, ketika kita bertransformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, dalam skala mikro ekonomi rumah tangga pun telah tergeser oleh ekonomi perusahaan sebagai lokomotif ekonomi. Di sini lah terjadi akuisisi, dan macam-macam yang aneh itu. Nah, ini pun mestinya kita geluti.”

Meskipun begitu, sejak awal tampaknya Sjahrir tak ingin buku-bukunya menjadi semacam monumen yang membuatnya menjadi inovator apalagi pahlawan. Itu jelas ia katakan dalam setiap bukunya, terutama dalam Pikiran Politik Sjahrir. Pemuatan pleidoinya, menurut dia, bukan untuk gagah-gagahan, melainkan justru menggambarkan bahwa ketika peristiwa Malari, ia seperti mahasiswa lain yang juga memikirkan masa depannya sendiri sehingga ia bersedia mengajukan grasi.

Itu pula alasan mengapa tak ada kata pengantar dari orang lain di semua bukunya karena, “Saya tak ingin buku saya dipuji-puji” seperti lazimnya dilakukan oleh sebuah kata pengantar. Sebab, apa yang ingin dia peroleh, menurut Sjahrir, sembari mengutip seorang sahabatnya, Nono Anwar Makarim, adalah sekadar, “Menyumbang kepada peradaban.”

Dalam semua itu, ia tidak melupakan dua wanita yang tampaknya sangat mewarnai hidupnya. Yakni istrinya, Kartini kepada siapa ke12 buku ini dia persembahkan, dan ibunya (Alm) Rusma. Royalti dari kesemua bukunya, menurut Sjahrir, akan disumbangkan sebagai modal kepada Yayasan Rusma, lembaga yang akan memberi beasiswa kepada pelajar tidak mampu mulai tingkat SD sampai universitas.

Sayangnya, niat dan substansi kumpulan buku yang 'layak dibaca' ini masih juga ada kelemahannya. Meski sudah berusaha menghindarkan diri dari kesan kompilasi makalah, buku-buku ini masih tetap saja tak bisa lepas sepenuhnya dari kesan itu. Apalagi ada pula tulisan yang dimuat pada dua buku sekaligus. Misalnya, Kapitalisme AS dan Ekonomi Indonesia yang ada pada buku Formasi Mikro-MakroEkonomi Indonesia (halaman 113) dan Pikiran Politik Sjahrir (halaman 133)***
E.E. Siadari

(Pernah dimuat di Warta Ekonomi, No 39 Th.VI/20 Februari 1995), halaman 56-57

Duabelas Buku Sjahrir
Ekonomi Enak Dibaca dan Perlu (Grafiti), Persoalan Ekonomi Indonesia (Sinar Harapan), Analisis Bursa Efek, Tinjauan Pasar Modal dan Meramal Ekonomi di Tengah Ketidakpastian (ketiganya oleh Gramedia), Kebijakan Negara: Mengantisipasi Masa Depan (Yayasan Obor Indonesia), Pikiran Politik Sjahrir (LP3ES), Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Bisnis (Jurnalindo Aksara Grafika), Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia (UI Press), Ekonomi Politik Konglomerat (Warta Ekonomi), Catatan Ekonomi Indonesia (PP-ISEI dan Adiprint Indonesia), serta Spektrum Ekonomi Politik Indonesia (LPFEUI).

Ny Graham

2007-10-05T10:37:00.001+07:00

(Dimuat di majalah Warta Ekonomi No 32, 13 Oktober 2001)

Sebuah pemandangan tak biasa di Katedral Nasional di Washington, 23 Juli lalu. Tak kurang dari 4000 orang berkumpul di tempat itu, sampai-sampai beberapa ruas jalan di sekitarnya terpaksa ditutup. Tokoh-tokoh elite di negara Paman Sam seperti Wakil Presiden Dick Cheney, mantan presiden Bill Clinton, Gubernur Bank Sentral Alan Greenspan, orang terkaya di dunia, Bill Gates dan fund manager legendaris Warren Buffet ikut hadir memberi penghormatan terakhir. Di depan mereka, terbujur Katharine Graham, wanita yang dengan pembawaannya yang santun telah memukau sekaligus membuat banyak orang menaruh segan. Ia, pemilik dan mantan pemimpin The Washington Post, wafat 17 Juli lalu pada usia 84 tahun, setelah sebuah kecelakaan kecil di kamar mandi kediamannya.

Banyak orang merasa kehilangan. Bagi mereka, Kate adalah lambang sempurna dari seorang wanita pemimpin. Di balik kelembutan dan pembawaannya yang terlalu biasa, tersimpan kekukuhan sikap dan keberanian. Ketika skandal Watergate yang termasyhur itu baru berupa potongan-potongan fakta yang sempit, berbulan-bulan lamanya The Post sendirian memberitakannya sebelum media lain mengekor. Wanita ini tak goyah, mendukung para wartawannya untuk tetap melakukan investigasi walau mendapat tekanan dan teror. “Banyak tekanan (justru) menunjukkan adanya ketidakberesan,” kata dia. Dan, dia memang benar. Skandal Watergate menjungkalkan orang nomor satu di negeri itu. The Post makin menjulang.

Orang-orang yang mengenalnya di masa kecil tak habis fikir dari mana Kate mendapat keberanian seperti itu. Dilahirkan di tengah keluarga pengusaha kaya, Kate dibesarkan dengan kemanjaan seorang putri keempat dari lima bersaudara. Ketika ayahnya mengakuisisi The Post yang hampir bangkrut, ia merupakan anggota keluarga yang paling akhir diberitahu.

Sejak muda ia memang bercita-cita jadi wartawan, tetapi tak pernah terpikir olehnya untuk bekerja pada perusahaan keluarganya. Ia justru memilih menjadi reporter kontrak di sebuah koran di San Fransisco dengan gaji US$21 per minggu. Sampai beberapa bulan kemudian, ayahnya yang tak tahan jauh dari sang putri, akhirnya berhasil meluluhkan hatinya. Ia ditarik dan bekerja di The Post, menangani Surat Pembaca dengan upah US$25 per pekan. “Jika ia tidak becus, pecat saja,” kata sang ayah kepada pemimpin redaksinya. Kate rupanya betah. Kariernya menanjak.

Namun, ketika ia disunting oleh Philip Graham, wartawan baru di koran itu, Kate dengan sepenuh cinta menjadi istri dan ‘pendukung suami.’ Suaminya menjadi anak emas sang mertua, diberi kepercayaan menjadi pengelola The Post. Philip yang tampan, cerdas, pintar berpidato dan dielu-elukan dimana-mana, tak hanya membuat Kate menemukan tempat yang nyaman di ‘dapur.’ Ayahnya yang semasa Kate masih kecil memujinya sebagai “satu-satunya anak saya yang mewarisi sifat saya,” bahkan ikut percaya bahwa Kate memang hanya cocok jadi istri yang baik. Suatu malam, misalnya, ketika Kate ingin ikut nimbrung pada diskusi antara ayah dan suaminya, ayahnya nyelutuk, “Pardon us, dear, we’re having an intellectual discussion.”

Waktu kemudian berbicara lain. Kate justru menemukan kesempatan memimpin pada saat yang tidak ia duga dan tak punya semenit pun untuk berpikir mempersiapkan diri. Suaminya meninggal dengan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Kate memang tak lagi sepenuhnya bisa menerima suaminya, yang menyebabkan mereka pernah membicarakan perceraian. Namun, Kate tetap terguncang.

Dalam keguncangan itu lah Kate memilih. “Ketika suami saya meninggal, saya punya tiga pilihan (atas The Post). Menjualnya, mencari orang lain untuk mengelolanya atau saya jalankan sendiri. (Namun) bagi saya, tak ada pilihan kecuali menjalankannya sendiri. Tak dapat saya bayangkan untuk merubuhkan apa yang telah dibangun oleh ayah dan suami saya dengan begitu susah payah dan penuh cinta.”

Hari-hari sesudah itu adalah hari yang sibuk bagi Kate, bukan hanya untuk mengendalikan sebuah koran tetapi juga untuk lepas dari bayang-bayang sukses pendahulunya. “Pada awalnya saya cenderung membandingkan diri saya dengan Philip. Namun, saya makin biasa menerima bahwa saya harus menjalankan posisi saya sebagai diri saya sendiri.” Sejak itu ia menuliskan namanya sebagai Katharine Graham, bukan lagi Ny. Philip L. Graham.

Dua pekan lalu ketika Kate meninggal, tujuh tahun sudah ia mengalihkan posisinya sebagai CEO kepada Donald Graham, putranya. Dan, tak seorang pun yang bisa memungkiri suksesnya. Kate menjadi bukti sebuah kebijaksanaan lama, bahwa kemampuan seorang pemimpin hanya bisa diukur setelah ia benar-benar jadi pemimpin.

Sketsa Eksekutif di Ujung Kuas Wartawan Bisnis

2006-10-25T18:06:00.000+07:00

Bagaimana Sebuah Berita Dibuat

2006-06-28T18:45:00.001+07:00

Dunia Tanpa Berita
Mungkin tak akan sedramatis ikan tanpa air atau pagi tanpa matahari. Bahkan ketika sedang jadi bulan-bulanan media massa, kita kadang-kadang merasa lebih baik begitu: dunia tanpa berita. Tetapi kini kita berada di masa menjelang milenium ketiga, ketika semua urusan dengan mudah menjadi berita. Mulai dari rincian gaya Bill Clonton mencumbu Monica Lewinsky hingga bagaimana rahasia teknologi cloning menciptakan seekor Dolly, terhidang dengan apik, bukan hanya di ruang baca, tetapi sampai ke ruang kamar tidur banyak orang lewat kotak ajaib bernama televisi. Maka barangkali akan buang-buang waktu untuk membayangkan sebuah dunia tanpa berita.

Dan, lagipula, dunia yang ‘bising’ dengan berita tak selalu meresahkan. Betul, banyak penguasa yang jatuh karena berita. Ada rumah tangga yang retak karena aib yang dibeberkan di koran. Ada bank yang seketika ditinggal nasabahnya karena isu rush yang tersiar dengan cepat. Tetapi sisi yang lebih menyenangkan juga banyak. Kepergian Nita Tilana akan demikian sepi tanpa ada koran dan televisi. Perusahaan-perusahaan global makin mudah mempromosikan dirinya lengkap dengan citra hebat dan keren hanya dengan sebaris kalimat saja: We Are Fortune Global 100 Information Technology Company. Seorang kepala desa di Irian Jaya tak lagi harus menunggu waktu lama untuk mengetahui bahwa Menteri Dalam Negeri mereka masih tetapi Surjadi Sudirdja. Dan kelak jika obat flu burung ditemukan, ia tidak akan terlalu lama jadi rahasia. Satu diantara banyak jokes tentang wartawan bahkan berkata seandainya di Surga ada wartawan, manusia barangkali akan lebih banyak yang segera bertobat karena bisa mendapatkan ‘bocoran’ kapan kiamat tiba.

Lebih dari itu, dunia yang bising dengan berita adalah kabar baik bagi penciptaan lapangan kerja. Tak habis-habisnya orang berkata bahwa margin keuntungan di industri media massa makin tipis. Namun, investasi di industri ini tidak pernah surut. Gaji wartawan memang tak pernah tergolong wah, bahkan ketika profesi wartawan melambung sesudah dua wartawan Washington Post membongkar skandal Watergate. Tetapi orang-orang muda tetap berbondong-bondong ingin menjadi bagian dari pembuat berita, dengan berbagai latarbelakang dan motivasi. Ada public relations, ada pakar media massa, ada komentator, ada jurubicara bahkan kita pernah punya menteri yang tugasnya mengurusi berita (Sebelum Departemen Penerangan dibubarkan).

Tetapi Mengapa Berita Bergerak Liar?

Dunia bisnis adalah dunia yang makin lama makin tak bisa menghindari diri dari dampak negatif dan positif dari dunia yang penuh berita. Sebuah perusahaan yang ingin go public, misalnya, ingin langkahnya itu tersiar dengan cepat, namun di sisi lain mereka was-was menanti komentar apa yang bakal muncul dari para analis lewat koran-koran. Sebuah produk baru ingin diperkenalkan dengan citra yang sudah direncanakan, tetapi kadangkala mereka terganggu engan gambaran lain yang muncul di beberapa surat kabar. Ada menteri yang berulang kali membeberkan rencana-rencananya dengan harapan dicap pintar dan mendapat kredit poin dari bosnya. Tetapi kadangkala ia mencak-mencak sesudah membaca headline berita di televisi.

Ini semua mendorong banyak orang terus bertanya dan melontarkan pertanyaan, adakah cara untuk menjamin sebuah berita tersiar seperti apa yang kita inginkan? Mengapa orang-orang media menempel di depan hidung kita ketika mereka tidak dibutuhkan tetapi menjauh manakala kita benar-benar menginginkan pertolongan mereka? Bisakah kita memplot berita, atau paling tidak menjinakkannya sehingga tidak menjadi liar?

Ada orang yang memberikan resep –dan ini resep yang sangat klasik—bahwa untuk bisa menjawab itu semua kita harus mengerti bagaimana sebuah berita dibuat. Mereka di dunia kedokteran berkata, untuk menangkal AIDS, kita harus paham bagaimana virus penyebabnya bekerja dan berkembang biak. Untuk mengalahkan Mike Tyson, Holyfield berulang-ulang mengintip lawannya berlatih. Maka demikianlah resep itu berkata, untuk menjinakkan media, temukanlah rahasia dapur mereka. Temukanlah bagaimana rahasia sebuah berita diproduksi. Siapa tahu dari sana Anda bisa mendapat loopholes untuk meloloskan apa yang Anda inginkan.

Yang jadi persoalan adalah proses produksi berita tidak sama dengan memproduksi arlojo, televisi atau pakaian jadi yang mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi proses dan pola kerjanya sudah baku dan tidak boleh meleset. Sebaliknya, proses produksi berita adalah kombinasi dari bahan baku yang beraneka, proses produksi yang luwes dan dinamis serta hasil akhir yang justru mengharapkan kejutan-kejutan.

Ciri Khas ‘Produksi’ Berita

Bila ingin mencoba mencari benang merah proses produksi berita, biasa ada beberapa ciri khas ‘produksi’ berita, dan yang terpenting adalah tenggat (deadline)nya yang sempit, persaingan yang keras, seleksi produk (berita) yang juga ketat, hirarki organisasi yang mungkin tidak mengikat dan sangat egaliter serta mobilitas pekerja yang tinggi. Ini semua membuat dapur sebuah kantor media massa pada jam sibuknya tak ubahnya seperti kumpulan orang-orang yang berpacu dengan waktu, orang lain dan diri masing-masing.

Secara formal arus ‘produksi’ berita biasanya digambarkan sebagai berikut:

Naskah laporan masuk dari reporter, dikirimkan kepada redaktus. Redaktur melakukan pengecekan dan pengecekan ulang, editing dan meneruskannya kepada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana melakukan pengecekan kembali dan dari sini berita masuk ke bagian lain, yakni bagian perwajahan untuk di lay out untuk kemudian dikirim ke percetakan.

Sebelum arus produksi itu sudah didahului oleh yang disebut sebagai arus perencanaan. Secara berkala (per hari bagi koran harian, per pekan bagi Mingguan dst) Dewan Redaksi (biasanya para redaktur, koordinator reportase, redaktur pelaksana dan Pemimpin Redaksi) mengadakan rapat rencana liputan. Di sana ditentukan liputan apa yang bakal tersaji pada edisi yang sedang berjalan. Para redaktur biasanya mengajukan usulan-usulan liputan sesuai bidangnya. Para reporter sebelumnya telah memberikan input kepada redaktur mengenai isu-isu penting yang menarik. Rapat ini kemudian memutuskan liputan mana yang diprioritaskan, sekaligus alokasi reporter dan redaktur yang bakal menggarapnya.

Hanya saja arus perencanaan kerap kali harus mengalah kepada arus produksi. Dinamika lapangan bergerak cepat menyebabkan tidak terelakkannya perubahan atas apa yang sudah direncanakan. Itu sebabnya yang ditentukan pada arus perencanaan kerap kali hanya merupakan garis besar. Yang biasanya paling banyak didiskusikan adalah topik-topik yang akan dijadikan headline, bidang pemberitaan mana yang lagi diminati pembaca, dan sejenisnya.

Bagi Media Massa yang menekankan tenggat (misalnya, kantor berita), faktor waktu sangat menentukan. Berita terbaru menjadi berita prioritas dan mungkin jadi berita headline. Demikian juga bidang-bidang strategis yang diperkirakan memunculkan isu-isu sentral, kerap kali menjadi prioritas untuk dikerjakan dan ‘diserbu’ oleh banyak tenaga. Persaingan yang keras antarberbagai media masa biasanya ikut menentukan prioritas berita yang bakal ditampilkan. Beberapa media bahkan berusaha mencari spesifikasi pemberitaan tertentu.

Yang membuat sebuah berita bisa bergerak liar adalah hampir dalam semua tahapan-tahapan produksi terbuka peluang untuk perubahan, tambahan, perbaikan, koreksi yang pada tujuannya adalah untuk menghasilkan berita yang benar-benar ‘layak berita’ menurut masing-masing penerbit media. Ketika seorang reporter ‘menyetorkan’ laporannya, berita berada di bawah kekuasaan redaktur yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan ‘menyempurnakannya’ lagi. Namun ini tidak menutup kemungkinan bagi sang reporter untuk ikut pula nimbrung memberikan input tambahan. Demikian lah seterusnya.

Dari proses produksi semacam ini akan segera tampak bahwa betapa sangat wajarhnya jika sebuah berita bergerak seolah liar, tidak bisa kita prediksi. Keliarannya mungkin bukan hanya terjadi karena perkembangan berita di lapangan yang demikian cepat, sumber-smber berita yang beragam dan tingkat pemahaman beraneka, juga karena proses produksi di dapur media massa sendiri punya dinamika yang tak kalah cepat.

The Man Behind the Gun

Selain dengan memahami alur dan proses produksi, ada cara lain untuk melihat bagaimana sebuah berita tercipta, dan bagi mereka yang berusaha menjalin hubungan yang erat dengan media, pendekatan ini bisa sangat populer. Kita mengenal istilah The Man Behind the Gun, atau The Singer, not The Song. Atau dengan kata lain, kita bisa mengenali bagaimana sebuah berita tercipta dengan menelusuri siapa tokoh dibalik terciptanya berita. Untuk sampai ke sana barangkali kita perlu mengenal struktur dan tokoh-tokoh dalam hirarki sebuah media. Ada bermacam variasi struktur keredaksian media massa, apakah itu cetak, elektronik mau pun dotcom. Namun, pada umumnya mereka mengacu pada struktur keredaksian media cetak. Media cetak sendiri punya banyak variasi pula. Surat Kabar tentu berbeda dengan majalah yang juga berbeda dengan tabloid. Namun seberapa besar pun perebdaan itu struktur keredaksian surat kabar dianggap cukup representatif untuk menggambarkan media massa keseluruhan.

Dari struktur keredaksian itu pula kita bisa menjelajahi the man behind the gun nya berita. Dan, pada umumnya, tokoh-tokoh berikut ini diangap paling menentukan dalam pembuatan sebuah berita. Siapa dan mengapa, berikut ini sedikit penjelasannya.

Pemimpin Redaksi: Sodorkan lah Ide-ide Besar dan Unik

Seperti namanya, orang ini adalah tokoh paling menentukan dalam pemberitaan pada sebuah media massa. Dengan kekuasaannya ia tak hanya bisa ‘membunuh’ sebuah berita, tetapi juga membunuh karier seorang wartawan dan juga tentu karier orang yang diberitakan medianya. Ia biasanya tak terlalu perduli pada hal-hal teknis. Ia sudah terlalu sibuk dengan urusan lobi di luar kantor, mencium berita-berita besar, menembus narasumber-narasumber kunci yang selama ini menjadi keluhan para reporternya. Ia juga akan selalu memasang telinga pada kebijakan-kebijakan besar di industri media.

Minat dan tugas seperti itu membuat dirinya menjadi pribadi yang ramah, pandai berdiplomasi, berwawasan, punya hubungan yang luas dan selalu menganggap semua hal di dunia ini bisa diatur. Hati dan pikirannya selalu punya ruang yang luas untuk bertukar informasi bahkan bernegosiasi. Sama seperti orang-orang berita pada umumnya, ia tertarik pada hal-hal baru, besar dan berdampak luas.

Jadwalnya di luar kantor biasanya sangat padat. Tidak perlu diherankan lagi. Pagi hari mungkin ia akan sarapan dengan Duta Besar negara A, agak siang ia sudah di organisasi kewartawanan B, dan menjelang makan siang ia mungkin sudah menerima beberapa tamu.

Maka jika Anda hanya ingin memastikan apakah seorang wartawannya akan hadir pada jumpa pers yang akan Anda laksanakan, atau ingin bertanya apakah siaran pers yang akan Anda kirim masih punya tempat, tak usah menanyakannya pada orang ini. Salah-salah bukan jawaban yang Anda dapatkan tetapi bisa jadi umpatan. Sebaliknya, jika Anda atau perusahaan Anda punya sesuatu yang istimewa, punya ide yang ‘luhur’ dan berdampak luas bagi publik, bicarakanlah padanya. Ia mungkin akan tertarik dan siapa tahu, hanya dengan cara demikianlah siaran pers atau acara Anda diliput.

Redaktur Pelaksana: Sitting Buddy yang Membosankan

Orang ini mungkin adalah wajah lain dari yang disebutkan pertama. Tugasnya adalah memastikan bahwa operasi redaksi sehari-hari berjalan lancar. Kepeduliannya adalah hal-hal teknis pemberitaan. Memastikan bahwa semua naskah tersaji dengan betul, mengikuti rambu-rambu kebijakan media dimaksud. Pikirannya selalu tertuju pada bagaimana agar berita-berita yang muncul adalah yang paling menarik, paling penting dan paling ditunggu-tunggu. Dengan bantuan para redaktur ia menentukan berita mana yang pantas dikedepankan, menjadi headline, dan seberapa panjang berita itu akan disajikan. Ada yang mengatakan ia adalah the sitting buddy karena waktunya dihabiskan duduk dan duduk sepanjang hari memeriksa naskah-naskah. Ia bukan pribadi yang populer dan jauh dari menarik, baik karena minatnya yang sangat teknis mau pun karena tugasnya yang harus banyak di belakang layar. Namun ia adalah orang yang patut diajak bicara manaka ada masalah dalam pemberitaan.

Maka jika Anda punya kelihan tentang sebuah tulisan atau pemberitaan sebuah media, kepadanya Anda mungkin cocok untuk mendiskusikannya. Ia biasanya mengetahui seluk-beluk pengerjaan semua berita yang disiarkan medianya, atau setidaknya ia bisa mengeceknya dalam waktu tak lama. Ia sangat concern terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi karena itu merupakan bagian dari tanggungjawabnya. Sekuat tenaga ia akan berusaha mencari sumber dan penyebab kesalahan dan bagaimana ia akan mengatasinya. Namun yang kerap jadi persoalan adalah karena minat dan fokus perhatiannya yang tertuju pada hal-hal rutin operasional, ia kerap ‘berkacamata kuda’ dalam memegang rambu-rambu pemberitaan yang ditetapkan media tempatnya bekerja. Kekakuan seacam ini kerap menutup ruang untuk melakukan diskusi dan Anda mungkin harus bekerja keras untuk mengharapkan ia bisa memandang masalah dari sudut pandang Anda.

Koordinator Reportase: Jenderal tak Boleh Dibantah

Di beberapa media istilah untuk orang yang menduduki jabatan ini adalah ‘jenderal.’ Ia menjadi komandan para reporter yang mencari berita di lapangan. Kepadanya lah para reporter pertama kali melaporkan kehadiran dan kepergiannya. Ia biasanya adalah pribadi yang tegas, keras dan dalam beberapa kasus ia harus menampilkan diri sebagai ‘diktator.’ Concernnya adalah bagaimana agar reporter tidak cepat menyerah, untuk mendapatkan berita terhangat, paling eksklusif dan punya dampak besar. Jenderal yang baik atahu medan-medan berat dan bagaimana cara menembusnya. Karena ia biasanya juga berasal dari latarbelakang ‘tempur’ ia tak sungkan terjun. Ia mengenal dengan baik para reporternya, sisi baik mau pun buruk mereka. Dengan sendirinya ia pun punya hubungan yang baik pula dengan mereka.

Karena itu orang pada posisi ini adalah saluran yang sangat penting manakala Anda sangat berkepentingan dengan para reporter sebuah media massa. Satu hal yang barangkali perlu dicamkan, Jenderal yang baik biasanya sangat protektif terhadap reporternya. Bagi dia, kesalahan reporternya adalah kesalahan dia juga. Tidak jarang ia akan terlebih dulu mengemukakan kehebatan para reporternya sebelum menyebutkan kelemahan-kelemahannya manakala Anda punya masalah dengan salah seorang anak buahnya.

Tetapi Anda tak perlu khawatir bila berurusan dengan Jenderal. Karena ia tahu artinya lapangan dan kucuran keringat di sana, ia biasanya adalah pribadi yang hangat. Ia mudah memaafkan dan membenci birokrasi. Mengajak dia untuk mencari pemecahan masalah sangat enak karena salah satu tugasnya memang itu.

Redaktur: Para Spesialis yang Sangat Diandalkan

Jika sebuah surat kabar diibaratkan rumah sakit, para redaktur adalah para dokter spesialisnya. Otak pemberitaan sebuah media sangat banyak diisi oleh orang-orang ini. Mereka mengkhususkan diri pada satu atau dua bidang tertentu. Mereka lah yang menrencanakan dan memeriksa berita-berita yang berkaitan dengan bidang mereka. Mereka pula yang membuat penugasan kepada para reporter yang akan berangkat ke lapangan.

Mereka yang ingin tahu tentang apa yang sedang in dalam pemberitaan media, para redaktur adalah tempat bertanya yang dapat diandalkanm. Mereka paham seluk-beluk bidang yang mereka tekuni, walau pun paham di sini bukan dalam arti akademis. Concern mereka adalah bagaimana membuat topik di bidang yang mereka teknuni menjadi menarik sebagai sebuah berita, penting dan mempengaruhi sebanyak mungkin orang.

Suara mereka sangat menentukan dalam menjadikan sebuah berita dimuat atau tidak, dan benar tidaknya secara substansial. Sudut pandang (angle) penulisan adalah titik perhatian yang tidak bisa mereka lewtkan, dan kadangkala itulah yang menentukan eksistensi (bahkan kualitas) mereka. Seorang redaktur yang menangani bidang hukum akan sangat curious untuk mengetahui pasal-pasal apa yang bakal dikenakan kepada Soeharto, dan pasal dalam UU mana yang memperbolehkan dia diadili di luar pengadilan negeri Jakarta Selatan. Redaktur bidang ekonomi mungkin akan memfokuskan perhatian pada nilai kekayaan Soeharto ang dipertaruhkan dalam pengadilan itu, kekayaan pengusaha mana lagi yang mungkin terkait serta bagaimana situasi psikologis pasar uang dan pasar modal menghadapinya. Tidak jarang kedua redaktur itu berdebat mengajukan argumentasi untuk meloloskan angle yang mereka siapkan. Bila halaman terbatas, salah satu dari angle mereka harus gugur.

Maka sangat jelas, bila anda sangat concern dengan angle sebuah berita, kepada mereka lah Anda bisa berhubungan. Anda bisa bertanya, misalnya, mengapa ketika menulis anjloknya rupiah ia banyak mengambil suara dari kalangan pakar moneter universitas ketimbang dari para analis di pasar? Mengapa membanjirnya motor bikinan Tiongkok isunya adalah dumping, dan bukan, misalnya, rendahnya daya saing motor domestik?

Tentu saja untuk bisa mendiskusikan hal ini tidak selalu mudah, terutama bila Anda dalam posisi mempermasalahkan angle tersebut. Barangkali mereka akan berlindung dalam argumen rahasia pekerjaaan atau ‘itu memang policy redaksional kami,’ dan sebagainya. Barangkali jawaban mereka memang betul. Namun ak sedikit orang yang bisa ‘mencuri’ informasi semacam itu dari mereka sepanjang tujuannya positif dan masing-masing pihak mempunyai kepedulian yang sama, yaitu akurasi informasi. Ketertarikan mereka akan hal-hal baru di bidang mereka sendiri bisa juga menjadi salah satu jalan Anda untuk mendekati mereka.

Sekretaris Redaksi: Rahasia Banyak orang Padanya
Kadang-kadang posisi ini sangat jarang diperhitungkan dalam pembuatan berita. Namun, posisi mereka sebenarnya sangat strategis. Banyak liputan bahkan kerap dimulai dari sini. Lembar-lemba faks undangan, telepon berupa tips berita, komplain tentang sebuah pemberitaan, harus singgah dulu di meja mereka. Mereka biasanya adalah orang-orang yang ramah kepada siapa saja, dan sangat membantu sebagai tempat mengadukan berbagai masalah.

Para reporter biasanya akrab dengan mereka. Secara informal, mereka bahkan menjadi tempat berkeluh kesah, menanyakan rahasia perusahaan dan juga rahasia personil redaksi. Tanpa disengaja ia bahkan bisa sekaligus menjadi koordinator reportase, mengatur lalu lintas para reporter manakala sang koordinator reportase masih ‘ketiduran’ dan terlambat datang ke kantor. Sekretaris Redaksi biasanya tahu (dan tempat memberitahu yang enak) kemana saja personil redaksi berada. Ia juga mengatur tetek-bengek perlengkapan para awak redaksi, mulai dari menyediakan tape, kaset hingga mobil kantor. Tidak ada salahnya menyenalinya lebih dekat bila ingin menjalin hubungan dengan sebuah media. Akan lebih banyak manfaatnya.

Reporter: Newsmaker yang Sesungguhnya

Kebanyakan orang memandang reporter hanya dari sudut hirarki jabatan. Reporter dianggap ebagai lapisan terbawa dari pengambilan keputusan dalam pembuatan berita. Pada kenyataannya tidak. Banyak orang yang merasa dirinya adalah reporter kendati ia berada pada jabatan lain karena ia memang masih tetap menjalankan fungsi-fungsi reporter. Tak sedikit pula yang tetap memilih menjadi reporter kendati ia sebenarnya berpeluang bahkan ditawari posisi lain yang oleh kalangan umum dianggap lebih penting.

Dan pada kenyataannya ‘kekuasaan’ dan kedudukan reporter tidak selemah yang dibayangkan kebanyakan orang. Tugas-tugas lapangan sebagai ujung tombak pemberitaan membuat posisi mereka sedemikian penting. Mereka lah yang menguasai lapangan, mengendus dan menyisirnya serta melaporkan apa yang menurut mereka pantas dilaporkan. Kendari dari kantor mereka dibekali dengan sejumlah panduan, arahan dan beban untuk mendapatkan berita, di lapangan meerka lah yang menentukan seberapa maksimal mereka akan bekerja, seberapa banyak orang yang bakal ia temui hari ini dan seberapa besar nyalinya menembus blokade satpam atau sekretaris untuk menemukan sumber-sumbernya.

Berita-berita besar tidak diciptakan di kantor, tetapi di lapangan. Para reporter dari hari ke hari mengasah ketajaman kemampuannya dari dan di lapangan. Tak sedikit diantara mereka yang melarutkan diri dalam pencarian berita bukan hanya karena ditugaskan kantor, tetapi karena mereka merasa bagian dari masalah yang ia liput, ia peduli akan hasil akhir dari cerita yang akan ia tulis dan ia paham betul nasib berapa banyak orang yang ia pertaruhkan dalam pekerjaannya.

Karena itu banyak berita yang jadi headline kerap kali bukan muncul karena direncanakan, tetapi lebih karena hasil kerja keras reporter. Tidak hanya di film, dalam kenyataan sehari-hari reporter tidak jarang mendesakkan keinginannya agar beritanya dimuat dan kalau tidak ia akan memberikannya kepada koran saingan dengan taruhan pekerjaannya. Para redaktur kerap tidak berdya karena kehebatan para reporternya. Tidak terlalu salah mengatakan keduanya mungkin sangat saling tergantung. Tidak sedikit redaktur yang menjadi tawanan para reporternya sementara reporter harus menggantungkan nasib beritanya di tangan redaktur.

Berhubungan dengan orang-orang di luar media, para reporter tidak jarang dikesankan pongah, tidak mau turut aturan, sombong, merasa benar sendiri dan merasa seluruh nasib dunia berada di pundaknya. Barangkali kesan ini bisa betul. Bisa juga tidak, kalau kita selami mengapa mereka demikian. Kendatir angsangan kebendaan makin mendominasi orang dalam bekerja, para reporter biasanya adalah orang-orang yang mudah tersentuh oleh persoalan ketidakadilan. Mereka sangat mudah bersimpati pada orang-orang yang tak berdaya, diperdaya dan diremehkan. Tidak ada jawaban yang pasti mengapa hal ini terjadi. Penelusuran dari berbagai fakta di lapangan menunjukkan latarbelakang pribadi kerap menjadi penyebab. Hampir semua orang yang memilih profesi reporter berasal dari keinginan untuk ‘berbuat sesuatu yang luar biasa,’ ingin menjadi pembela kepentingan publik, punya pengalaman khas tentang ketidakadilan dan ingin mencegahnya lewat profesi ini, dan motivasi-motivasi lain yang mirip.

Semakin mereka menekuni profesi ini kerap membuat sikap semacam itu mengental. Reporter kerap diremehkan oleh sumber berita, ditolak oleh calon mertua yang materialistis, disisihkan oleh ayah yang sebenarnya menginginkan anaknya jadi dosen atau bankir, dipandang sebelah mata oleh para sekretaris karena bajunya yang tidak disetrika dan kulitnya bau matahari. Ini tentu adalah sebuah perlakuan tidak adil. Dan seperti bensin disiramkan kepada api, demikian lah ia menyuburkan simpati para reporter pada orang-orang yang diremehkan.

Tak mengherankan bila banyak orang yang berusaha ‘membeli’ para reporter bukan dengan uang, tetapi dengan memposisikan diri sebagai orang yang tertindas dan diperlakukan tidak adil. Karena itu berhadapan dengan para reporter kadang-kadang bukan bagaimana mengatakan sesuatu kepada mereka sejelas mungkin, tetapi bagaimana mendengar mereka tentang informasi apa yang ingin mereka dapatkan.

Barangkali memang terlalu banyak gambaran tentang apa yang disebut reporter. Tetapi hati-hati dan teliti lah terhadap banak mitos yang beredar. Paa reporter adalah manusia biasa, bukan nabi dan bkan pencaci. Di kantor mereka adalah karyawan biasa juga, yang taat pada peraturan, khawatir pada konduite dan was-was akan hari depan. Tidak selalu benar kalau mereka digambarkan sebagai orang-orang yang urakan, tidak peduli waktu, gemar melanggar tata krama dan tidak punya selera berpakaian yang baik.

Banyak reporter yang suka bangun pagi dan sudah tiba di kantor lebih awal dari para sekretaris. Tak sedikit diantara mereka mempersiapkan masa depannya dengan serius, dengan getol mencari beasiswa dan melanjutkan studi S2 dan S3 nya. Pakaian mereka mungkin bukan dai merek yang mahal atau dijahit oleh penjahit terkenal. Tetapi banyak wartawan yang selalu berpakaian rapih, tahu memlih sepatu yang tetap apik walau dipakai berjalan berkilo-kilo.

Karena itu berhubungan dengan para reporter kerap kali gampang-ampang sulit. Ada sekretaris yang mengeluh karena tiap jam ditelepon oleh seorang reporter. Namun kala lain ketika sang sekretaris mengudangnya untuk sebuah konperensi pers, justru sang reporter tidak hadir. Tidak kurang banyak keluhan yang mengatakan, “Mengapa tidak ada beria tentang seminar yang kami lakukan, padahal semua pembicara berbicara dengan jelas, para wartawan didudukkan di posisi yang strategis dan ada makalah yang dibagikan?”

Ada pula yang memendam kesal karena setelah membawa para reporter mengunjungi pabriknya untuk menunjukkan telah selesainya proyek penanganan limbah yang dibangun bertahun-tahun, justru berita yang muncul keesokan harinya adalah keluhan warga sekitar yang merasa tidak mendapat ksempatan bekerja di pabrik itu.

Reporter adalah manusia biasa. Mereka bisa salah, mereka bisa sombong, atau tidak sudi melihat masalah dari kacamata Anda. Tetapi mereka kerap kali menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan manakala Anda pintar melontarkan jokes segar, menawarkan ‘nasi padang’ daripada makanan hotel yang menurut mereka terlalu mewah tapi tidak mengundang selera. Tidak ada salahnya memanggil mereka Mas ketimbang Pak. Bantu lah mereka menemukan angle reportase atau mempertemukan mereka dengan sumber yang penting. Tetapi jangan sekali-kali menggurui apa yang harus mereka tulis. Daripada Anda mengatakan, “Kami ingin Anda menulis ini…..,” atau, “Perusahaan kami sedang mengharapkan kesan begini…..,” mungkin akan lebih baik bila Anda mencoba, “Apakah pembaca Anda tertarik akan bla…bla….bla….?” Atau. Saya akan bantu Anda menemukan informasi ini……” Atau, “Kayaknya nggak banyak media yang menulis tentang bla…bla…bla… ini deh, Anda tertarik?”

Permulaan yang Baik, Semoga Berakhir dengan Baik

Pendekatan-pendekatan di atas hanya lah sebagian dari banyak cara untuk memahami bagaimana sebuah berita tercipta. Dan tidak pula selalu berhasil. Namun benang merahnya adalah produksi beria adalah proses yang dinamis, mengalir seolah tak putus dan dikerjakan oleh orang-orang yang kadangkala kelihatan sulit didekati tetapi sebenarnya mereka adalah manusia juga. Ada banyak orang yang berpendapat dan ini tampaknya selalu benar, orang media akan jauh lebih mudah didekati dengan cara yang informal, menjauhkan dari cara-cara yang rumit dan birokratis serta memperlakukan mereka seperti sahabat atau saudara.

Dalam banyak jumpa pers, banyak MC atau moderator yang memulai acara dengan berkata, “Selamat datang para kawan-kawan wartawan,” dan itu adalah sebuah permulaan yang baik. Yang kerap menjadi persoalan adalah kawan-kawan dalam sapaan, berhenti menjadi sekadar sapaan saja. Itu tentu patut disayangkan. Permulaan yang baik, tentu mengharapkan akhir yang baik. Orang media, sama seperti orang-orang dari profesi mana pun juga adalah kawan-kawan dan senang diperlakukan demikian.

© eben ezer siadari

(*) Tulisan ini sejak dibuat pertamakali pada tahun 1999, telah dijadikan bahan diskusi dan training dengan tema serupa di kalangan praktisi media dan Public Relations, pada lebih dari 20 lokakarya di Indonesia.

Rumah para Eksekutif

2006-06-25T23:08:00.001+07:00

Di desa Sijunjung tidak ada pertambangan minyak. Desa di Sumatera Barat itu lebih akrab dengan gunung, sungai, sawah dan ternak. Lalu seorang bocah kecil bernama Baihaki Hakim dilahirkan di sana. Ia tetap mencintai gunung, sungai, sawah dan ternak ketika ia beranjak dewasa. Namun pertambangan minyak lah yang membawanya ke kursi sukses.

Baihaki Hakim, 57, kini menjadi orang nomor satu di Pertamina. Ketika pemerintah kesulitan 'membangun' kembali BUMN itu di zaman reformasi, tampaknya tidak ada piliha lebih baik selain Baihaki Hakim. Ia dikenal bersih, tekun, dan yang paling penting, punya banyak pengalaman di dunia perminyakan. Sebelumnya ia menghabiskan banyak usia di perusahaan multinasional di bidang pertmabangan minyak, PT Caltex Indonesia.

Di Bojonegoro juga tak ada pabrik mobil. Namun, desa itu memunculkan seorang Bambang Trisulo, 54, salah seorang direktur PT Toyota Astra Motor, yang juga ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Bambang Trisulo kecil semula ingin seperti ayahnya, menjadi tentara. Ia berharap dengan berlatih judo, silat, berenang dan main sepakbola, fisiknya makin ideal untuk menapaki karier militer, kelak. Namun tak seorang pun yang bisa menghalanginya dari cidera punggung di kemudian hari. Cita-citanya itu kandas. Jadi lah ia menapaki 'jalan hidup sipil' dengan menjadi mahasiswa ITB. Jalan hidup itu tampaknya tak lagi ia sesali sekarang.

Seperti yang Anda akan bisa baca dalam berbagai cerita tokoh dalam buku ini, desa-desa seperti Sijunjung dan Bpjpnegoro agaknya tak akan pernah berhenti memunculkan eksekutif-eksekutif di panggung bisnis. Kita tahu desa-desa itu tetap ndeso dalam arti harfiah, seperti Sijunjung yang masih tetap dikelilingi gunung, sungai, sawah dan ternak. Namun, orang-orang sukses tak berhenti datang dari sana.

Tak perlu heran pula, jika Kalimas Tengah di Kalimantan, misalnya, memunculkan Billy Arman, bos kelompok usaha Panda yang bercita-cita membangun kerajaan bisnis sekelas Unilever. Lalu dari Ponorogo muncul orang seperti Suparwanto, presiden direktur AJB Bumiputera, yang ketika pertama kali ke Jakarta berkata, "sebagai orang kampung, Jakarta samasekali tidak saya kenal."

Cerita tentang sebuah desa kecil yang memunculkan tokoh sebetulnya bukan hal aneh. Apalagi bila itu adalah tokoh di panggung pemerintahan dan politik. Kita mengenal Kemusk, di Jawa Tengah, tempat berasal presiden Indonesia terlama, Soeharto. Atau Bungaran Saragih, kini menteri pertanian, dilahirkan di Sarimatondang, sebuah desa kecil dengan jalan berlubang-lubang, di Sumatera Utara.

Dunia pemerintahan atau di kalangan Jawa dikenal sebagai dunia priyayi, adalah sebuah dunia yang sudah cukup tua. Kota dan desa di Indonesia sama baiknya mengenal panggung kekuasaan. Para orang tua biasanya mendorong anaknya untuk terjun ke dunia itu. Anjuran para orang tua kepada anaknya untuk memilih karier di jalur pegawai negeri, tidak terlepas dari referensi semacam itu.

Berbeda halnya dengan jalur eksekutif di dunia bisnis. Referensi orang Indonesia, terutama mereka yang berada di desa seperti Sijunjung atau Bojonegoro, bisa dikatakan sangat miskin tentang itu. Tanyakanlah pada anak-anak SD di Muntilan, Jawa Tengah, misalnya, atau di Bagan Siapiapi di Sumatera, kelak mereka mau jadi apa. Kita akan bosan mendengar jawaban menjadi dokter atau menjadi guru, sebuah profesi yang sebenarnya lebih berkonotasi priyayi. Hanya keajaiban yang mungkin membuat kita mendengar jawaban menjadi direktur SDM atau manajer pemasaran. Kalau pun ada jawaban demikian, paling-paling mereka tirukan dari sinetron.

Rumah para Eksekutif

Eksposur media massa Indonesia tentang kehidupan para eksekutif bisnis memang tergolong relatif muda. Limabelas tahun lalu, misalnya, ketika seseorang ditanyakan tentang contoh eksekutif bisnis di Tanah Air, jawabannya bisa dihitung dengan jari. Paling-paling ia akan menjawab: Tanri Abeng, Robby Djohan dan Teddy P. Rachmat. Beberapa tahun kemudian baru lah nama-nama lain bermunculan, seperti IGM Mantera, Johannes Kotjo, Eva Riyanti Hutapea dan lain-lainnya. Dan tak perlu diherankan, mereka yang kita juluki sebagai eksekutif bisnis itu pada mulanya berkonsentrasi di Jakarta. Tanri Abeng adalah presiden direktur PT Multibintang yang berkantor di Jakarta. Robby Djohan presiden direktur Bank Niaga, berkantor di Jakarta. Juga Johannes Kotjo dan Eva Riyanti Hutapea.

Lalu mengapa orang Sijunjung, Bojonegoro, Ponorogo dan banyak lagi mereka dari belahan dusun lain hadir di kancah yang masih asing di desa-desa asal mereka itu? Sebuah kebetulan atau kecelakaan sejarah hidup?
Pertanyaan semacam ini tampaknya masih tetap penting, terutama bagi mereka yang berusaha mencari apa yang disebut sebagai 'rumah para eksekutif.' Rupanya memang tiap orang harus punya rumah dalam arti sebenarnya mau pun tidak.

Saya ingat tulisan William Liddle, seorang Indonesianist asal AS yang mencoba mencari 'rumah' Goenawan Mohammad dengan meneropongnya dari tulisan-tulisannya. Liddle mencari jawaban bagaimana seorang Goenawan yang berasal dari Batang, sebuah desa pesisir di Jawa Tengah, bisa melahap sedemikian banyak ide. Dengan begitu, yang muncul dari dirinya kelak justru dirinya yang lain, yang seolah mewakili sebuah peradaban yang jauh lebih luas, dan bahkan melahap Batang yang kecil itu.

Jawaban dari pertanyaans erupa barangkali patut dicari pada mereka yang kini disebut sebagai eksekutif, tempat ribuan karyawan menggantungkan karier dan triliunan rupiah bisnis mereka tentukan nasibnya. Seberapa besar peranan Sijunjung dan desa-desa kecil lain menjadi rumah dalam arti tempat asal dan rumah sebagai inspirasi bagi mereka? Adakah perbedaan mereka dengan para eksekutif bisnis yang berasal dari kota-kota besar, terutama Jakarta? Dan, kelak, bisakah itu dijadikan bahan penelusuran mencari sebuah model untuk merumuskan eksekutif Indonesia, seperti yang banyak ditekuni oleh para akademisi?

Laporan jurnalistik barangkali tak akan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Dalam laporan jenis ini yang menonjol biasanya adalah hal-hal luar biasa, paradoksial, memunculkan kontroversi, dramatis, unik dan kriteria lain yang sejenis. Cerita semacam ini memang menarik dan sesuai dengan selera pasar di dunia pers yang sudah jadi industri. Namun, sebagaimana dikeluhkan para akademisi, cerita yang seperti itu menjadi tidak utuh lagi. Yang muncul jadinya adalah barisan manusia serba luar biasa. Padahal bukankah tiap manusia adalah ordinary man juga dalam berbagai hal?

Pergunjingan tentang kelemahan laporan jurnalistik memang sah-sah saja. Barangkali akan salah jika menggunakannya sebagai sebuah cerita final tentang apa yang diceritakannya. Di kalangan jurnalis sendiri ada semacam konsensus bahwa laporan jurnalistik hanya lah a draft of history. Keistimewaan sebuah draf barangkali bukan dari kelengkapannya, namun dari kehadirannya sebagai pembuka, penyingkap sebuah fenomena yang mungkin masih samar-samar.

Laporan-laporan jurnalistik Warta Ekonomi yang dikumpulkan dalam buku ini lebih banyak mengarahkan diri pada a draft of history tadi. Sebagaimana nanti dapat Anda akan baca, format penulisannya pun tidak baku, bahkan cenderung membawa warna dan gaya pada satu kisah dengan kisah yang lain. Anda pun akan menemukan derajat kelengkapan data yang beragam.

Tidak Ada Rahasia Sukses

Kendati demikian ada benang merah yang jelas diantara rangkaian kisah perjalanan karier para tokoh sebagai jalan menelusuri 'rumah' para eksekutif itu. Dan, jika kembali ke tema itu, satu hal yang pasti, rumah dalam arti harfiah, yakni tempat asal atau tempat lahir, memang sangat berarti besar bagi sebagian besar dari mereka. Desa-desa seperti Sijunjung dan lain-lain, memberi bekal yang kuat dalam menempa cara hidup dan kerja keras mereka. Ada eksekutif yang terinspirasi dalam kariernya dari kenikmatan bermain layang-layang di masa kecil. Ada yang tak pernah bisa melupakan suasana pengajian, yang kelak justru jadi sumber menimba kebijaksanaan (wisdom) dalam mengambil keputusan.

Yang menarik, tiap eksekutif pun punya bayangan mereka sendiri-sendiri tentang apa yang mereka maksud sebagai desa. Eksekutif kelahiran Bojonegoro barangkali lebih mudah menggambarkan kedesaan desa kelahirannya. Namun para eksekutif kelahiran Jakarta pun ternyata bisa juga merasakan diri sebagai anak kampung. Sebab kota metropolitan yang menjadi kelahirannya itu, yang ia kenal adalah berupa gang kecil, dipenuhi pedagang kelontong dan sebagainya.

Di sisi lain, kerja keras, keuletan dan kebijaksanaan ternyata tak hanya ditemukan di desa-desa kecil. Ada rumah lain yang juga punya banyak arti yang membuat seorang eksekutif kelahiran dusun kecil tidak serta-merta lebih hebat dibanding eksekutif yang dibesarkan di Jakarta atau bahkan di Beijing. Ini lah rumah dalam arti yang lebih sungguh-sunggun lagi, yakni keluarga.

Itu lah, misalnya, yang menjelaskan mengapa Baihaki Hakim kelahiran Sijunjung sama uletnya dengan presiden direktur perusahaan investasi MeesPierson Finas, Izaki Mahdi, yang dilahirkan di Beijing. Baihaki Hakim terinspirasi dari suasana demokratis dalam keluarga berkat didikan ayahnya yang pegawai negeri merangkap wartawan. Izaki Mahdi menikmati suasana global sebuah keluarga diplomat yang melanglang buana kemana-mana.

Lalu sebagaimana diajarkan oleh kebijaksanaan lama, pendidikan menjadi sebuah jendela yang membebaskan diri para eksekutif dari kungkungan sebuah desa kecil mau pun arogansi kota besar. Berkat pendidikannya, eksekutif kelahiran Bojonegoro sama baiknya dengan pengusaha yang dilahirkan di Surabaya. Pendidikan memeah batas-batas negara, karena banyak diantara mereka menggunakannya sebagai legitimasi merambah negara-negara lain. Irwan Sutisna, pengusaha kelahiran Karawang, menimba ilmu kedokteran di AS untuk kemudian menerjunkan diri di bisnis properti. Sementara pendiri perusahaan konsultan dan investasi properti ProLease, Suwito Santosa, dari Jakarta pergi ke Salatiga menimba ilmu ekonomi untukt erbang ke AS untuk hal yang sama.

Pendidikan pun sekali lagi menjadi jendela pembebas karena gelar kesarjanaan tak mereka gunakan untuk menjadi pagar pembatas langkah mereka. Bukan hanya Irwan Sutisna yang memubajirkan gelar dokternya di bisnis properti. Ada Chairul Tanjung yang alumni Fakultas Kedokteran Gigi UI yang lebih berhasil sebagai bos grup bisnis Para. Siapa pula yang menyangka, Noke Kiroyan yang ketika masih jadi mahasiswa jurnalistik di UNPAD Bandung, mendapat beasiswa ke Jerman dan bertahun-tahun kemudian sudah menjadi presiden direktur Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan?

Laporan dalam buku ini banyak sekali menyoroti nyasarnya latarbelakang pendidikan dengan karier para eksekutif bisnis. Fransisca Iskandar, CEO PT Sinar Mas Multi Artha, misalnya, adalah prototipe anak Indonesia ketika ia masih kecil. Cita-citanya menjadi dokter, yang juga menjadi ambisinya ketika beranjak dewasa. Hanya karena persoalan 'sepele' lah yang membuat dia terperangkap ke Fakultas Teknik di Jerman. Dan seperti yang Anda baca nanti dalam buku ini, kelak ia ternyata tidak terjun ke dunia konstruksi. Ia menjadi CEO pada sebuah perusahaan multifinance milik taipan papanm atas di Tanah Air.

Jika ada pelajaran lain dari jalan hidup para eksekutif bisnis, maka itu adalah cerita tentang sikap hidup yang terbuka akan hal-hal baru dan keluwesan dalam menghadapi perubahan. Rumitnya bisnis yang dijalankan presiden direktur Asia Cellular Satelit (Aces) Adi R. Adiwoso, misalnya. Produk mau pun bidang-bidang bisnis yang ia tekuni mungkin akan mengernyitkan dahi banyak orang, termasuk yang bakal mereka jadikan sebagai sasaran pasar. Namun, justru tantangannya adalah mengajak sebanyak mungkin orang untuk menyadari bagaimana teknologi akan mengubah hidup mereka.

Tentu saja para eksekutif bukan manusia super kendati mereka dituntut menjadi seperti itu. Tidak selalu jalan terang yang mereka hadapi. Ada masa-masa suram saat rintangan seolah menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Namun para eksekutif biasanya tak lupa pada filosof yang mengajarkan agar hidup dijalani dengan meniru air: luwes, lentur, rela berkelok-kelok walau tetap awas terhadap tujuan. Sifat air itu barangkali yang jadi pegangan Eppy Kartadinata dalam mengelola bisnis keluarga peninggalan ibunya. Banyak eksekutif seperti Eppy, pernah menghadapi masa-masa sulit. Bahkan dengan adik mau pun saudara lainnya siapa saja bisa mempunyai konflik. Kebanggan, idealisme pribadi pada saat tertentu mungkin harus mengalah demi menyelamatkan hal lain yang dianggap lebih penting, seperti yang Eppy lakukan untuk membangun kembali Kecap Cap Bango, bisnis kebanggaan keluarga.

Dalam berbagai kasus, seorang eksekutif bahkan harus berani mengaku gagal, seperti Presiden Direktur PT NCR Indonesia, Wiranto Patosudirdjo yang menerima takdirnya hanya sebagai eksekutif, bukan pengusaha.

Bagi jurnalis seperti sayua, beberapa benang merah di atas kerap kami simpulkan sebagai Rahasia Sukses atau Kunci Keberhasilan. Tiap kali sebuah wawancara untuk mengangkat ketokohan seorang eksekutif, dinyatakan atau tidak, yang ingin kami ketengahkan adalah rahasia sukses itu. Motif semacam itu bahkan kadang-kadang dibumbui oleh tujuan yang sifatnya lebih luhur, yakni 'agar menjadi pelajaran bagi eksekutif lain.'

Namun kali ini, saya tidak berani mengatakan bahwa rahasia sukses itu benar-benar Anda dapatkan setelah memabaca buku ini. Saya ingat petuah Collin Powell, salah seorang jenderal AS penentu kemenangan negara itu pada perang teluk, diidolakan banyak orang karena ia kulit hitam pertama yang jadi kepala staf angkatan bersenjata di negeri itu. Menurut Powell, tidak ada yang namanya rahasia sukses. Untuk mencapai sukses jalannya sangat jelas dan itu sudah diajarkan berulang-ulang: bekerja keras, cermat dalam merencanakan hidup, kuat menghadapi tantangan dan sedikit nasib baik.

Jalan mencapai sukses memang tidak pernah menjadi rahasia. Buku ini pun tentang itu, karena isinya sama sekali bukan rahasia. Anda bebas membelinya, membaca atau mengoleksinya.

Jakarta, 2000
(C) Eben Ezer Siadari

Mari Kita Mudik

2005-12-13T22:15:00.002+07:00

Mudik seharusnya proses dua arah: orang kota tak hanya jadi duta bagi kemajuan diri dan kota, tetapi juga belajar dari udik tentang nilai-nilai yang sudah lama terlupakan.

***

Sebentar lagi kita akan menyaksikan demam yang selalu berulang setiap tahun: mudik. Hari-hari ini ‘gejalanya’ bahkan sudah terasa; banyak orang sudah mengeluh tentang sulitnya mencari tiket pesawat terbang dan kereta api. Sebentar lagi kita juga akan mendengar keluhan yang sama setiap lebaran: sulitnya mencari orang yang bisa beres-beres di rumah, selama si Inem pulang kampung.

Di Indonesia para sosiolog berulangkali mengatakan mudik adalah sebuah proses untuk menelusuri dan mengikatkan diri kepada akar sosial kita. Dan, itu agaknya, bagi orang-orang rantau seperti kebanyakan penduduk Jakarta dan kota besar lainnya, tak bisa dicapai dengan gratis. Ada biayanya. Di titik ini kemudian dunia bisnis pun menyambutnya. Mudik menjadi semacam lokomotif bisnis juga. Ia menggerakkan roda bisnis yang khas di musim yang khas itu. Yang paling nyata tentu adalah bisnis angkutan, apakah udara, darat dan laut. Tetapi banyak lagi di luar itu. Bisakah kita membayangkan berapa banyak kambing yang bakal disembelih di musim ini? Berapa meter kain yang terjual yang membuat tukang-tukang jahit di seantero negeri kerepotan sekaligus mengucap syukur?

Bahkan yang mungkin tak disadari: serombongan orang-orang kota yang bakal menyerbu desa-desa asalnya akan menjadi semacam duta juga. Duta bagi banyak produk-produk urban. Dari orang kota yang mulai phobia pada ketombe, misalnya, orang-orang ‘udik’ akan makin mengenal lebih banyak lagi merek pencuci rambut dari yang selama ini belum mereka kenal. Orang-orang kota secara tak sengaja akan memperkenalkannya ketika mudik. Dering ponsel dimana-mana akan mengajarkan betapa pentingnya komunikasi langsung, secara cepat dan tanpa basa-basi. Gaya hidup semisal mencuci tangan dengan cairan pembersih, pertama-tama mungkin akan mencengangkan orang desa. Tetapi tak tertutup mereka pun bisa jadi makin tak percaya pada air dari perigi mereka sendiri. Mobil-mobil dengan berbagai gaya, ukuran dan simbol juga akan membawa banyak pengertian baru bagi mereka yang jauh di pelosok; tentang arti sukses, tentang arti kerja keras, tetapi bisa pula tentang betapa telah tertinggalnya mereka.

Yang terakhir ini akan membawa kita pada pertanyaaan apakah proses pembelajaran itu akan jadi searah saja, dari mereka yang mudik kepada mereka yang diudik? Tidak dapatkah arah itu dibalik, justru yang mudik lah belajar dari yang udik? Tidak dapatkah kita menempatkan diri bukan hanya sebagai ‘duta kota besar,’ melainkan sebagai warga yang kini ingin kembali menggali nilai-nilai dan banyak hal lain yang (mungkin) telah lama hilang?

Barangkali mudik akan menjadi saat yang baik untuk itu. Para anggota parlemen, yang mulai dari busa tempat duduk di ruang sidang hingga air yang ia gunakan mandi di rumah dinasnya dibayari oleh publik, bisa berkaca tentang apa artinya hidup di udik. Apa harapan dan keprihatinan mereka yang tertinggal itu. Dan dengan begitu, mudah-mudahan bisa disadarkan, betapa mereka, para politisi itu, telah jauh meninggalkan mereka yang diwakilinya.

Semoga para pejabat dapat pula belajar dari bagaimana jalan-jalan yang berlubang dan tergenang air selama ini telah ikut menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang seringkali mereka klaim sebagai jerih payah mereka sendiri.

Para pebisnis barangkali bisa pula menggali nilai-nilai yang selama ini terabaikan, baik dalam memilih lahan bisnis, dalam mengiklankan produk, dalam mematok harga dan banyak hal lagi. Saatnya mungkin kita mengukur kejujuran, apakah bahan baku produk kita seperti air, sayuran dan sejenisnya yang kita katakan berasal dari pegunungan, benar-benar berasal dari sana. Tak kalah penting pula, apakah kita telah memberi imbalan yang pantas kepada mereka yang menghasilkannya, yang secara tidak langsung telah mendukung citra produk mau pun perusahaan kita.

Ada sebuah studi tentang korupsi yang baru-baru ini dibukukan dengan judul Kaum Miskin Bersuara. Studi ini adalah survei tentang persepsi masyarakat Indonesia, di kota mau pun di udik tentang praktik korupsi di sekitar mereka. Yang menarik sekaligus memprihatinkan adalah orang-orang Jakarta (dan mungkin sebagian besar kota besar lainnya) ternyata makin menganggap jamak saja praktik-praktik korupsi itu. Berbeda dengan persepsi orang-orang dari udik di berbagai daerah lain yang menunjukkan kemarahan dan kebencian. "Para peserta di kampung-kampung di Yogyakarta dan Makassar sebagian besar sedih dan marah terhadap korupsi, sementara peserta (responden, Red) Jakarta terbagi: mayoritas peserta perempuan tidak peduli, cenderung kepada sedih dan marah sementara kaum lelaki umumnya senang atau tidak peduli," bunyi sekelumit laporan itu.

Ini hanya satu contoh kecil dari bagaimana pentingnya membalik proses pembelajaran dalam mudik yang selama ini terjadi. Mudik mungkin harus dikembalikan kepada arti yang lebih hakiki, yakni kembali ke udik, kembali ke nilai-nilai yang dulu telah membekali kita menempuh apa yang sudah kita capai, entah itu sukses, setengah sukses atau pun gagal. Jakarta yang metropolis ini mungkin secara bertahap sudah mulai bersahabat dengan yang udik. Soto Lamongan, Dawet Banjarnegara, Nasi Kapau Pariaman hingga pecal lele sudah bisa kita temukan di berbagai sudut kota. Namun, yang lebih jauh dari itu, nilai-nilai luhur yang telah lama dilupakan dari berbagai sudut negeri itu, masih banyak yang belum tergali. Untuk kita praktikkan dalam kerja kita sehari-hari, sebagai politisi, birokrat, pekerja, pebisnis dan entah apalagi.

Maka mari mudik dalam arti sebenarnya. Selamat hari raya Idul Fitri.

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis
Tulisan ini pernah dimuat di rubrik Editorial Majalah WartaBisnis

Keterangan Foto: MASIH SEPI. Jakarta tempo doeloe

Mereka yang Terabaikan

2005-12-13T11:47:00.000+07:00

Industri MLM terus bertumbuh, menjadi salah satu bagian dari ekonomi bawah tanah yang penting tetapi agak terabaikan.

Underground economy pernah menjadi salah satu penjelas mengapa ekonomi kita tidak kolaps walau krisis membuat perekonomian anjlok ke tingkat pertumbuhan minus. Rupanya di bidang ekonomi kita punya semacam tenaga dalam. Tenaga simpanan yang muncul manakala keadaan darurat terjadi. Itulah underground economy, ekonomi bawah tanah. Suatu perekonomian yang selama ini kurang terdeteksi atau seolah tak disadari bahwa ia ada. Ketika krisis melanda dan ekonomi resmi terseok-seok, ekonomi bawah tanah ini terus berputar. Dalam beberapa hal, ia bahkan berputar lebih kencang menampung mereka yang terlempar dari ‘ekonomi permukaan.’

Per definisi ekonomi bawah tanah adalah aktivitas ekonomi yang tak tercatat dalam pembukuan ekonomi resmi yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Bruto. Ada banyak alasan mengapa ia tak tercatat. Ada yang karena alasan teknis, semisal sulitnya membuat ukuran yang pasti, seperti mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan ibu-ibu rumah tangga dalam mengasuh anak, membersihkan rumah hingga memasak. Ada juga karena ia tersembunyi atau disembunyikan, seperti aktivitas bisnis ilegal, mulai dari judi, pelacuran hingga korupsi. Tetapi ada juga yang karena potensinya yang tidak disadari atau dianggap remeh (under estimate). Ke dalam hal ini, termasuk sejumlah aktivitas di sektor informal dan ekonomi usaha super kecil (mikro) yang ternyata oleh sejumlah peneliti –antara lain Profesor Mubyarto—justru dianggap berputar lebih kencang di masa krisis.

Yang menarik, di mana-mana di seluruh dunia, diyakini aktivitas ekonomi bawah tanah terus bertumbuh. Ada sebuah statistik yang tidak terlalu baru dan bervariasi sumbernya, tetapi bisa menjadi ilustrasi. Statistik yang dilansir oleh New Internationalist (www.newint.org) itu mengatakan di Australia diperkirakan ada 14% tenaga kerja yang bergerak dalam bentuk ekonomi bawah tanah. Di Sao Paulo (Brasil) 43%, di Bombay (India) 60%, Pakistan 69% dan di Jakarta (Indonesia) 45%. Di Italia berkisar 25% hingga 30%. Sebagai gambaran, 70% dari pekerja ekonomi bawah tanah di Italia adalah wanita. Kebanyakan dari mereka bekerja di industri tekstil rumahan. Sebanyak 44% bekerja lebih dari delapan jam sehari, 20% bekerja antara 10 sampai 12 jam dan 20% bekerja 12 jam sehari.

Ekonom M. Chatib Basri pernah mengatakan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi berkisar 3-4%, namun pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 7-8%. Seharusnya, menurut Basri, dengan menggunakan elastisitas yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi listrik, setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 2%. Tahun 1997, saat pertumbuhan ekonomi 7%, pertumbuhan konsumsi listrik meningkat hingga 14%. Jadi, jika pertumbuhan konsumsi listrik 8-10%, pertumbuhan ekonomi tahun 2002 seharusnya 4-5%, bukan 3-4%. Artinya ada satu persen pertumbuhan ekonomi yang tak tercatat. Kuat dugaan, kebutuhan listrik itu datang dari ekonomi bawah tanah, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, legal maupun tidak legal. Jika aksioma lain dipakai, bahwa tiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan 400 ribu lapangan kerja, maka sebesar itulah kesempatan kerja yang tak tercatat dalam pembukuan ekonomi kita, namun mereka benar-benar menggerakkan roda ekonomi.

Pemerintah di mana pun pastilah bersemangat untuk mengejar agar ekonomi bawah tanah itu terungkap. Jika ia aktivitas ekonomi gelap atau ilegal, ia patut dibasmi. Penyelundupan, misalnya, seberapa besar pun ia memberi kesempatan kerja, seharusnya memang diberantas karena pada sisi lain, ia menyebabkan kerugian bukan hanya di pihak pemerintah tetapi publik pada umumnya. Di luar itu, jika ekonomi bawah tanah dapat diangkat menjadi ekonomi resmi ia berpotensi sebagai sumber pendapatan negara, semisal penerimaan pajak.

Meskipun demikian, kiranya patut dicatat bahwa mungkin banyak juga aktivitas ekonomi bawah tanah yang justru perlu dibiarkan berkembang bahkan bila perlu mendapat insentif dan perlindungan. Soalnya, ia dapat menjadi katup pengaman manakala ekonomi resmi belum berjalan normal. Ke dalam kategori ini, industri MLM mungkin bisa dimasukkan, meskipun perlu dicatat tak semua aktivitas industri ini dapat dikategorikan sebagai bawah tanah. Jika ditilik dari perusahaan yang menerjuninya, jelas, industri ini adalah bagian dari ekonomi resmi, ditunjukkan oleh kemapanan organisasi dan legalitas pendukungnya. Namun, dilihat dari bagaimana jejaring mereka bergerak, barangkali sangat sulit untuk mengukur dengan pas seberapa besar nilai tambah ekonomi yang mereka hasilkan. Bukan karena ia tersembunyi, tetapi karena geraknya yang dinamis dan ukuran-ukuran kinerjanya yang unik.

Industri ini terus bertumbuh dan nilai ekonominya tidak kecil. Menurut data Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) setidaknya ada empat juta orang di Tanah Air yang menggeluti industri ini. Turn over salah satu pemimpin pasar di industri ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Tak heran jika perusahaan yang menggeluti industri ini terus bertambah. Hingga kini anggota APLI sudah mencapai 62 perusahaan. Masih ada perusahaan MLM di luar APLI.

Selain nilai tambahnya pada aktivitas perekonomian, MLM dianggap mempunyai sumbangan intangible yang tak kalah penting. Sebuah komentar independen dari Rizka Baely, seorang entrepreneur dan CEO sebuah perusahaan manajer investasi dan bukan pelaku MLM, patut dicatat. Menurut dia, industri MLM menjadi salah satu alternatif pembelajaran banyak orang untuk menjadi entrepreneur. Menurut dia, sebenarnya ada tiga pilihan cara untuk jadi entrepreneur: mendirikan bisnis sendiri, membeli hak waralaba atau bergabung pada sebuah jejaring MLM. Pilihan bergabung melalui sebuah jejaring MLM, kata dia, sangat logis diambil oleh orang-orang yang belum siap dengan alternatif pertama dan kedua karena berbagai alasan, terutama dana, pengalaman dan waktu. Bergabung dengan jejaring MLM merupakan satu langkah awal menjadi entrepreneur, sebuah proses mematangkan diri untuk kelak benar-benar full sebagai entrepreneur. Entah itu menjadi entrepreneur yang besar di jejaring MLM atau menggunakan pengalaman di MLM itu untuk berkiprah di bisnis lain.

Jika menilik nilai tambah intangible demikian, sangat wajar jika ada pendapat yang mengatakan sudah saatnya industri MLM diperhitungkan sebagai salah satu pilar ekonomi. Diperhitungkan bukan berarti harus dilindungi atau dimanjakan. Melainkan ia diberi kesempatan hidup dan lingkungan yang kondusif untuk terus bertumbuh.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri sinisme terhadap industri ini begitu tajam. Bukan tak ada alasannya. Sudah banyak terbukti aktivitas MLM dijadikan kedok bagi penipuan dan perjudian uang. Dan, untuk yang terakhir ini, memang sudah seharusnya ada regulasi yang jelas. Tujuannya bukan hanya melindungi publik, tetapi yang tak kalah penting adalah mendorong agar persaingan di industri ini berjalan sehat. *****

(Editorial WartaBisnis edisi 30/II/September 2004)
(c) eben ezer siadari

Populer lewat Populisme

2005-12-13T11:41:00.000+07:00

Mega-Hasyim dan SBY-Kalla tak mungkin bisa menghindar dari populisme. Populisme yang mana?

Sulit untuk meredam keinginan untuk populer, apalagi di masa ketika media dan telekomunikasi begitu berkuasa membuat orang jadi tenar. Fakta berkata popularitas di banyak sekali bidang, ampuh menjadi tiket menuju sukses. Entah itu di ajang hiburan semacam Akademi Fantasi Indosiar atau di panggung politik seperti Pemilu. Secara mendadak ala Inul Daratista atau dengan rekayasa citra dan marketing gaya boysband Westlife. Semuanya membuktikan betapa menjadi populer adalah menyenangkan. Media dan telekomunikasi begitu kuat peranannya. Bahkan seseorang yang tak begitu berbakat jadi bintang pun, seperti William Hung di ajang American Idol, bisa tersohor manakala keburukannya yang dilecehkan dipertontonkan secara luas. Itu mendatangkan iba dan ia jadi bintang.

Maka tak ada yang salah bila Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono berlomba untuk (lebih) populer menjelang September nanti. Jadi kepala kampung saja perlu menyebar kartu nama dengan foto diri berpose bak peragawan. Apalagi jadi orang nomor satu di Republik ini. Dibutuhkan daya dan cara yang lebih canggih. Bila perlu memutarbalik kebiasaan. Itu sebabnya, misalnya, kita tak usah heran bila SBY tidak keberatan berpose ketika menjalani ujian pendahuluan untuk meraih gelar S3, walaupun kita tahu kilatan lampu blitz dan kerumunan wartawan bisa mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan soal ujian. Presiden Megawati pun makin rajin ke daerah. Ia makin gencar berbicara dengan petani dan rakyat kebanyakan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan sehingga beliau dicap sebagai Mrs. Silent.

Bukan berarti popularitas tak mendatangkan kecemasan. Para ekonom bahkan selalu gelisah melihat pemimpin yang mempunyai hasrat menggebu-gebu meraih popularitas. Sebab, pemimpin yang begitu bisa membawa pemerintahannya kepada populisme. Populisme tidak disukai karena sebagaimana definisinya, adalah pemerintahan yang hanya mendasarkan diri pada keinginan untuk memuaskan sentimen-sentimen populer dari masyarakat kebanyakan (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, karya A.S. Hornby). Populisme sebagai program ekonomi dinilai rapuh karena bermacam alasan. Pertama, karena ingin populer, pemerintah yang populis cenderung tidak mengatakan hal yang sebenarnya atau setidaknya tidak mengutarakan bagian yang pahitnya. Kedua, program-programnya itu juga cenderung tidak bisa dan memang mungkin tidak untuk dijalankan. Kalau dijalankan, ia cenderung gagal. Ketiga, program semacam itu kerap mengorbankan program lain, yang prioritasnya sebenarnya lebih tinggi. Kerap kali ini disadari setelah nasi menjadi bubur.

Populisme tentu saja sangat mengerikan dalam pengertian yang demikian. Siapa pun akan menolaknya. Untungnya, sejarah ternyata bercerita juga tentang bagian yang baik tentang populisme, yakni sesuatu yang mengacu pada sebuah gerakan di Amerika Serikat pada tahun 1890-an. Ini adalah sebuah gerakan independen –tidak terkait pada Partai Demokrat atau Republik-- yang tidak puas atas begitu dominannya pemusatan modal pada dunia perbankan dan perusahaan-perusahaan raksasa. Dominasi itu demikian besarnya sehingga ia tidak hanya terasa di kancah bisnis. Ia juga menjalar ke dunia politik, dalam bentuk kontribusi dana yang luar biasa kepada kampanye presiden. Dan, dengan begitu para pemodal raksasa dapat menyetir kebijakan ekonomi atas beban publik kebanyakan.

Karena semangatnya yang mulia itu, populisme sebagai gerakan sangat populer di akhir abad 19 itu. Mereka mengajukan aneka reformasi ekonomi, yang pada dasarnya bertujuan mengoreksi praktek bisnis yang eksploitatif yang diangga sudah kelewatan ketika itu. Sayangnya, gerakan populisme di AS itu akhirnya gagal, setidaknya sebagai sebuah gerakan formal. Mereka kalah dalam Pemilu dan banyak diantara tokohnya dicurigai karena pendapat-pendapatnya yang ekstrim, rasis dan antikemapanan.

Dengan mengabaikan ekses gerakan itu, populisme dalam semangat dan konteks perjuangan di akhir abad 19 patut diketengahkan, terutama ketika kini demikian gencarnya tuntutan perubahan di kancah ekonomi dan bisnis saat ini. Kita menyadari, siapa pun yang akan jadi penentu kebijakan ekonomi nanti, ia tak akan berani menghindar dari godaan untuk melakukan tindakan-tindakan populis dalam pengertian buruk. Di sisi lain, ia dituntut juga untuk peka dan tidak serta-merta antipati terhadap tuntutan bernada populis dalam pengertian baik, yakni tuntutan akan perlunya koreksi atas ketidakadilan ekonomi.

Dua kandidat presiden kita belakangan ini, banyak sekali dituduh berlomba populis, terlihat dari program ekonomi mereka yang menyentuh banyak sekali persoalan-persoalan populer di kalangan populous. Mega-Hasyim, misalnya, berambisi menciptakan 12,9 juta lapangan kerja dalam lima tahun, dengan pertumbuhan ekonomi 6,8% per tahun. SBY-Kalla ingin menekan angka pengangguran menjadi 5,1% pada 2009, yang dengan itu berarti ia harus menjamin pertumbuhan ekonomi paling tidak 7,2% per tahun. (Lihat, Siapa Unggul Atasi Pengangguran, di rubrik Ekonomi).

Baik target Mega-Hasyim mau pun target SBY-Kalla, terdengar manis, terdengar mulia, mengingatkan kita akan aspirasi populisme untuk mengoreksi masa lalu. Namun, pada saat yang sama ia terlalu indah sehingga tak bisa tidak, kita merasa sedikit dikibuli. Seperti kata lelucon orang Medan, kita seolah dijanjikan akan mendapat durian runtuh. Dan, bukan saja tak ada yang busuk, durian itu sudah dikupas dan tinggal makan. Tanpa biji pula. Too good to be true.

Dengan kata lain, ada aroma populisme dalam program-program itu, entah dalam pengertian buruk maupun pengertian baik. Mumpung Pemilu masih lebih dari sebulan lagi, mari kita pikir-pikir lagi, siapa populis pembual siapa populis pahlawan. ***

(Editorial WartaBisnis edisi 29/II/Agustus 2004)
(c) eben ezer siadai

No Politics Please

2005-12-13T11:40:00.000+07:00

Politik memang tidak selalu enak untuk disentuh, terutama oleh kalangan bisnis. Maka setelah usai Pemilu, bisakah kita sekali-kali berkata, No Politics, Please?

"Jangan bicara politik di meja makan." Ini adalah konsensus yang berlaku umum di kebanyakan keluarga di Amerika Serikat. Banyak orang Indonesia, terutama yang pernah merasakan membosankannya dinamika politik di era Soeharto, tak terlalu paham. Mengapa nasihat yang terkesan tak demokratis itu justru ada di tanah tempat tumbuhnya benih demokrasi. Kita ingat, di era Orde Baru justru di meja makanlah kita bersemangat bicara tentang apa saja yang genting di negara kita. Saat itu kita punya semacam musuh atau kambing hitam bersama yang semua orang tahu siapa dia tetapi tak pernah secara terbuka diucapkan. Karena itulah berdiskusi politik di meja makan (dan ruang keluarga) mengasyikkan. Sebab di luar rumah kita tak akan pernah berani membicarakannya.

Kini katanya kita sudah menjadi negara demokratis. Orang bicara politik dimana-mana, di warung, di lapangan bola, di kelas, di ruang rapat bahkan juga di rumah bordil. Namun, justru karena itu, seperti juga di Negeri Paman Sam, nasihat ‘jangan bicara politik di meja makan’ akhirnya kelihatannya harus berlaku juga. Sebab, jika tidak, mungkin kita akan banyak menuai ketidaknyamanan.

Cerita nyata seperti yang dialami tokoh dengan nama samaran berikut ini akan bisa menjelaskannya. Cerita semacam ini mungkin pernah juga Anda dengar, dalam konteks dan situasi yang lain. Sebuah cerita tentang orang bernama Kiat Sudipinta yang pusing karena hubungannya dengan istrinya terganggu. Bukan karena ia berselingkuh atau tak beres menyetor uang belanja. Pemicunya justru sesuatu yang jauh lebih genting dan serius: politik.

Mulanya adalah ketika mertuanya yang tinggal di luar kota menelepon dua bulan lalu. Pak Mertua, aktivis sebuah partai politik di desa tempatnya tinggal, sedianya hanya menanyakan kabar. Tetapi di akhir pembicaraan ia menitipkan pesan agar mencoblos calon presiden dari partai Pak Mertua. Karena Kiat seperti kurang memberi respons, maka secara khusus sang Mertua menekankan pesan itu kepada putrinya, istri Kiat. Dan dengan semangat seorang anak kesayangan yang sangat patuh pada orang tua, sang nyonya pun mengiyakan saran ayahnya.

Padahal, Kiat, seorang manajer yang sedang naik daun di sebuah perusahaan tergolong besar, sebelumnya sudah keburu berjanji pada bosnya untuk mencoblos X, calon presiden yang sama sekali lain dari calon pilihan Pak Mertua. Rupanya sang bos adalah anggota Tim Sukses X yang sangat militan. Dan, Kiat merasa wajib mendukung si Bos. Ia dipromosikan ke posisinya sekarang adalah berkat jasa bosnya itu pula. Saatnyalah kini membayar utang, pikir Kiat. Kiat lantas menyanggupi akan ikut membantu sang bos dalam setiap kegiatan Tim Sukses X.

Maka telepon dari Mertua dua bulan lalu itu membuat kacau. Kiat yang belum sempat sounding kepada istrinya, ternyata sudah kecolongan oleh ‘fatwa’ sang Mertua. Kiat panik karena ia telah menyanggupi tugas dari sang bos untuk memenangkan X di lingkungan tempat dia tinggal. Spanduk, kaus dan sticker sudah dikirimkan ke rumahnya untuk dibagikan kepada para tetangga. Ternyata, istrinya tak melirik calon yang ia jagokan. Berkali-kali Kiat meyakinkan istrinya bahwa X adalah pilihan terbaik, demi negara, demi kariernya, dan demi masa depan anak-anak mereka. Tetapi sang nyonya yang sehari-hari menjadi pengusaha konveksi, emoh dengan itu. Dalam soal politik, ia lebih percaya pada ayahnya. Ia malah mengkritik suaminya, "Kok manajer keuangan malah kini ikut-ikut bicara politik? Bapak saya sejak masih zaman kuda makan besi sudah aktif di partai. Ia lebih tahu politik," kata sang istri.

Konfrontasi intern rumah tangga mereka berlangsung sejak itu. Ketika menonton televisi, di meja makan bahkan di tempat tidur, perdebatan tak bisa mereka hindarkan. Satu sama lain semakin hari semakin sensitif saja. Bahkan warna sarung bantal dan sprei pun bisa menjadi bahan kecurigaan. Apalagi pembantu mereka agak kurang peka untuk dapat mencarikan warna yang netral dari nuansa merah, hijau, kuning dan biru.
Ketegangan demi ketegangan berlangsung terus, sampai akhirnya putri mereka yang masih di Sekolah Dasar menerima surat dari sahabat penanya di Amerika Serikat. Ketika sang putri menyurati kawannya untuk menanyakan bagaimana ayah dan ibu mereka menentukan pilihan di kala Pemilu tiba, jawaban dari si Sahabat Pena ternyata pendek saja, "Kami tak bicara politik di meja makan." Dan ajaib, ketika sang putri menunjukkan surat itu kepada Kiat dan istrinya, mereka menemukan kembali senyum mereka yang hilang. Keesokan harinya, di dinding ruang duduk keluarga telah tergantung dengan rapih sebuah pigura bertuliskan kalimat, "No Politics, please."

***
Kita mungkin tak menghadapi masalah seekstrim yang dihadapi Kiat dan keluarganya. Tetapi dalam kadar yang berbeda Anda para pebisnis pun pasti merasakan betapa politik sedikit banyak telah memaksa kita harus berbeda dengan orang lain belakangan ini. Tiba-tiba saja, misalnya, seorang staf kita yang secara terbuka atau sembunyi-sembunyi menjadi anggota Tim Sukses kandidat X, terasa makin menjauh manakala ia tahu Anda sebenarnya bersimpati pada calon Y. Sangat mungkin juga suatu saat kolega bisnis Anda berubah fikiran dan mengatakan butuh waktu lebih lama menandatangani kontrak hanya karena ia melihat di kaca mobil Anda tertempel sticker calon presiden tertentu, yang bukan idolanya. Ada seorang CEO yang terpaksa menunda pertemuan dengan seorang manajer investasi karena ia baru menyadari bahwa ternyata si manajer itu sangat kritis terhadap calon presiden jagoannya.

Hal-hal semacam ini mungkin tak terhindarkan dalam ‘bulan-bulan politik’ seperti sekarang hingga nanti September. Politik memang tidak selalu enak untuk disentuh, terutama oleh kalangan bisnis. Tetapi seperti sebuah jembatan tunggal tanpa alternatif, kita harus melaluinya, dengan perasaan enak ataupun tidak.

Namun, setelah itu semua usai --entah itu usai di 5 Juli atau harus dilanjutkan pada Pemilu tahap kedua September mendatang— kita seharusnya kembali ke ‘zaman normal’, zaman ketika kita tak lagi melihat orang lain dari siapa yang jadi pilihannya atau ‘warna’ apa yang jadi favoritnya. Mungkin tak perlu dengan menempel sticker ‘No Politics, Please,’ di tiap meja. Cukup dengan saling paham bahwa di luar politik, banyak hal lain yang lebih penting dan lebih menarik. Termasuk berbisnis dengan tanpa prasangka politik apa pun. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 28/II/Juli 2004)
(c) eben ezer siadari

Beri Kami 'Meja yang Bersih'

2005-12-13T11:18:00.000+07:00

Kepada Capres dan Cawapres, mari kita ajukan sejumlah pertanyaan yang membumi dan kita harapkan jawaban yang membumi pula.

Orang-orang yang berkunjung ke Rusia selalu dinasihati untuk tak lupa mengatakan Chisti Sol kepada pelayan manakala hendak memesan makanan di restoran. Arti kata itu secara harafiah adalah ‘meja yang bersih.’ Tetapi makna sesungguhnya merupakan permintaan agar sang pelayan menghidangkan makanan utama saja. Konon jika kita lupa mengucapkan kata itu, kepada kita akan disajikan serentetan makanan pembuka yang selain mahal, rasanya pun mungkin tak keruan. Artinya kita mendapatkan dua kejengkelan sekaligus: kocek terkuras dan perut mual.

Nah, kepada para calon presiden dan wakil presiden yang bakal berlaga bulan depan –seandainya mereka kita umpamakan pelayan restoran yang akan mengobati rasa lapar kita-- barangkali kita juga sejak awal sudah harus memesan ‘meja yang bersih’ itu. Kita tentu masih ingat pada gembar-gembor kampanye pada Pemilu Legislatif lalu. Barangkali karena kita tak sempat meneriakkan Chisti Sol ketika itu, kita terjebak pada banyak sekali ‘hidangan pembuka’ yang tak karuan rasanya dan mahal ongkosnya. Mulai dari ‘bunga-bunga’ rencana koalisi, platform partai hingga beraneka kriteria pemimpin yang ideal muncul gegap-gempita sebagai wacana pembuka kampanye. Pada akhirnya, kita menemukan betapa mahal dan beraneka ragamnya hidangan pembuka yang ternyata tak banyak gunanya. Sebab kemudian kita disuguhi ‘makanan utama’ yang serba pas-pasan. Terlihat dari paket-paket capres-cawapres yang menurut seorang rekan, menghadapkan kita pada keharusan memilih the best from the worst.

Maka manakala tiap capres dan cawapres berkampanye, baiklah kita meneriakkan Chisti Sol itu. "Berikan lah kepada kami solusi nyata. Tidak usah buang-buang waktu dengan janji berbunga-bunga. Juga lupakan dulu platform dengan target-target selangit. Tolong berikan pemecahan atas masalah riel di hadapan kita."

Beberapa tim sukses capres dan cawapres tampaknya memang mulai memikirkan hal-hal pragmatis semacam ini. Setidanya mereka sudah mulai memunculkan janji yang tidak muluk-muluk dan bisa dengan cukup segera kita ukur kelak. Misalnya, pekan lalu ada sebuah diskusi yang diselenggarakan LPSEUI di Jakarta, Bomer Pasaribu, salah seorang anggota tim sukses capres dari Partai Golkar, Wiranto, mengemukakan ‘janji’ yang menarik. Menurut dia, jika Wiranto terpilih perubahan paling awal yang akan segera diusahakan dengan segera adalah meningkat atau pulihnya kepercayaan para pelaku bisnis terhadap Indonesia. Apa indikatornya? Bomer menjanjikan, bila Wiranto terpilih, dalam hitungan bulan, akan segera terlihat masuknya kembali dana-dana dari para pengusaha Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.
Ini bisa dikatakan janji cukup membumi, cukup dapat diukur dan dilihat dampaknya. Mari kita tunggu apakah janji itu akan tercapai.
Dari Tim Sukses Amien Rais, Didik J. Rachbini juga mengutarakan janji yang tidak terlalu bombastis dalam soal korupsi, tetapi justru karena itu lah menarik untuk dicermati. Menurut dia, selama ini sangat tenar julukan bahwa Indonesia sebagai negara paling korup. Ini biasanya diucapkan sembari mengutip studi lembaga-lembaga internasional, terutama dari Transparency International. Nah, menurut Didik, studi semacam itu, yang menghasilkan kesimpulan Indonesia sebagai negara terkorup, sebetulnya lebih banyak didasarkan pada persepsi kalangan usahawan di dalam dan di luar negeri tentang praktek korupsi itu sendiri. Bahwa faktanya ada korupsi memang betul, tetapi apakah separah yang dipersepsikan? Dan, apakah betul Indonesia yang terburuk, misalnya dibandingkan dengan Cina? Itu semua adalah persoalan persepsi. Obatnya, menurut Didik adalah memperkuat public relations pemerintah di kancah diplomasi dunia, dan juga di kalangan media massa internasional.

Ini juga cara pandang yang dapat dikatakan berpijak pada bumi. Cukup realistis untuk dilakukan dan tidak terlalu rumit untuk melihat hasilnya.

Sebetulnya ada satu lagi isu yang pernah dilontarkan kandidat calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang sangat relevan untuk dibahas semua Tim Sukses para capres. Dalam wawancara dengan WartaBisnis, beberapa bulan silam, tokoh yang sapaan akrabnya Ical itu berkata bagi dia tidak penting benar tingkat inflasi harus single digit , nilai tukar mata uang dipaksa menguat dan kemudian penyaluran kredit perbankan diperketat. Menurut dia, masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah tingginya angka pengangguran dan satu-satunya jalan adalah dengan menggerakkan perekonomian domestik dengan memobilisasi dana-dana perbankan agar mengalir dengan sehat ke sektor riel.
Ini adalah sebuah isu yang strategis, nyata dan terukur. Para capres harus mempunyai pilihan yang jelas dan tidak bisa mengelak dari menjawab pertanyaan seputar ini. Sebab, semua capres telah menjanjikan akan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Pangkal soalnya adalah bagaimana caranya? Kepada para capres itu perlu ditanyakan apakah ia akan ngotot mematok tingkat inflasi single digit atau justru tak terlalu khawatir soal itu?

Barangkali jawaban dari pertanyaan ini lah yang akan segera dapat kita jadikan pembeda capres satu dengan lainnya. The Incumbent president, Megawati, telah kita saksikan kebijakan ekonominya selama ini: tingkat inflasi single digit seolah sudah jadi jimat kramat yang tidak bisa diganggu gugat. Ada pun tingkat pengangguran yang tinggi seolah menjadi prioritas selanjutnya, setelah stabilitas moneter (salah satunya dicerminkan oleh tingkat inflasi yang rendah itu).

Lalu apa jawaban para penantang? Ini lah yang kita tunggu. Para penantang, yang tentu ingin berbeda (dan memang harus berbeda) sebaiknya menjelaskan pilihannya. Apakah memang pendekatan yang bias pada stabilitas moneter itu masih layak dipertahankan? Kalau tidak, bagaimana caranya? Sekali lagi, kita harus berteriak, Chisti Sol. Berikan kami jawaban yang pasti-pasti saja. Tak usah banyak basa-basi pembuka.***

(Editorial WartaBisnis edisi 27/II/Juli 2004

Hyundai Accent Sebagai Kenang-kenangan

2005-12-13T11:14:00.000+07:00

Ada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kendaraan dinasnya, Hyundai Accent, diberikan kepada mereka sebagai kenang-kenangan di akhir tugas. Juga pesangon senilai Rp25 juta. Untungnya, masih ada yang mempunyai harga diri dan menolak usul itu. Mereka lah seharusnya yang jadi Indonesian Idol

FRAKSI PK DPRD TOLAK UANG PESANGON DAN MOBIL
Jakarta, Kompas. Fraksi Partai Keadilan secara tegas menolak uang pesangon (nilainya belum ditentukan, tetapi diperkirakan sebesar Rp25 juta per orang) di masa purnabakti sebagai anggota DPRD DKI Jakarta (periode 2000-2004)….. Menjelang masa purnabakti, sejumlah anggota DPRD DKI mengusulkan agar memperoleh uang pesangon sekaligus dapat memiliki secara pribadi kendaraan dinas (Hyundai Accent, Red) yang dipakai selama ini. Alasannya mobil dinas itu untuk kenang-kenangan…..Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Chudlary Syafi’I mengatakan pihaknya sudah ,menyampaikan aspirasi itu ke Biro Perlengkapan DKI.

Berita itu muncul tak terlampau menonjol, Sabtu, 1 Mei. Panjangnya hanya lima paragraf. Terletak di halaman 18, bersebelahan dengan setengah halaman iklan tentang mobil-mobil bekas yang akan dijual. Tidak mengapa. Masih untung berita seistimewa itu bisa tersiar. Bagaimana jika tidak. Bisa-bisa kita makin tak percaya bahwa masih ada politisi yang punya rasa malu dan tanggung-jawab.

Mudah-mudahan itu bukan sekadar manuver dari sebuah partai untuk mengatrol citra menjelang Pemilu Presiden. Bukan pula sebuah taktik dalam menaikkan posisi tawar untuk sesuatu yang lebih besar. Dan, nampaknya memang bukan. Sejauh ini PK dikenal sebagai partai yang tergolong bersih dan konsisten memperjuangkan praktek pemerintahan yang bersih. (Disclaimer: WartaBisnis adalah majalah independen, tidak terkait dan terafiliasi dengan partai mana pun. Tulisan ini pun demikian).

Berita itu menjadi istimewa di tengah makin lazimnya kita mendengar para pengisi jabatan-jabatan publik mendapat kompensasi yang demikian besar di akhir jabatannya. Ada yang resmi ada yang setengah resmi. Ada yang karena memang peraturannya demikian, tetapi ada yang diputuskan secara ad-hoc. Sangat sering, diputuskan justru oleh mereka sendiri, orang-orang yang akan mengakhiri jabatannya itu. Alasannya pun kadang-kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Sebuah mobil dinas sebagai kenang-kenangan, misalnya.

Apa yang jadi masalah di sini, bila kita melihatnya dari kacamata pebisnis?—Hilangnya rasa percaya.

Bayangkan, para anggota DPRD itu adalah orang-orang yang selama ini gagah perkasa mengontrol Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Seorang Gubernur bisa jatuh karena berbagai kesalahan dalam penyusunan mau pun alokasi APBD itu. Para wakil rakyat itu adalah orang-orang yang sangat keras manakala bicara tentang efisiensi belanja publik. Mulai dari yang kelasnya teri hingga yang raksasa. Mulai dari soal kebijakan tarif parkir hingga ruislag bangunan bernilai triliunan. Dan, semua sikap kritis mereka itu memang baik. Kita dukung karena prinsip efisiensi dalam belanja publik adalah juga kepentingan publik.

Sayangnya, sikap kritis itu hanya mereka tunjukkan manakala korbannya adalah pihak lain. Sedangkan jika itu menyangkut mereka sendiri, prinsip efisiensi itu seolah-olah dilupakan. Meminta pesangon di akhir jabatan, untuk sebuah jabatan publik yang memang tidak ada keharusannya untuk itu (dan, itu lah sebabnya, para anggota DPRD itu harus mengusulkannya) tentu akan menjadi beban anggaran. Betapa borosnya anggaran bila setiap lima tahun harus menyediakan dana pesangon bagi segelintir orang yang dahulu di awal masa tugasnya berjanji tak akan membebani negara. (Perlu pula dicatat, anggaran yang sama kadang-kadang pnya keharusan juga untuk mengganti mobil dinas para wakil rakyat itu setiap tahun).

Hilangnya rasa percaya akan muncul dari sini. Kita jadi tak percaya kepada para wakil rakyat itu karena ternyata mereka hanya keras sepanjang korbannya adalah orang lain dan jadi lembek manakala itu menyangkut diri mereka sendiri. Rasa percaya jadi lenyap manakala mengetahui bahwa mereka ternyata pada akhirnya menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan lainnya. Padahal janjinya dulu, dan juga sumpahnya, tidak begitu.

Tetapi bahaya yang lebih besar adalah ini: kita jadi tahu bahwa titik lemah para wakil rakyat kita itu ternyata di situ: puaskanlah kepentingan mereka, maka mereka akan bisa melupakan janji. Selanjutnya, siapa pun yang ingin menabrak berbagai kebijakan, ingin memuluskan proyek lewat jalan tak biasa, akan mengendus ini sebagai sebuah cara. Cara untuk menaklukkan kepentingan publik, termasuk yang tadi, meninggalkan prinsip efisiensi.

Kasus seperti yang terjadi di DPRD DKI memang bukan yang pertama di Tanah Air. Di Bandung dulu ada istilah uang kadeudeuh. Di tempat lain barangkali namanya adalah uang selamat jalan. Kenang-kenangan? Kita memang sangat kreatif untuk hal-hal konyol. Tetapi, itu harus dihentikan. Caranya? Dengan memulai memikirkan secara jernih dan mengusungnya menjadi perdebatan publik, apakah orang-orang yang memilih dan dipilih untuk posisi seperti anggota DPR atau DPRD perlu mendapatkan uang pesangon. Apakah sebuah pekerjaan (kalau boleh dikatakan begitu) yang tanpa risiko diPHK sepihak, tanpa risiko mempertanggungjawabkan kinerjanya dan sangat jelas masa jabatannya, masih harus mendapat uang terimakasih. Dengan begitu akan ada sebuah panduan (guidance) yang jelas dan baku yang bisa diterima oleh semua orang. Bukan sebuah kesepakatan ad hoc yang dibuat orang-orang yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan aturan itu. Sepanjang aturannya belum ada, usul untuk memberi pesangon itu sebaiknya ditolak saja.

Akhirnya, kita masih beruntung punya orang-orang yang bisa bersikap seperti bapak dan ibu anggota DPRD dari PK itu. Kenang-kenangan yang paling pantas bagi mereka adalah terimakasih dan rasa hormat yang tulus dari publik. Bagi politisi yang benar, kenang-kenangan seperti itu mungkin sudah lebih dari cukup. Jika anak-anak muda kini berlomba ingin jadi Indonesian Idol, mereka ini adalah sedikit dari orang yang bisa dijadikan inspirasi ***

Editorial WartaBisnis edisi 26/II/Mei 2004

Deindustrialisasi dan Masa Depan

2005-12-13T11:12:00.000+07:00

Fenomena deindustrialisasi ditengarai mulai terjadi. Sangat mengkhawatirkan bila ia kita biarkan.

Bulan lalu majalah ini mengangkat sinyalemen yang dilontarkan Aviliani, salah seorang ekonom dari tim Indonesia Bangkit. Aviliani menengarai adanya kecenderungan pebisnis memindahkan aktivitas usahanya dari kegiatan industri ke kegiatan perdagangan. Banyak kegiatan ekonomi yang sepertinya adalah kegiatan industri, menurut dia, sebetulnya telah berubah atau memang sebetulnya adalah aktivitas perdagangan. Ia menunjuk contoh, industri tekstil yang terkesan tumbuh, bisa jadi ‘isinya’ sebenarnya kegiatan jual-beli semata: mengimpor pakaian dan mengganti labelnya untuk dijual kembali. Di sini yang tercipta bukan nilai tambah proses industri, tetapi nilai tambah perdagangan belaka. Dan, sebagaimana sudah umum menjadi prinsip pembangunan ekonomi di mana pun: ekonomi yang berbasis industri itu lebih berdaya tahan ketimbang berbasis perdagangan. Apalagi jika yang diperdagangkan itu lebih pada barang-barang konsumsi.

Sejumlah media kemudian mengangkat isu ini. Para ekonom kemudian terlibat dalam wacana yang kurang lebih seperti yang dikemukakan Aviliani. Makin banyak suara yang membicarakan telah mulainya terjadi deindustrialisasi, mundurnya kegiatan industri di berbagai lapangan. Bukan karena perekonomian yang lebih maju (seperti yang terjadi di negara maju, dimana porsi sektor industri terhadap GDP menurun, digantikan oleh meningkatnya porsi sektor jasa) tetapi justru karena munculnya berbagai hambatan.

Seberapa besar dan cepat fenomena deindustrialisasi itu agaknya akan menjadi perdebatan panjang. Namun dapat dikatakan makin banyak ekonom yang meyakini deindustrialisasi itu sudah mulai. Jika tak ada jalan keluar, ia bisa berlangsung dalam skala yang makin besar yang berakibat kemunduran perekonomian: pertumbuhan ekonomi tidak stabil, pengangguran membengkak, kualitas hidup yang menurun karena kualitas pekerjaan yang juga menurun, dan banyak lagi.

Barangkali kita sudah bosan mendengar bila penyebabnya disebutkan lagi satu per satu. Namun, baiklah, tak salah untuk mengingatkannya. Yang umum ditengarai adalah makin tidak kondusifnya berinvestasi di Tanah Air, terutama berinvestasi di sektor riel. Berikut ini hanya sejumlah hal yang kerap dikeluhkan:
aturan ketenagakerjaan yang sangat pro-buruh, proses birokrasi yang makin kacau antara pemerintah pusat dan daerah, korupsi makin berat, kebijakan yang berubah-ubah dan tanpa arah, keamanan yang masih mengkhawatirkan serta yang paling dekat, ketidakpastian menjelang Pemilu.

Tampaknya perlu juga diingatkan bahwa fenomena deindustrialisasi itu bukan sekadar karena investasi asing langsung yang belum masuk seperti yang kita harapkan. Lebih mengkhawatirkan lagi karena ia juga tampaknya berlangsung pada industri-industri yang selama ini digeluti oleh pebisnis domestik. Dengan kata lain, pebisnis domestik yang sudah hafal asam-garam berbisnis di sini pun, tampaknya sudah mulai frustrasi untuk membuat rencana-rencana yang bersifat sedikit lebih panjang.

Maka hal ini perlu menjadi semacam aba-aba serius bagi semua orang, terutama mereka yang kini dan kelak menjadi penentu nasib negeri ini. Di balik gemerlapnya suasana di pusat perbelanjaan, macetnya jalanan di kota-kota besar, hingar-bingar tontotan di televisi serta ramainya pusat-pusat hiburan, jangan-jangan kita tengah merayakan sesuatu yang semu. Sesuatu yang hanya nikmat satu dan dua tahun ini tetapi setelah itu kita akan kembali kepada zaman dimana kita dulu ingin meninggalkannya.

Akan lebih mengkhawatirkan lagi bila kita menoleh ke kampus-kampus, dimana para adik-adik mahasiswa sedang merajut masa depan. Sebagian besar dari mereka pasti tengah menyusun rencana jangka panjang hidup mereka. Benar, tidak selalu harus menjadi pegawai, entah di swasta atau pun di pemerintahan. Tetapi akan menjadi bahaya besar manakala mereka keluar dari sana, menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit daripada kenyataan yang dihadapi oleh orang tua mereka dahulu. Lima tahun lalu kita sudah terbiasa mendengar keluhan tentang sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai. Lima tahun mendatang, barangkali keluhan itu datang sudah dalam bentuk lain, dalam bentuk tragedi hidup yang lebih menyakitkan.

Gambarannya sudah mulai tampak saat ini. Saat-saat kita asyik melihat kemewahan yang dipertontonkan oleh layar televisi, pada waktu bersamaan pula kita bisa menyaksikan berbagai kejadian tak masuk akal. Ada orang yang percaya bahwa uang bisa digandakan. Ada pengusaha yang tertipu oleh sarjana yang menjadi tentara gadungan. Terkecoh lewat telepon selular dengan iming-iming hadiah ratusan juta makin kerap terjadi. Apa yang dapat menjelaskan ini kecuali rasa putus asa yang mengaburkan orientasi hidup?

Sebagai sebuah peringatan awal, apa yang dikemukakan di sini mungkin agak terlalu berlebihan nada pesimistisnya. Terlalu dramatis penggambarannya. Namun, di tengah makin sulitnya menemukan orang --apalagi penguasa -- yang peduli pada berbagai hal yang memprihatikan itu, bahkan doomsday scenario seperti ini pun mungkin tak akan banyak menyentuh. Cukup sudah kita menganalisis masalahnya. Waktunya melakukan perubahan.***

Editorial WartaBisnis edisi 23/II/Februari 2004

Menagih Janji

2005-11-25T19:21:00.000+07:00

Tiba waktunya menagih janji para politisi. Agar tak lupa, ini ada 10 janji yang patut kita cermati.

Ketika kampanye usai, sebetulnya ia juga adalah permulaan. Awal untuk mengumpulkan kembali janji-janji yang pernah terlontar. Awal untuk menagih mereka yang selama ini telah membujuk rayu publik agar memilih kelompok atau dirinya. Awal untuk mencermati bagaimana mereka akan mewujudkan janji itu. Dan awal mengkritisi bagaimana kita diajak untuk turut serta dalam pekerjaan besar menjadikan janji mereka kenyataan.

Para pebisnis memang tak pernah terlalu ekspresif dalam menyatakan dirinya dalam setiap proses politik seperti Pemilu. Namun pengalaman dimana pun menunjukkan secara diam-diam justru mereka lah yang secara teliti mencatat apa saja yang telah berkumandang selama kampanye.

Jika kita amati selama kampanye, janji klise dan abstrak sangat dominan. Kita sudah lama mendengarnya tetapi kita tidak jelas benar mengetahui bagaimana hal itu akan dicapai. Sangat mudah untuk apatis pada keadaan yang demikian. Namun, pilihan semacam ini bukan lah yang terbaik. Catatan-catatan tentang janji para kontestan Pemilu perlu terus-menerus dikemukakan sehingga kita tak lupa untuk apa kita memilih sebuah partai atau seorang pemimpin. Dari sana pula kita dapat menilai apakah pilihan kita memang benar atau justru kita (untuk kesekian kalinya) ditinggalkan begitu saja.

Dari banyak catatan tentang janji-janji di masa kampanye, setidaknya ada 10 isu yang menjadi kepedulian para pebisnis. Janji-janji ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai komitmen universal karena hampir semua partai menjanjikannya. Dengan demikian janji itu dapat ditagih kepada siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu.

Janji itu antara lain adalah ini. Pertama, janji tentang memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semua tokoh dan semua partai berjanji akan memberantas praktek ini. Janji yang bagus. Tetapi apakah mereka yang berjani benar-benar paham apa yang mereka janjikan? Ini pertanyaan tak berkesudahan.

Kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Janji semacam ini menjadi komoditas yang laku keras selama kampanye. Namun, bagaimana cara memecahkan masalah ini terdapat variasi yang besar antara satu partai dengan yang lainnya. Bukan saja variasi caranya, tetapi juga variasi tingkat kelayakan solusi yang ditawarkan.

Ketiga, mengurangi bahkan menghapus utang luar negeri. Semua tokoh dan partai melihat hal ini sebagai prioritas. Berbagai cara untuk memecahkannya juga terlontar, mulai dari yang sangat klasik (misalnya, menyetop pinjaman baru dan mencicil pinjaman lama) sampai yang sangat progresif (menawarkan pertukaran aset, semisal konsesi sumber daya alam kepada negara donor atau lembaga donor). Sebaiknya mereka yang berjanji lebih dalam lagi memahami fakta dan data, sebelum terlanjur meninabobokan para audiensnya.

Keempat, menjamin stabilitas harga pada tingkat yang rendah. Publik makin terbiasa dengan janji dari politisi untuk menjamin tersedianya beras dan sandang dengan harga terjangkau, mengggiatkan lagi subsidi BBM dan listrik, biaya sekolah yang rendah dan sebagainya. Ini janji yang sangat mengundang simpati. Tetapi simpati bisa berubah jadi benci manakala janji sekadar jadi retorika.

Kelima, efisiensi birokrasi. Banyak politisi dan partai berjanji akan menata birokrasi supaya lebih efisien. Gaji pegawai negeri dinaikkan dan pada saat yang sama dilakukan rasionalisasi. Sebuah janji yang menarik, apalagi ketika dunia makin lazim menghubungkan prestasi sebagai tolok ukur organisasi, entah swasta mau pun pemerintah. Pertanyaannya, adakah partai atau tokoh yang berani mengambil tindakan yang setengah populer ini?

Keenam, meningkatkan pendapatan perkapita, lewat pertumbuhan ekonomi. Ini adalah janji klasik. Janji manis, tetapi bisa berubah pahit manakala kita bicara cara untuk mencapainya. Sebab, seringkali harus ada yang dikorbankan (trade off). Sebagai contoh, jika pendapatan petani ingin dinaikkan dengan mematok harga dasar padi yang tinggi, misalnya, bagaimana sektor industri menetapkan tingkat upah yang kompetitif akibat kenaikan harga kebutuhan pokok?

Ketujuh, perlindungan dan insentif dalam mendorong ekonomi domestik. Janji semacam ini sangat menonjol. Jika Soeharto dulu sangat populer dengan ucapan, “siap atau tidak siap, globalisasi akan datang,” sekarang justru semua partai mempertanyakan kesiapan itu. Ekonomi domestik kini dianggap sebagai kekuatan yang penting. Karena itu harus dilindungi dan diberi insentif. Pertanyaannya, manakala ada yang dilindungi dan ada yang diberi insentif, pada saat yang sama ada yang merasa terkalahkan atau tersisihkan. Bagaimana para partai melakukannya, perlu dicermati.

Kedelapan, ekonomi antardaerah yang bebas hambatan. Semua partai berjani memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi ekonomisnya, ekonomi antardaerah semestinya tetap bebas hambatan kendati daerah punya otonomi yang luas. Janji semacam ini perlu pembuktian karena justru selama lima tahun terakhir, keluhan terhambatnya ekonomi antardaerah meningkat drastis karena para penguasa daerah (yang notabene berlatarbelakang partai) menetapkan kebijakan yang terkesan sangat lokal.

Kesembilan, APBN yang populis. Semua partai berjanji akan mengalokasikan APBN untuk bidang kesehatan dan pendidikan dalam porsi yang meningkat secara signifikan. Sebuah tekad yang baik. Tetapi atas beban siapa? Pembayar pajak, yang berarti kalangan bisnis? Dan, kalangan bisnis yang mana, pebisnis yang selama ini telah patuh membayar pajak atau mereka yang justru selama ini piawai menghindari kewajiban pajak?

Kesepuluh, semua partai dan tokoh pemimpin berjanji akan menjunjung supremasi hukum dan menjamin keamanan. Bagi para pebisnis dua hal ini adalah elemen yang sangat penting. Perlu pembuktian dan perlu pembaruan cara untuk mewujudkannya.

Sepuluh janji ini, di antara banyak lagi janji lain yang tak kalah penting, adalah pokok-pokok yang sebaiknya dipatrikan di setiap benak para politisi, pemimpin dan partai. Mereka tidak boleh dibiarkan lari dari kewajiban memenuhinya. Memang tidak mudah menjadi politisi. Tetapi lebih sulit lagi menjadi pebisnis yang hidup di negeri yang dipimpin politisi lupa janji. ***

(Editorial WartaBisnis edisi 25/II/Maret 2004)
(c) eben ezer siadari

Siapa yang Manja?

2005-11-25T19:20:00.000+07:00

Megawati mengatakan pengusaha kita manja. Pengusaha membantahnya. Mari kita telusuri siapa sebenarnya yang manja.

Asyik juga membaca adu kritik antar elit kita belakangan ini. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Megawati mengeritik pengusaha lewat pidatonya di hadapan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara. Katanya, pengusaha kita manja-manja. Mereka bisanya jadi jago kandang belaka. Diminta untuk ikut mempromosikan Indonesia ke luar negeri, malah bertanya siapa yang akan membiayai. “Ikut saja susah, padahal itu kan bagian dari promosi,” kata Megawati.

Kritik itu kemudian dibalas oleh M.S. Hidayat, ketua umum KADIN yang baru. Kata dia, pengusaha jangan disamaratakan. Tidak semuanya manja. Lalu Sofjan Wanandi, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia lebih lantang lagi. Kata dia, pengusaha yang bisa survive selama krisis adalah bukti bahwa mereka tidak manja. Bila pengusaha banyak menyuarakan reformasi perpajakan, penghapusan biaya ekonomi tinggi, bukan berarti mereka manja. “Itu permintaan yang riil agar pemerintah mengerjakan pekerjaan rumahnya,” kata Sofjan.

Manja adalah sebuah sikap tetapi juga perilaku. Manja adalah sikap mudah menyerah. Dalam bentuk perilaku ia bisa berwujud macam-macam. Misalnya, sedikit-sedikit minta perlindungan. Lalu mencari ‘kambing hitam’ tiap kali menemukan kesulitan. Ketika ada masalah, lebih melihat potensi kesulitannya ketimbang melihat potensi kemungkinan memecahkan masalah. Lebih lanjut, sering mengambil jalan pintas, jalan yang mudah tanpa berfikir akibat jangka panjangnya. Dan kalau sudah berorientasi pada jalan pintas, kerapkali konsistensi diabaikan. Baik dalam argumentasi mau pun kebijakan.

Lalu siapa yang manja, sebenarnya?

Pengusaha kita dari dulu memang sudah dikritik sangat manja. Ada istilah kapitalis semu, untuk menunjukkan bahwa sebagian pengusaha kita besar karena dimanjakan dan mendapat perlindungan. Itu cerita lama. Lalu banyak juga pengusaha yang sangat gampang mencari kambing hitam. Menyalahkan stabilitas ekonomi yang rapuh, menyalahkan otonomi daerah yang kebablasan, bahkan juga bisa menjadikan flu burung sebagai kambing hitam. Tujuannya, untuk meminta perlindungan, meminta alasan untuk tidak usah bersusah-susah. Ini juga cerita basi yang sudah kita tahu. Sebagaimana pendapat seorang pengamat ekonomi terpandang, dimana-mana pengusaha memang begitu. Selalu meminta lebih. Mereka manja atau berpura-pura manja. Maka biarkan saja. Toh mereka nanti bakal diam sendiri. Sebab, dibalik kemanjaan mereka, mereka sebenarnya berikhtiar terus untuk mencari selamat. Bagaimana pun, nasib mereka memang pada akhirnya mereka tentukan sendiri.

Yang repot adalah bila pemerintah ikut manja. Gampang mengeluh, gampang menyalahkan orang lain dan selanjutnya, selalu mencari jalan pintas. Ini bisa berbahaya karena yang kena akibatnya adalah kita semua. Dan, ini lah justru yang kita khawatirkan sedang terjadi. Rencana mendivestasi saham pemerintah di Bank BNI sebesar 51%, misalnya, kelihatannya mengindikasikan adanya kemanjaan itu. Banyak sekali argumen di belakangnya yang tidak konsisten. Di satu saat dikatakan divestasi itu untuk menambal defisit anggaran belanja negara. Di saat lain dikemukakan bahwa penjualan saham itu demi untuk menyehatkan Bank BNI itu sendiri. Menyerahkannya kepada swasta diyakini akan bisa membuat bank itu sehat. Pemerintah seolah lupa bahwa Bank BNI adalah bank pemerintah pertama yang masuk bursa. Bahwa kemudian ia dibobol, apakah layak mengatakan kebobolannya itu karena ia bank milik pemerintah? Bukan karena persoalan mismanajemen? Sikap dengan mudah menunjuk kambing hitam semacam ini, adalah sebuah cermin sikap manja. Kita dengan cepat mengambil kesimpulan tetapi pada kala lain kesimpulan itu kerap kita ubah sendiri.

Begitu pula dalam hal caranya. DPR telah setuju, divestasi Bank BNI dilakukan lewat secondary offering. Belakangan terdengar kabar, divestasi itu bakal dilaksanakan dengan cara strategic sale, yang berarti lebih sekadar perpindahan kepemilikan daripada penyebaran kepemilikan. Ini juga bisa merupakan indikasi sikap manja, memilih mengambil jalan pintas. Karena secondary offering dianggap tidak memungkinkan lagi berhubung deadline yang mendesak, lalu jalan memotong jadi pilihan. Untung saja, beberapa waktu belakangan pilihan strategic sale itu dikabarkan dibatalkan.

Jika kita membaca bagaimana Pemerintah bersikap terhadap wabah demam berdarah belakangan ini, makin nyata lah bagaimana sikap manja itu. Baca saja, misalnya judul berita koran. Suatu hari ada seorang kepala dinas di DKI Jakarta berkomentar di bawah judul berita yang berbunyi begini: “RUMAH SAKIT LAMBAN LAPORKAN KASUS DBD.” Lihat, ketika nyawa demi nyawa melayang, kita masih berfokus pada kesulitan masalahnya ketimbang pada solusinya, bukan?

Keesokan harinya, kembali nada yang sama muncul. Sebuah kutipan, berbunyi demikian, “PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENGAKU KEWALAHAN MELAKUKAN PENGASAPAN UNTUK MEMBASMI NYAMUK AEGEPTY.” Lagi-lagi suara jajaran birokrasi lebih bernada menambah echo masalah ketimbang menawarkan solusi. Seolah-olah publik dianggap tidak tahu bahwa masalahnya sudah demikian besar, bahwa kesulitan datang bertubi-tubi. Oh, publik kita sudah cerdas, tuan-tuan. Mereka adalah pemerhati masalah yang cermat, kendati mereka tidak berbicara dan tidak punya panggung. Yang publik ingin dengar adalah bagaimana masalah-masalah itu akan dijawab, dengan tanpa mencari kambing hitam. Atau memang tak pernah ada keinginan untuk menjawabnya?

Tentu, tiap kita punya kemanjaan masing-masing. Ada baiknya kita introspeksi sebelum bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang manja. ***

(Editorial WartaBisnis edisi 24/II/Maret 2004)
(c) eben ezer siadari

In the long run, we are all death.

2005-11-25T19:19:00.000+07:00

Bisnis di tahun 2004 masih berorientasi jangka pendek. Arah perekonomian jangka panjang banyak bergantung pada Pemerintah dan para kontestan Pemilu.

Dari ekonom profesional hingga paranormal, analis pasar hingga pengusaha besar, pengelola dana investasi raksasa hingga entrepreneur kelas menengah, kami minta bicara tentang bagaimana sebaiknya menjalankan bisnis tahun ini. Dan, apa boleh buat, sebagian besar masih bicara seperti John Maynard Keynes di tahun 1930-an, bahwa in the long run we are all death, bahwa di dalam jangka panjang kita semua akan mati. Dengan kata lain, tahun 2004 belum waktunya berfikir tentang rencana jangka panjang. Pusat perhatian masih pada bagaimana memanfaatkan momentum jangka pendek, bagaimana agar bisa selamat, a matter of survival.

Dengar lah saran Purdie E. Chandra, entrepreneur yang sukses membangun grup Primagama, kelompok yang jaringan bimbingan belajarnya sudah merambah sejumlah pulau di Nusantara. Dengar juga ramalan paranormal Teddy Agustino, ketua Lembaga Pengembangan Paranormal Indonesia. Atau simak analisis Aviliani, ekonom dari INDEF. Semuanya senada: ekonomi tahun 2004 masih digerakkan oleh bisnis bersiklus jangka pendek, investasi yang lebih mengutamakan pengembalian hasil yang cepat. Entah itu bisnis seperti rumah makan, jual-beli sepeda motor atau jasa perdagangan lainnya.

Para analis di Pasar Modal memang sudah mulai berharap bahwa para pemilik uang yang mengincar investasi portofolio akan lebih realistis tahun 2004. Para pemilik uang itu, menurut mereka, tak mungkin lagi bisa mengharapkan return gila-gilaan dengan risiko yang kecil, seperti ketika bunga deposito membubung di tahun 1997-1998. Melainkan sudah harus menyadari bahwa hasil yang besar mengandung risiko besar pula. Harus lebih cerdik memilih instrumen investasi, mengolahnya, mengkombinasikannya dan memperhitungkan hasil dan risikonya. Harus lebih memikirkan hasil jangka panjangnya ketimbang jangka pendeknya. Namun, suara itu tampaknya masih lebih bernada harapan ketimbang kenyataan.

Masalahnya adalah tahun 2004 mengandung faktor ketidakpastian yang cukup signifikan. Tahun 2003 memang telah lewat dengan perekonomian yang relatif stabil di tingkat pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu tinggi. Namun penyelenggaraan Pemilu berikut aktivitas sebelum dan sesudahnya ditengarai akan mendatangkan banyak tanda tanya dan sikap menahan diri dari kaum pebisnis. Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan memang tidak akan terjawab sebelum hasil Pemilu tuntas diumumkan. Misalnya, siapa yang bakal menjadi RI1 dan RI2, bagaimana arah kebijakan ekonominya, apakah akan bersahabat dengan dunia bisnis atau tidak. Hanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lah yang bisa menjadi landasan apakah sebuah investasi berjangka panjang dapat dibuat.

Maka tak mengherankan bila sebagian besar saran untuk menjalankan bisnis pada 2004 bersifat jangka pendek. Hermawan Kartajaya, Guru Pemasaran yang selalu optimistis itu, misalnya, melihat penyelenggaraan Pemilu bukan sebagai ancaman, melainkan peluang bisnis. Ia mencontohkan, dana yang berputar berkaitan dengan penyelenggaran Pesta Demokrasi itu diperkirakan berkisar Rp20 triliun hingga Rp40 triliun. Ini bukan stimulus yang kecil bagi sebuah perekonomian Indonesia, yang kapasitas Produk Domestik Brutonya saja baru mencapai Rp…. Triliun. Dan, harap dicatat, kata beliau, sebagian besar dana itu akan mengalir ke kalangan akar rumput, kalangan yang oleh para kontestan Pemilu akan dibujuk, diiming-imingi dan ditarik simpatinya. Maka saran Hermawan kepada para pebisnis: coba jajaki lah kebutuhan dan selera akar rumput itu. Dan bila Anda belum sempat berfikir, Hermawan sudah mempunyai sebagian jawabannya: kalangan akar rumput itu adalah orang-orang yang merindukan kemewahan juga seperti kalangan atas. Maka buat lah produk yang terkesan mewah tetapi massal, dengan kualitas baik tetapi harganya terjangkau.

Orientasi yang lebih bersifat jangka pendek itu telah muncul di tahun 2003 dan tampaknya makin mewabah di tahun 2004, seperti yang ditegarai Aviliani. Akan banyak kegiatan ekonomi yang sepertinya adalah kegiatan industri, tetapi sebetulnya adalah perdagangan. Sebagai contoh, industri tekstil yang terkesan tumbuh, bisa jadi ‘isinya’ sebenarnya kegiatan jual-beli semata: mengimpor pakaian dan mengganti labelnya untuk dijual kembali. Di sini yang tercipta bukan nilai tambah proses industri, tetapi nilai tambah perdagangan belaka. Dan, sebagaimana sudah umum menjadi prinsip pembangunan ekonomi di mana pun: ekonomi yang berbasis industri itu lebih berdayatahan ketimbang berbasis perdagangan. Apalagi jika yang diperdagangkan itu lebih pada barang-barang konsumsi pula.

Tentu saja para entrepreneur di mana pun selalu akan berusaha melihat semua keadaan sebagai peluang. Mereka akan mencari celah, sesempit apa pun, untuk tetap bisa selamat, syukur-syukur tumbuh dengan loncatan besar. Dan, tak ada masalah dengan cara pandang yang demikian. Namun, di sisi lain, harus ada yang tetap memikirkan kemana arah perekonomian akan dituju sehingga kita tak kembali lagi ke tahap pembangunan masa lampau. Bukan kah para ekonom kita dulu begitu getolnya mengeritik pengusaha kita sebagai pedagang belaka, belum menjadi para industrialis sejati?

Salah satu yang paling bertanggungjawab akan hal ini tentu lah para pengambil kebijakan ekonomi di kalangan pemerintah. Di tengah ketidakpastian nasib (masih terpakai atau tidak) mereka harus tetap memusatkan perhatian pada merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak semata berorientasi jangka pendek. Baru-baru ini, misalnya, Pemerintah mengatakan tahun 2004 akan merupakan tahun pembangunan infrastruktur. Ini sebuah sinyal yang baik, namun bagaimana rinciannya jelas lah belum banyak terbaca untuk dijadikan bahan kajian oleh para entrepreneur.

Pihak yang tak kalah besar tanggung jawabnya dalam hal ini adalah para kontestan Pemilu yang secara formal mau pun faktual akan menjadi pemenang Pemilu dan mengendalikan Pemerintahan kelak. Tampaknya mereka sejak awal sudah harus pula dengan terbuka dan tanpa retorika mengemukakan platform ekonomi jika mereka berkuasa kelak. Syukur-syukur jika platform yang satu dan lainnya tidak berbeda secara ekstrim sehingga akan memudahkan para entrepreneur memprediksi kebijakan ekonomi macam apa yang akan mereka jalani di masa mendatang. Yang tak kalah penting, the man behind the gun tampaknya masih sangat signifikan sebagai sinyal bagi para pelaku bisnis. Karena itu, jika partai-partai sudah dengan sangat antusias mengelus-elus calon-calon presidennya, tampaknya hal yang serupa bisa juga berlaku bagi calon-calon penentu kebijakan ekonomi kelak. Nama-nama mereka sudah sepatutnya pula mengemuka sehingga pasar dapat lebih cepat membaca arah keadaan. ***

(Editorial WartaBisnis edisi 22/I/Januari 2004

Yang Baru di Tahun 2004

2005-11-25T19:17:00.000+07:00

Mari kita pastikan, di tahun 2004 banyak hal yang tak kan sama lagi. Mari memberi kesempatan kepada mereka yang lebih muda.

Banyak, banyak, baaaaaanyak. Suara Robby Djohan terdengar setengah berteriak ketika melontarkan kata-kata itu. Kata banyak itu muncul berkali-kali ketika majalah ini bertanya kepada bankir yang disegani banyak kalangan itu tentang apakah memang benar banyak bankir muda kita yang siap menggantikan bankir-bankir senior. Pertanyaan itu dikemukakan sebab sebelumnya Robby berkata bahwa sudah waktunya bankir-bankir senior memberikan kesempatan kepada bankir-bankir muda untuk tampil sebagai pemimpin. Menurut dia, dunia perbankan, dan juga bidang-bidang lain di Tanah Air, kini memerlukan paradigma baru, sebuah kehidupan baru dengan lokomotif para anak-anak muda. Maka berikan lah anak-anak muda kesempatan, kata dia. “Baaaaaaanyak sekali bankir muda kita yang siap. Saya bisa kasih tunjuk, ribuan jumlahnya,” kata Robby.

Sore harinya, dalam acara peluncuran Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) kembali soal kesempatan bagi orang muda ini menjadi topik pembicaraan. Kali ini datang dari Rizal Ramli, ekonom yang didaulat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada acara itu. Rizal Ramli membuat perbandingan bahwa 20 tahun lalu, jika ada seorang ahli ekonomi yang menyandang advanced degree dari luar negeri biasanya ia akan memilih berkarier di pemerintahan atau perusahaan besar. Sedikit atau langka yang berani memilih menjadi analis.

Sekarang keadaannya berbeda. Makin banyak lulusan dalam dan luar negeri yang antusias menekuni profesi itu. Dewasa ini makin diakui pentingnya peran para analis dalam menentukan opini publik untuk menyikapi berbagai keadaan ekonomi. Dan, ternyata anak-anak muda lah yang paling dominan di profesi ini. Rizal Ramli menekankan memang sudah waktunya diberi kesempatan lebih besar kepada pandangan-pandangan lebih jernih dan lebih tajam. “Sudah waktunya kita ‘orang-orang tua’ tahu diri,” kata Rizal dalam pengantar pidato kuncinya.

Barangkali seperti sudah cerita klasik, dimana-mana, sejak dulu dan pada segala situasi, anak-anak muda menjadi tumpuan harapan. Seperti sudah klasik pula, selalu diperlukan suara-suara penggugah, agar para senior tahu diri, tersadar tentang betapa panjangnya ‘antrian’ di belakang mereka. Robby Djohan dan Rizal Ramli tampaknya menjadi lonceng penggugah untuk mengingatkan bahwa ada banyak sekali anak-anak muda kita, dengan keringat dan inspirasi mereka tengah menyusun bata demi bata karier mereka. Tetapi, seperti sinyalemen Robby, kesempatan itu seringkali sulit diraih.

Sebenarnya memasuki 2004 nanti anak-anak muda menyimpan segudang optimisme. Pada sebuah forum yang diselenggarakan oleh Indonesia Society of Investment Professionals (ISIP), beberapa pekan lalu, misalnya, para analis-analis muda, antara lain Rizka Baely, managing director Corfina Capital, meyakini perekonomian Indonesia kini sedang memasuki tahapan yang baru. Dunia perbankan, misalnya, mereka percayai tak lagi sama dengan masa sebelum krisis. Karena itu pula para analis itu percaya krisis ekonomi yang dipicu krisis perbankan (seperti dulu) sulit terjadi lagi. Platform perbankan kita, kata mereka, kini sudah berbeda. Sebaran kepemilikan kini lebih luas (walau pun sebagian besar dikuasai oleh investor asing). Bank sentral juga sudah independen sementara beragam institusi pengawas, termasuk pengawas persaingan sudah berdiri pula.

Tetapi kemudian pandangan kritis diantara mereka sendiri kembali mempertanyakan apakah platform baru itu sudah pula diisi oleh aktor-aktor baru dengan paradigma yang baru pula. Bukan oleh aktor lama dengan gaya atau bungkus baru, seperti yang dicurigai selama ini. Mencuatnya kasus di Bank BNI, telah memunculkan sedikit kekhawatiran jangan-jangan platform baru yang kita sebut-sebut itu ternyata masih rentan.

Dan, di tengah kita menumpukan harapan pada anak-anak muda, kita makin terperanjat ketika membaca dua kisah anak pejabat tinggi negara yang belakangan ini mendapat sorotan media massa. Ada yang mendapat sorotan karena dipertanyakannya kemungkinan pengistimewaan perlakuan padanya dalam sebuah proyek yang melibatkan aset negara. Satu sorotan lagi muncul karena dugaan adanya kemungkinan penipuan yang dilakukan anak pejabat.

Dua kisah itu (yang klasik pula) tak boleh tidak akan memunculkan rasa geram. Di satu sisi kita membaca tentang sinyalemen sulitnya bankir-bankir muda profesional mendapatkan kesempatan. Di sisi lain kita mendengar sinyalemen tentang anak-anak pejabat yang mendapat jalur kilat dan khusus. Di satu sisi ada optimisme tentang platform dan paradigma baru. Di sisi lain kita justru dikejutkan oleh masih berlanjutnya modus-modus lama yang ingin kita tinggalkan.

Di masa lalu, kita acap dan cenderung mendiamkan hal seperti ini. Sebagian mungkin karena ‘platform lama’ yang terlalu kuat untuk dirobohkan karena sudah mengakar demikian lama. Barangkali pula disebabkan masih lemahnya pengorganisasian kesadaran mau pun pemahaman akan apa yang terjadi di kalangan publik karena minimnya transparansi dan komunikasi. Sebagian lagi, karena sikap pasrah yang berlebihan, seakan semuanya akan kembali baik seperti sediakala, seperti ‘badai yang pasti berlalu.’

Tentu persoalan yang kita hadapi bukan sekadar badai, fenomena alam yang diluar kendali intelektualitas dan organisasi kita. Barangkali analogi yang lebih tepat untuk itu adalah virus kanker ganas, yang berkembang dengan cepat dan mematikan bila tanpa tindakan apa-apa. Dan, kini mestinya kita punya kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Optimisme Robby tentang berlimpahnya anak-anak muda yang hebat dan keyakinan tentang adanya platform baru yang lebih segar, seharusnya menjadi modal penting untuk merumuskan langkah kongkrit. Bahkan rumusan-rumusan langkah itu barangkali sudah tersedia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengerjakannya atau adakah keberanian menjalankannya.

Maka ketika penghujung tahun 2004 tiba, saat mana sebagian besar kita mungkin akan mengambil cuti panjang dan berfikir ulang tentang banyak hal yang telah dan belum kita capai, sekali lagi kita belum bisa rileks. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum rampung. Jika Robby Djohan bicara tentang perlunya sebuah paradigma baru di segala bidang dan segala tingkatan, dan paradigma itu, menurut dia, hanya dapat dirumuskan dan dikerjakan oleh anak-anak muda, semestinya kita sudah akan dapat melakukan sesuatu sekarang dan segera. Mari kita pastikan, di tahun 2004 banyak hal tak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.***

(Editorial WartaBisnis edisi 21/I/ 15 Desember 2003)
(c) eben ezer siadari

Entrepreneur Penakluk Krisis

2005-11-25T19:14:00.000+07:00

Kita boleh lega masih punya sejumlah entrepreneur unggul, penakluk krisis dan pasar global.

Pada mulanya adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yang didapat entah karena penemuan, pengetahuan atau pengalaman. Begitulah banyak entrepreneur menetapkan visinya dan berusaha mewujudkannya. Seperti misalnya, Ken T. Sudarto, yang dikenal sebagai ‘empu’ periklanan modern di Indonesia, pendiri Matari Advertising, satu diantara sedikit kantor periklanan domestik yang bertengger di papan atas perusahaan periklanan. Ia meyakini betul bahwa semestinya orang Indonesia sendiri lah yang lebih paham tentang Indonesia. Juga di bidang periklanan. Dan, berulang-ulang, dalam berbagai kesempatan, termasuk di website kantor periklanan itu, ia mengemukakan keyakinannya. Bahwa, “Dunia periklanan hanya melibatkan orang dan komunikasi. Kami yakin tidak ada yang dapat mengerti dan berkomunikasi dengan orang Indonesia seperti orang Indonesia sendiri.”

Tidak banyak orang seperti itu. Di tengah makin banyaknya perusahaan multinasional melirik pasar domestik (dan tak sedikit yang berjaya), Ken masih tetap teguh pada keyakinannya itu. Bukan hanya yakin, selama 30 tahun lebih ia terus bekerja mewujudkan keyakinannya. Ia berhasil. Matari bukan saja dikenal sebagai perusahaan periklanan terkemuka di Indonesia. Ia juga jadi semacam ‘sekolah’ bagi insan-insan periklanan dan motor bagi majunya industri itu. Tak mengherankan, beberapa pekan lalu, Ken terpilih menjadi satu dari 15 finalis Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2003. Para finalis ini adalah entrepreneur unggulan, dilihat dari kinerja perusahaannya, pencapaian visi, dampak global kiprahnya dan tak kalah penting, integritas.

Yang menarik, pendirian yang bernuansa nasionalis itu bukan diutarakan untuk mendorong sikap autarkis, menutup pintu bagi kekuatan global. Sikap itu justru lebih sebagai sikap percaya diri, mengundang sesama entreprenur di dalam mau pun dari luar negeri untuk bersaing secara adil. Juga semacam lonceng aba-aba agar kekuatan domestik bangkit dan menyadari bahwa kita, harus berjuang untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

Ken cukup percaya diri untuk mengatakan keyakinannya justru karena pergaulannya yang tak terbatas. Di awal ia merintis karier di dunia periklanan, ia telah bergaul, antara lain dengan perusahaan-perusahaan periklanan dari Singapura. Ia bekerjasama dengan mereka, membuat versi Bahasa Indonesia iklan-iklan dari luar itu. Dari sanalah ia belajar teknik-teknik penulisan iklan dan tampaknya itu pula yang menjadi dasar keyakinannya, bahwa “tidak ada yang dapat mengerti dan berkomunikasi dengan orang Indonesia seperti orang Indonesia sendiri.”

Ketika makin hari sebagai entrepreneur kita tak bisa menghindar dari menjadi bagian untuh dari persaingan global, sekilas riwayat kewirausahaan Ken itu menjadi sangat relevan. Para budayawan kerap berdiskusi tentang bagaimana cara kita bisa hidup di tengah dunia tanpa kehilangan jatidiri. Di dunia bisnis, para entrepreneur juga tak kalah sibuk menjawab pertanyaan ini: bagaimana hidup dalam kompetisi global tanpa dimakan olehnya. Bahkan, seharusnya menjadi pemenang.

Kesemua entrepreneur yang menjadi unggulan dalam Ernst & Young Entrepreneur of the Year tahun ini tampaknya juga telah lama bergulat dan mencari jawaban dari pertanyaan semacam itu. Mereka yang berjumlah 15, berjuang dan mencari jalan masing-masing mengarungi persaingan global itu. Mungkin tidak selalu dengan cara spektakuler. Mungkin dengan berkali-kali gagal bahkan jatuh. Juga harus berani mengambil keputusan pada saat-saat informasi justru sangat terbatas.

Maka, ada sedikit perasaan lega ketika menyadari bahwa kita masih punya entrepreneur kelas dunia ketika menyimak 15 entrepreneur unggulan ini. Lebih melegakan lagi, kesemua mereka benar-benar mencerminkan entrepreneur Indonesia, bukan sekadar entrepreneur Jakarta. Djoesoef Djuanedi, misalnya, membesarkan Konimex dari Solo untuk menaklukkan pasar Singapura, Taiwan, Malaysia, Hong Kong dan Filipina. Charles Saerang dari Semarang tak lelah menggeluti bisnis jamu dan ikut mengangkatnya menjadi komoditas terpandang. Dari Tuban Mohammad Nadjikh mengolah hasil laut untuk di ekspor ke Jepang dan berbagai negara lainnya. Sementara Djoko Susanto mendirikan dan membesarkan Alfa Retailindo di tengah makin mudahnya kita menemukan ritel-ritel raksasa dari mancanegara. Ada pula Purdie E. Chandra dari Yogya mengembangkan Primagama menjadi waralaba pendidikan ke seluruh Indonesia, tak mau kalah dengan berbagai lembaga pendidikan internasional yang gencar pula menawarkan hak waralabanya. Dan, masih banyak lagi.

Tepat sekali pendapat yang mengatakan bahwa dalam banyak hal, pemulihan ekonomi tak hanya ditentukan oleh para penentu kebijakan. Individu-individu yang memilih jadi entrepreneur seringkali merintis upaya pemulihan itu terlebih dahulu, dengan cara mereka sendiri, entah dengan cara biasa atau luar biasa. Kepada mereka seharusnya para pengambil kebijakan bersedia mendengar.***

(Editorial WartaBisnis edisi 49/I/1 November 2003)
(c) eben ezer siadari

Pekerjaan dan Kekayaan

2005-11-25T19:12:00.000+07:00

Mereka bekerja mandiri dan tak banyak tergantung kepada majikan. Mereka jadi pahlawan di tengah terbatasnya daya tampung lapangan kerja.

Sudah sangat tua sebenarnya topik perbincangan tentang hubungan pekerjaan dengan kekayaan. Namun tampaknya selalu ada sisinya yang menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Tak mengherankan jika buku-buku tentang itu banyak jadi bestseller. Di kita, di Indonesia, pemahaman tentang hubungan pekerjaan dan kekayaan itu tampaknya berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian. Jika kita membaca buku-buku sejarah zaman Belanda dulu, ada semacam pandangan yang umum bahwa untuk bisa hidup mapan (termasuk menjadi kaya) jalan yang paling mulus adalah dengan menjadi pegawai pemerintahan. Memang pada waktu itu sudah banyak saudagar yang kaya, tetapi jalan semacam itu tampaknya dianggap kurang terhormat. pemerintah

Lalu ketika di zaman Orde Baru perekonomian mulai tumbuh, alternatif jalan menjadi orang kaya makin bertambah. Orang mulai memperhitungkan selain menjadi pekerja di luar pemerintahan (swasta nasional, asing mau pun BUMN) bisa juga menjadi kaya. Dan pada puncak deregulasi ekonomi dua dekade lalu boleh dikatakan merupakan momen paling mengesankan bagi sektor swasta di Indonesia. Pada saat itu orang bahkan sudah mulai berani mencemooh, bahwa bila tetap ingin jadi birokrat, siap-siap lah untuk melarat (pada kenyataannya tidak selalu benar). Lulusan terbaik dari perguruan tinggi top lebih memilih bekerja di sektor swasta daripada di pemerintahan. Apalagi ketika itu CEO profesional yang berhasil menjadi simbol-simbol pekerja kaya, seperti Tanri Abeng, T.P. Rachmat, Robby Djohan banyak bermunculan. Dan semangat menjadi ‘orang swasta’ makin menggebu.

Sekarang, pandangan-pandangan tentang hubungan pekerjaan dan kekayaan berkembang lebih maju lagi. Misalnya, kini makin populer pandangan bahwa tak ada jaminan Anda akan kaya sepanjang Anda masih menjadi orang ‘kantoran.’ Sepanjang Anda masih bekerja untuk orang lain (entah itu bos Anda atau yang punya perusahaan), Anda masih akan tergantung secara finansial. Bagaimana kalau tiba-tiba perusahaan Anda bangkrut? Bagaimana jika Anda dipecat? Siapa yang membayar tagihan kartu kredit Anda? Mengapa Anda tidak mulai berfikir terbebas dari ‘menghamba’ kepada orang lain?. Dan, seterusnya, dengan gaya memikat, para penganjur paham semacam ini (antara lain Robert T. Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, yang sangat terkenal dan dijadikan idola) bisa menggetarkan semangat para pengagumnya.

Dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif, para penulis itu memotivasi orang untuk memikirkan ulang hubungan pekerjaan dan kekayaan. Memang banyak kritik terhadap cara Kiyosaki membangun argumentasinya, terutama ketika ia seolah-olah mengesankan sekolah (dan pendidikan) itu tak penting. Namun, pada satu titik, kita memang diajak untuk lebih terbuka melihat alternatif. Kita diajak untuk menjelajahi hal-hal yang dulu tak terfikirkan dan mencoba mengajak kita beranjak dari jalan-jalan lama yang sudah usang dan telah dieksploitasi berlebihan.

Pemahaman semacam ini telah ikut menjadi legitimasi lahirnya jenis-jenis pekerjaan yang bersifat independen, tak begitu terikat pada suatu institusi bisnis. Sebagai profesi ia kelihatan tidak mapan, apalagi bila dilihat dari kriteria profesi klasik. Namun ia menjanjikan penghasilan tak kalah dari berbagai jalan mapan yang sudah ada. Dewasa ini, misalnya, kita makin banyak menyaksikan jenis-jenis pekerjaan yang bersifat mandiri, menekankan pentingnya motivasi, inisiatif, improvisasi dan disiplin pribadi.

Ke dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini lah termasuk para pemasar, entah itu dengan sebutan ‘konsultan’, agen, marketing associate, crown agency, dan lain sebagainya, seperti yang dapat Anda simak dari tokoh-tokoh dalam liputan sampul kali ini. Mereka boleh dikatakan wakil dari orang-orang yang bukan lagi mau dijebak pemikiran usang tentang jalan menuju kekayaan. Mereka bekerja dengan inisiatif, gaya dan solusi masing-masing. “Seratus kali Anda melakukan transaksi, seratus problem yang Anda hadapi. Dan, Anda harus menemukan solusinya,” begitu seorang broker properti menceritakan pekerjaannya. Dan, ia sukses, penghasilannya ratusan juta per tahun, penghasilan yang membutuhkan waktu puluhan tahun bagi seorang pegawai negeri yang jujur untuk mencapainya.

Kehadiran pekerjaan-pekerjaan yang demikian tak boleh pula dilepas dari keadaan ekonomi. Bagaimana pun pekerjaan-pekerjaan mapan terbatas daya tampungnya. Sementara dinamika ekonomi pada sisi lain membutuhkan berbagai jasa dan ketrampilan ‘baru’ atau ketrampilan lama dalam kemasan baru. Dengan kata lain, ia tak hanya sekadar katup pengaman dari keterbatasan daya tampung lapangan kerja, ia juga memberi pengertian baru tentang dunia kerja yang berubah.

Tentu banyak diantara yang menerjuninya pada awalnya bukan karena memilih, tetapi digiring oleh keadaan. Namun mereka yang bertahan, akhirnya menemukan berbagai nilai-nilai kebaikan pada pekerjaannya. Dan, karena itu mereka bersemangat melihara dan menjaga profesinya yang ‘baru’ itu.

Di titik ini lah tampaknya para kampiun pemasaran ini layak mendapat dukungan. Mereka patut didukung untuk terus menggali nilai-nilai kebaikan dari pekerjaan mereka, memapankannya di lingkungan mereka dan kemudian mensosialisasikannya kepada publik. Dengan demikian profesi yang dianggap baru itu pada waktunya juga sama terhormatnya (dalam persepsi kebanyakan orang) dengan profesi klasik lainnya.***

(Editorial WartaBisnis edisi 18/I/Oktober 2003)
(c) eben ezer siadari

Menelusuri Warisan Belanda

2005-11-25T19:08:00.000+07:00

Infrastruktur dan pendidikan adalah dua hal penting penentu majunya suatu negara. Dan peran pemerintah sangat menentukan dalam hal ini. Maka agak menyedihkan bila ada yang berpendapat RAPBN tak perlu dikritisi lagi

Pada sebuah pertemuan yang tak terduga-duga pekan lalu, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Anne Booth. Nama ini tentu tak asing lagi bagi mereka yang serius mendalami masalah-masalah perekonomian Indonesia. Ia merupakan co-editor dari buku Sejarah Ekonomi Orde Baru, yang telah menjadi semacam buku klasik, diacu oleh hampir semua ahli yang ingin membahas ekonomi kita sepanjang periode yang penting itu. Dalam buku Indonesia Beyond Soeharto, ia juga salah satu Indonesianist yang diundang untuk menyumbangkan fikiran. Booth, kelahiran New Zeland dan pernah lama menjadi peneliti di Australian National University, kini menjadi profesor ekonomi di School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London. Persinggahannya ke Jakarta yang hanya beberapa hari adalah dalam rangka melengkapi studinya tentang sejarah perkembangan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang dia perkirakan akan terbit tahun depan.
Menarik untuk mendengar ceritanya tentang apa yang ingin ia jawab lewat studi terbarunya itu. Ia rupanya ingin menelusuri faktor-faktor sejarah apa yang menyebabkan perkembangan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara demikian berbeda, padahal dari sisi geografis mereka berada di wilayah yang sama. Singapura, misalnya, sudah merupakan negara berpendapatan tinggi (high income country ) menurut Bank Dunia. Malaysia juga telah menikmati pendapatan perkapita cukup tinggi. Sedangkan ada juga yang digolongkan pada low & in the middle income seperti Muangthai, Indonesia dan Filipina. Juga ada negara yang belum maju seperti Laos, Kamboja dan juga Burma.
Jawaban selengkapnya mengenai hal itu tentu baru akan dapat kita temukan setelah ia menerbitkan bukunya. Namun ada dua hal yang menurut dia sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara, khususnya di Asia Tenggara, bila dilihat dari aspek historis. Yang pertama adalah infrastruktur. Di Asia Tenggara seperti juga di Afrika dan Amerika Selatan pada jaman kolonial, infrastuktur ikut didorong oleh ekspor. Di Indonesia, kita bisa melihat di Sumatera Selatan, cukup kaya dengan kebun besar, maka jalan dan jembatan serta listrik cukup bagus. Di Jawa juga, infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan, pengairan, cukup bagus, , bahkan mungkin yang paling bagus di masa kolonial dulu. Itu semua menurut dia, adalah warisan jaman Belanda yang sampai kini masih berperan penting dalam menunjang perkembangan ekonomi.
Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam menentukan kemajuan atau keterbelakangan sebuah negara. Berbalikan dengan infrastruktur, peninggalan Belanda untuk Indonesia dalam hal ini sangat buruk. Ia memberi contoh menurut sensus tahun 1961, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia belum tamat SD, dan banyak yang belum sekolah sama sekali. Pada tahun 50-an ketika Soekarno mencanangkan peningkatan pendidikan ia menghadapi kesulitan.Tidak ada sekolah, tidak ada guru, anggaran sangat sempit, dan harus diakui sebagian besar anggaran negara digunakan untuk keperluan militer, seperti untuk pembebasan Irian Jaya dan konfrontasi dengan Malaysia. Pada jaman Soeharto, sebetulnya anggaran pembangunan terus naik sampai tahun 90-an. Dan anggaran itu dipakai untuk infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, transmigrasi dan pendidikan. Tapi kalau dibandingkan dengan Muangthai, Malaysia, keadaan di Indonesia, menurut dia, masih kurang baik. Juga masih ada perbedaan tingkat kesehatan. Masih jauh lebih baik di Jawa, Bali, dan daerah perkotaan, daripada di Indonesia bagian Timur.
Walau ia tak membuat semacam kesimpulan, dari penuturannya tampak benar bahwa dua hal yang diwariskan oleh pemerintah penjajahan –yang baik mau pun yang buruk-- ternyata masih sangat menentukan hingga dewasa ini. Infrastruktur semisal jalan kereta api, mungkin tak banyak bertambah dari apa yang dulu ditinggalkan Belanda. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa, Indonesia wilayah Barat dan Timur, juga masih terus berlangsung bahkan seakan dilanggengkan.
Ini akan sangat ironis bila kita membayangkan bahwa kita telah merdeka 58 tahun. Dan, akan lebih ironis lagi manakala kita kini telah disibukkan dengan liberalisasi ekonomi, persaingan bebas di tingkat global dan makin pragmatisnya pendekatan-pendekatan pemerintahan di berbagai negara dunia ketiga dalam mengelola perekonomiannya. Salah satu contoh, dalam sebuah diskusi tentang RAPBN yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesional Madani, di Jakarta belum lama ini, ada suatu pendapat yang mengatakan, buat apa kita disibukkan mengkritisi RAPBN. Toh RAPBN itu tidak lagi signifikan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat itu, RAPBN tak lebih hanya sebagai catatan pembukuan pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Jadi, kata pendapat tadi, tidak usah lah sibuk membicarakan RAPBN.
Jika kita mengacu pada hipotesis yang diajukan Booth, bahwa infrastruktur dan pendidikan merupakan faktor historis (yang berarti sangat berjangka panjang) yang sangat menentukan, maka akan sangat nyata lah bahwa membicarakan RAPBN itu sangat penting. Bagaimana pun, penyediaan infrastruktur mau pun pendidikan masih akan sangat tergantung pada pemerintah. Bagaimana RAPBN disusun dalam menyikapi hal ini merupakan soal yang harus dicermati. Bukan hanya mencermati besaran-besarannya (sudah barang tentu dana untuk itu tak semuanya harus ditanggung pemerintah) tetapi yang lebih penting apakah RAPBN yang disusun memberikan sinyal yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada.
Pandangan yang kritis terhadap bagaimana Pemerintah merencanakan dan mengelola anggarannya akan makin perlu bila Anne Booth benar, bahwa kesenjangan yang terjadi saat ini adalah merupakan warisan penjajahan, yang berarti kita masih juga belum berhasil mengatasinya. Persoalan kesenjangan, dimana pun bahkan di negara yang paling liberal, tak dapat diserahkan begitu saja pada pasar, tetapi ia mengharuskan campur tangan pemerintah. Dan, karena itu lah betapa menyedihkan bila ada yang berpendapat RAPBN tak perlu dikritisi lagi.

(Editorial WartaBisnis edisi 17/I/15-30 September 2003)

(c) Eben Ezer Siadari

Lagi, Kita Berada di Posisi Buruk

2005-11-25T19:05:00.000+07:00

Indonesia berada di peringkat ke tujuh diantara negara-negara yang berisiko tinggi terhadap serangan teroris.

Tak henti-hentinya citra Indonesia memburuk di dunia internasional. Dalam pemeringkatan yang dilakukan berbagai institusi, sudah beberapa kali negeri ini berada di posisi yang buruk. Indonesia termasuk negara teratas dalam hal korupsi. Indonesia juga berada pada posisi yang jelek dalam hal daya saing global. Selain itu Indonesia tak dapat dibanggakan dalam indeks pembangunan manusia. Anda mungkin tak perlu pula heran jika dalam hal terorisme, Indonesia pun kini menempati posisi yang menyedihkan.

Baru-baru ini majalah The Economist melansir pemeringkatan yang dilakukan oleh World Market Research Centre. Institusi ini menyusun peringkat berbagai negara di dunia berdasarkan indeks terorisme global, yang merupakan cerminan dari tinggi rendahnya risiko terorisme di suatu negara. Dan, Indonesia berada di urutan ketujuh, satu tingkat di bawah Afganistan. Dengan kisaran skor hampir mencapai 80, Indonesia tergolong sebagai negara berisiko tinggi (rentang skor 65,5-85), sekelompok dengan Pakistan (peringkat ketiga), Amerika Serikat (peringkat keempat) Filipina (peringkat kelima) dan Afganistan. Kolombia dan Israel berada di peringkat pertama dan kedua sekaligus merupakan negara yang dianggap berisiko secara ekstrim. Negara paling aman dari serangan terorisme, menurut pemeringkatan itu adalah Korea Utara. (lihat tabel)

Sudah barang tentu tingginya risiko terorisme tak selalu berkait dengan buruknya perekonomian suatu negara atau rendahnya kemampuan pemerintahnya mengendalikan keamanan. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Barangkali diantaranya adalah seberapa besar eksposur investasi asing dari negara-negara yang dianggap musuh utama teroris di negara dimaksud. Amerika Serikat sebagai contoh, adalah negara yang selama ini oleh teroris dianggap sebagai musuh kelas wahid. Tak mengherankan bila peringkatnya berdasarkan indeks terorisme global itu cukup tinggi.

Baru-baru ini Ketua Kadin, Aburizal Bakrie mengatakan dunia bisnis di Indonesia makin terbiasa menghadapi aksi-aksi terorisme. Itu sebabnya, menurut dia, Bom Marriott tidak menimbulkan kepanikan di kalangan bisnis. Maka ia juga yakin aksi terorisme itu tidak akan memberi dampak berkepanjangan terhadap perekonomian.
Barangkali kalangan dunia bisnis di Tanah Air yang tumbuh dan dibesarkan di dalam negeri memang dengan sendirinya dapat memahami apa yang terjadi. Itu sebabnya mereka tidak panik. Juga para investor asing yang sudah puluhan tahun berada di sini, sudah dapat mengerti dan mengukur seberapa jauh risiko berbisnis di Indonesia akibat aksi-aksi pengeboman tersebut.

Namun, bagaimana dengan para investor baru yang belum banyak tahu tentang Indonesia tetapi telah memasukkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasinya? Apakah mereka dapat yakin begitu saja oleh pernyataan-pernyataan pengusaha dan pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa aksi terorisme tidak berpengaruh besar terhadap iklim investasi di sini? Jelas, ini masih menjadi tanda tanya. Dan, bila mereka membaca indeks terorisme global seperti yang dihasilkan oleh World Market Research Centre itu, pastilah akan mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan yang mereka ambil.

Maka ada baiknya kita tidak menganggap enteng risiko bisnis pasca Bom Marriott ini. Apalagi setelah itu suhu politik diperkirakan akan memanas, terutama menjelang Pemilu. Berbagai dinamika politik dan sosial bisa menjurus kepada gangguan keamanan yang selanjutnya meningkatkan risiko berbisnis di Tanah Air. Ini bisa menjadi ganjalan di tengah upaya Pemerintah menarik investasi asing. Padahal, tahun ini sudah pula dicanangkan sebagai tahun investasi.

Selain upaya keras dari pihak berwewenang untuk mengusut biang keladi terorisme di Indonesia dan mencegah kemungkinan terulangnya aksi-aksi serupa, mungkin diperlukan berbagai langkah antisipasi lain. Dari dunia asuransi, misalnya, terbetik kabar bahwa produk asuransi untuk melindungi risiko aksi terorisme ternyata belum banyak tersedia. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kapasitas industri asuransi untuk menyediakannya. Dan, ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara maju. Itu dari sisi pasok. Dari sisi permintaan, produk-produk semacam itu juga tampaknya belum populer. Dunia bisnis kita ditengarai belum terlalu peduli dan terdorong untuk mengasuransikan bisnisnya dari kemungkinan-kemungkinan tak terduga seperti aksi terorisme. Sebagai contoh, asuransi gempa bumi dan bencana banjir saja masih kurang populer, padahal gempa bumi dan banjir adalah fenomena alam yang sangat sering terjadi di Indonesia.

Kita tentu berharap agar aksi-aksi terorisme bisa diakhiri. Namun, tak ada salahnya jika kita juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Barangkali sudah waktunya pemerintah dan dunia usaha duduk bersama-sama untuk merumuskan langkah, setidaknya berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk tersebut.

(c) Eben Ezer Siadari

Jangan Melupakan Sejarah

2005-11-25T19:02:00.000+07:00

Seratus perusahaan berusia lebih dari setengah abad bisa bercerita banyak tentang sejarah bisnis di Tanah Air.

Negeri ini jelas tak hanya dibangun oleh para pahlawan, tentara, birokrat atau politisi. Ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan 58 tahun lalu, Jakarta yang berdiri ratusan tahun sebelumnya sudah menjadi pusat dagang. Sejumlah perusahaan telah berdiri dan berkiprah. Mengincar pasar dalam negeri mau pun dengan melanglang buana.

Banyak diantara perusahaan itu ternyata hingga kini masih bertahan. Barangkali ada nada sentimentil bila perusahaan-perusahaan itu kita sebut sebagai saksi sejarah. Tetapi mereka memang menjadi saksi sejarah. Perusahaan-perusahaan itu, dengan kinerja yang baik, sedang-sedang atau buruk pun, sebagai organisasi telah mengalami pasang surut alam Indonesia merdeka. Dan, mereka membuktikan mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan.

Entah sejak kapan dimulai, kita telah lama mentradisikan peringataan ulang tahun kemerdekaan sebagai momen melihat ke belakang. Namun seringkali kita hanya menggali kembali ingatan pada berbagai peristiwa di panggung politik mau pun panggung pertempuran. Tetapi bagaimana dengan panggung bisnis? Adakah ia sebenarnya punya cerita?

Dalam konteks ini, Liputan Utama WartaBisnis kali ini yang menampilkan 100 perusahaan berusia 50 tahun atau lebih, boleh lah dipandang sebagai pelengkap dari tradisi itu. Sebab, seperti yang telah dikemukakan tadi, banyak diantara perusahaan ini sebenarnya telah menjadi saksi sejarah bahkan mungkin menjadi penggerak roda ekonomi, jauh sebelum Republik ini berdiri. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah ada sejak 1895, mungkin hanya satu dari banyak contoh. Perusahaan ini dan banyak lagi perusahaan lain, bisa menjadi sumber cerita bagaimana sebenarnya dunia bisnis berjalan sepanjang sejarah Indonesia berdiri, dari awal hingga kini.

Di Amerika Serikat beberapa tahun lalu melesat apa yang disebut ‘ekonomi baru.’ Ditandai oleh bermunculnya banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang mengklaim punya model bisnis yang unik, mereka pada umumnya menolak untuk menoleh ke belakang. Resep sukses, katanya, kini tak harus berakar pada model-model bisnis yang lazim. Justru resep sukses itu, kata mereka lagi, seringkali samasekali tanpa preseden. Belajar kepada masa lalu dianggap sebagai hal yang ketinggalan zaman.

Terbukti kemudian, banyak yang berhasil tetapi lebih banyak lagi yang jatuh. Statistik terbaru mengatakan hanya 20% dari perusahaan-perusahaan baru yang berhasil melewati usia satu tahun. Perusahaan dotcom berjatuhan, sementara yang mencoba bangkit akhirnya merevisi model bisnisnya, kata lain untuk mengatakan kembali kepada prinsip-prinsip old economy, ekonomi yang sesungguhnya.

Menoleh kembali ke masa silam, lewat 100 perusahaan bersejarah yang tampil pada nomor ini, tentu bukan berarti mengajak Anda memuja masa lalu. Juga bukan berarti panjangnya usia satu-satunya menjadi ukuran ketangguhan. Banyak dari perusahaan yang ada dalam daftar ini, kerap kali menjadi cemooh. Bahkan sebagian besar diantaranya adalah BUMN, perusahaan yang selama ini menjadi sorotan sinis.

Namun, dari mereka setidaknya ada banyak hal bisa ditarik. Tentang hal-hal apa yang membuat mereka bertahan. Tentang lingkungan bisnis dan politik mana yang telah mewarnai perjalanan hidup negeri ini. Lalu bagaimana dunia bisnis beradaptasi terhadapnya. Kita mungkin memerlukan lebih banyak lagi pakar sejarah bisnis. Dan, jika dulu Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, menjadi jargon yang populer di dunia politik, ada baiknya dunia bisnis di Tanah Air juga mempelajari sejarahnya sendiri. Sebab dengan demikian lah para saudagar di negeri ini dapat melihat kekuatan dan kekurangannya. ***

Mandor

2005-11-25T19:00:00.000+07:00

Argumentasi bahwa IMF masih diperlukan untuk memandori program ekonomi, terasa sangat tak relevan, di tengah bangkitnya semangat nasionalisme ekonomi.

Kata mandor jadi agak populer belakangan ini. Ia digunakan untuk menggambarkan peranan IMF dalam mengawasi pelaksanaan program-program ekonomi pemerintah, khususnya yang tertuang dalam letter of intent. Salah satu alasan yang diajukan sementara kalangan untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan IMF adalah pentingnya kredibilitas dan kompetensi lembaga itu dalam mengawasi pelaksanaan program-program ekonomi. Kalangan ini menganggap, lembaga ini dapat memainkan peran mandor itu dengan baik karena mereka terbebas dari tarik ulur kepentingan, kredibilitasnya tinggi di mata pasar internasional, dan yang lebih penting lagi, mereka mempunyai kompetensi.

Menurut pandangan ini, salah satu yang mengkhawatirkan bila IMF tak lagi dilibatkan adalah kemungkinan hilangnya kredibilitas kebijakan ekonomi itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih keren, ini disebut sebagai credibility gap (kesenjangan kredibilitas)

Tim exit strategy memang telah melansir enam opsi pasca program IMF. Jika ditilik dari keseluruhan opsi, empat diantaranya menyatakan adanya peranan IMF, dengan derajat yang beragam. Empat opsi itu, pertama, adalah apa yang disebut Extended Fund Facility. Ini adalah kontrak kerjasama seperti yang selama ini dilakukan. Kedua, Stand By Arrangement, dimana IMF memberikan pinjaman siaga yang bisa digunakan. Ketiga, Precautionary Arrangement, IMF memberikan pinjaman berjaga-jaga, tetapi sejak awal ditekankan tak dapat digunakan. Keempat, Post Program Monitoring, dimana IMF melakukan monitoring dan pemerintah membayar utang sesuai dengan jadwal. Tiga yang disebut pertama mengharuskan adanya Letter of Intent, sementara yang terakhir tidak. Dua opsi lain yang tak menghadirkan IMF lagi sama sekali adalah pertama, pemerintah mempercepat membayar utang pada IMF sehingga yang tersisa adalah utang di bawah atau sama dengan kuota, dan kedua, membayar lunas keseluruhan utang sekaligus.

Sebenarnya sedikit aneh jika tim exit strategy masih memasukkan opsi-opsi yang mengasumsikan diteruskannya program kerjasama dengan IMF. Jika menilik sedikit ke belakang, dan menelusuri kembali diskusi yang berkembang sehingga MPR mengamanatkan pengakhiran kerjasama dengan IMF tempo hari, maka sama seperti namanya, tim exit strategy seharusnya bertugas untuk merumuskan program-program ekonomi tanpa peran IMF lagi. Dengan demikian sebenarnya hanya dua opsi yang disebut terakhir lah yang benar-benar dapat dikatakan sebagai exit strategy, yakni pembayaran utang yang dipercepat atau pembayaran lunas sekaligus.

Jika kini wacana berkembang adalah adalah enam opsi, di sini argumentasi yang mengatakan diperlukannya IMF sebagai mandor menjadi penjelas. Ini secara gamblang menunjukkan betapa para teknokrat pengambil keputusan itu masih terkesan bias pada kepentingan IMF. Dan, ironisnya, argumentasi itu pula lah yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik lemah. Ini menjadi gambaran rendahnya kepercayaan diri mereka untuk menjadi mandor di negeri sendiri, seperti dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Negara, Kwik Kian Gie.

Argumentasi sebagai mandor itu pula menjadi cermin masih kerapnya para teknokrat ekonomi mengenakan ‘kacamata kuda’ untuk hanya dikungkung oleh paradigma tertentu dan kurang terbuka terhadap paradigma lain. Argumentasi yang menganggap IMF lah pilihan paling tepat untuk menjadi mandor negeri ini mengabaikan fakta makin meningkatnya semangat nasionalisme ekonomi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan bahkan Cina. Nasionalisme itu tumbuh karena pengalaman global menunjukkan makin terdesaknya negara-negara dunia ketiga oleh kepentingan negara besar, yang biasanya ‘bersembunyi’ di balik konsep free trade mau pun isu globalisasi. Dan, negara-negara tetangga itu berhasil justru dengan bersikap kukuh memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Di Indonesia seringkali ada anggapan bahwa nasionalisme ekonomi hanya populer di kalangan akar rumput, lebih didorong oleh sentimen anti Barat dan biasanya hanya digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk mengegolkan agendanya. Anggapan semacam ini tampaknya makin tidak relevan karena nasionalisme itu kini dengan mudah dapat ditemukan pada sikap kalangan terpelajar, elit professional, intelektual mau pun entrepreneur. Robby Djohan, mantan CEO Bank Niaga dan Bank Mandiri, dalam bukunya yang terbit baru-baru ini, Turnaround, Kiat-kiat Restrukturisasi, misalnya, menunjukkan semangat nasionalismenya yang tinggi, sambil menceritakan kejengkelannya ketika berhadapan dengan para petinggi IMF tempo hari.

Maka di tengah realitas yang demikian, tampaknya adalah lebih baik untuk menyerahkan urusan memandori ini kepada negeri ini sendiri. Pengalaman selama lima tahun terakhir menunjukkan, mandor IMF juga tak sepenuhnya berhasil, walau pun memang tak semua kesalahan patut ditimpakan kepada mereka. Sudah saatnya kita mencoba.

(c) Eben Ezer Siadari

2001-02-21T12:06:00.000+07:00