Tiba waktunya menagih janji para politisi. Agar tak lupa, ini ada 10 janji yang patut kita cermati.
Ketika kampanye usai, sebetulnya ia juga adalah permulaan. Awal untuk mengumpulkan kembali janji-janji yang pernah terlontar. Awal untuk menagih mereka yang selama ini telah membujuk rayu publik agar memilih kelompok atau dirinya. Awal untuk mencermati bagaimana mereka akan mewujudkan janji itu. Dan awal mengkritisi bagaimana kita diajak untuk turut serta dalam pekerjaan besar menjadikan janji mereka kenyataan.
Para pebisnis memang tak pernah terlalu ekspresif dalam menyatakan dirinya dalam setiap proses politik seperti Pemilu. Namun pengalaman dimana pun menunjukkan secara diam-diam justru mereka lah yang secara teliti mencatat apa saja yang telah berkumandang selama kampanye.
Jika kita amati selama kampanye, janji klise dan abstrak sangat dominan. Kita sudah lama mendengarnya tetapi kita tidak jelas benar mengetahui bagaimana hal itu akan dicapai. Sangat mudah untuk apatis pada keadaan yang demikian. Namun, pilihan semacam ini bukan lah yang terbaik. Catatan-catatan tentang janji para kontestan Pemilu perlu terus-menerus dikemukakan sehingga kita tak lupa untuk apa kita memilih sebuah partai atau seorang pemimpin. Dari sana pula kita dapat menilai apakah pilihan kita memang benar atau justru kita (untuk kesekian kalinya) ditinggalkan begitu saja.
Dari banyak catatan tentang janji-janji di masa kampanye, setidaknya ada 10 isu yang menjadi kepedulian para pebisnis. Janji-janji ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai komitmen universal karena hampir semua partai menjanjikannya. Dengan demikian janji itu dapat ditagih kepada siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu.
Janji itu antara lain adalah ini. Pertama, janji tentang memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semua tokoh dan semua partai berjanji akan memberantas praktek ini. Janji yang bagus. Tetapi apakah mereka yang berjani benar-benar paham apa yang mereka janjikan? Ini pertanyaan tak berkesudahan.
Kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Janji semacam ini menjadi komoditas yang laku keras selama kampanye. Namun, bagaimana cara memecahkan masalah ini terdapat variasi yang besar antara satu partai dengan yang lainnya. Bukan saja variasi caranya, tetapi juga variasi tingkat kelayakan solusi yang ditawarkan.
Ketiga, mengurangi bahkan menghapus utang luar negeri. Semua tokoh dan partai melihat hal ini sebagai prioritas. Berbagai cara untuk memecahkannya juga terlontar, mulai dari yang sangat klasik (misalnya, menyetop pinjaman baru dan mencicil pinjaman lama) sampai yang sangat progresif (menawarkan pertukaran aset, semisal konsesi sumber daya alam kepada negara donor atau lembaga donor). Sebaiknya mereka yang berjanji lebih dalam lagi memahami fakta dan data, sebelum terlanjur meninabobokan para audiensnya.
Keempat, menjamin stabilitas harga pada tingkat yang rendah. Publik makin terbiasa dengan janji dari politisi untuk menjamin tersedianya beras dan sandang dengan harga terjangkau, mengggiatkan lagi subsidi BBM dan listrik, biaya sekolah yang rendah dan sebagainya. Ini janji yang sangat mengundang simpati. Tetapi simpati bisa berubah jadi benci manakala janji sekadar jadi retorika.
Kelima, efisiensi birokrasi. Banyak politisi dan partai berjanji akan menata birokrasi supaya lebih efisien. Gaji pegawai negeri dinaikkan dan pada saat yang sama dilakukan rasionalisasi. Sebuah janji yang menarik, apalagi ketika dunia makin lazim menghubungkan prestasi sebagai tolok ukur organisasi, entah swasta mau pun pemerintah. Pertanyaannya, adakah partai atau tokoh yang berani mengambil tindakan yang setengah populer ini?
Keenam, meningkatkan pendapatan perkapita, lewat pertumbuhan ekonomi. Ini adalah janji klasik. Janji manis, tetapi bisa berubah pahit manakala kita bicara cara untuk mencapainya. Sebab, seringkali harus ada yang dikorbankan (trade off). Sebagai contoh, jika pendapatan petani ingin dinaikkan dengan mematok harga dasar padi yang tinggi, misalnya, bagaimana sektor industri menetapkan tingkat upah yang kompetitif akibat kenaikan harga kebutuhan pokok?
Ketujuh, perlindungan dan insentif dalam mendorong ekonomi domestik. Janji semacam ini sangat menonjol. Jika Soeharto dulu sangat populer dengan ucapan, “siap atau tidak siap, globalisasi akan datang,” sekarang justru semua partai mempertanyakan kesiapan itu. Ekonomi domestik kini dianggap sebagai kekuatan yang penting. Karena itu harus dilindungi dan diberi insentif. Pertanyaannya, manakala ada yang dilindungi dan ada yang diberi insentif, pada saat yang sama ada yang merasa terkalahkan atau tersisihkan. Bagaimana para partai melakukannya, perlu dicermati.
Kedelapan, ekonomi antardaerah yang bebas hambatan. Semua partai berjani memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi ekonomisnya, ekonomi antardaerah semestinya tetap bebas hambatan kendati daerah punya otonomi yang luas. Janji semacam ini perlu pembuktian karena justru selama lima tahun terakhir, keluhan terhambatnya ekonomi antardaerah meningkat drastis karena para penguasa daerah (yang notabene berlatarbelakang partai) menetapkan kebijakan yang terkesan sangat lokal.
Kesembilan, APBN yang populis. Semua partai berjanji akan mengalokasikan APBN untuk bidang kesehatan dan pendidikan dalam porsi yang meningkat secara signifikan. Sebuah tekad yang baik. Tetapi atas beban siapa? Pembayar pajak, yang berarti kalangan bisnis? Dan, kalangan bisnis yang mana, pebisnis yang selama ini telah patuh membayar pajak atau mereka yang justru selama ini piawai menghindari kewajiban pajak?
Kesepuluh, semua partai dan tokoh pemimpin berjanji akan menjunjung supremasi hukum dan menjamin keamanan. Bagi para pebisnis dua hal ini adalah elemen yang sangat penting. Perlu pembuktian dan perlu pembaruan cara untuk mewujudkannya.
Sepuluh janji ini, di antara banyak lagi janji lain yang tak kalah penting, adalah pokok-pokok yang sebaiknya dipatrikan di setiap benak para politisi, pemimpin dan partai. Mereka tidak boleh dibiarkan lari dari kewajiban memenuhinya. Memang tidak mudah menjadi politisi. Tetapi lebih sulit lagi menjadi pebisnis yang hidup di negeri yang dipimpin politisi lupa janji. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 25/II/Maret 2004)
(c) eben ezer siadari
Friday
Siapa yang Manja?
Megawati mengatakan pengusaha kita manja. Pengusaha membantahnya. Mari kita telusuri siapa sebenarnya yang manja.
Asyik juga membaca adu kritik antar elit kita belakangan ini. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Megawati mengeritik pengusaha lewat pidatonya di hadapan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara. Katanya, pengusaha kita manja-manja. Mereka bisanya jadi jago kandang belaka. Diminta untuk ikut mempromosikan Indonesia ke luar negeri, malah bertanya siapa yang akan membiayai. “Ikut saja susah, padahal itu kan bagian dari promosi,” kata Megawati.
Kritik itu kemudian dibalas oleh M.S. Hidayat, ketua umum KADIN yang baru. Kata dia, pengusaha jangan disamaratakan. Tidak semuanya manja. Lalu Sofjan Wanandi, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia lebih lantang lagi. Kata dia, pengusaha yang bisa survive selama krisis adalah bukti bahwa mereka tidak manja. Bila pengusaha banyak menyuarakan reformasi perpajakan, penghapusan biaya ekonomi tinggi, bukan berarti mereka manja. “Itu permintaan yang riil agar pemerintah mengerjakan pekerjaan rumahnya,” kata Sofjan.
Manja adalah sebuah sikap tetapi juga perilaku. Manja adalah sikap mudah menyerah. Dalam bentuk perilaku ia bisa berwujud macam-macam. Misalnya, sedikit-sedikit minta perlindungan. Lalu mencari ‘kambing hitam’ tiap kali menemukan kesulitan. Ketika ada masalah, lebih melihat potensi kesulitannya ketimbang melihat potensi kemungkinan memecahkan masalah. Lebih lanjut, sering mengambil jalan pintas, jalan yang mudah tanpa berfikir akibat jangka panjangnya. Dan kalau sudah berorientasi pada jalan pintas, kerapkali konsistensi diabaikan. Baik dalam argumentasi mau pun kebijakan.
Lalu siapa yang manja, sebenarnya?
Pengusaha kita dari dulu memang sudah dikritik sangat manja. Ada istilah kapitalis semu, untuk menunjukkan bahwa sebagian pengusaha kita besar karena dimanjakan dan mendapat perlindungan. Itu cerita lama. Lalu banyak juga pengusaha yang sangat gampang mencari kambing hitam. Menyalahkan stabilitas ekonomi yang rapuh, menyalahkan otonomi daerah yang kebablasan, bahkan juga bisa menjadikan flu burung sebagai kambing hitam. Tujuannya, untuk meminta perlindungan, meminta alasan untuk tidak usah bersusah-susah. Ini juga cerita basi yang sudah kita tahu. Sebagaimana pendapat seorang pengamat ekonomi terpandang, dimana-mana pengusaha memang begitu. Selalu meminta lebih. Mereka manja atau berpura-pura manja. Maka biarkan saja. Toh mereka nanti bakal diam sendiri. Sebab, dibalik kemanjaan mereka, mereka sebenarnya berikhtiar terus untuk mencari selamat. Bagaimana pun, nasib mereka memang pada akhirnya mereka tentukan sendiri.
Yang repot adalah bila pemerintah ikut manja. Gampang mengeluh, gampang menyalahkan orang lain dan selanjutnya, selalu mencari jalan pintas. Ini bisa berbahaya karena yang kena akibatnya adalah kita semua. Dan, ini lah justru yang kita khawatirkan sedang terjadi. Rencana mendivestasi saham pemerintah di Bank BNI sebesar 51%, misalnya, kelihatannya mengindikasikan adanya kemanjaan itu. Banyak sekali argumen di belakangnya yang tidak konsisten. Di satu saat dikatakan divestasi itu untuk menambal defisit anggaran belanja negara. Di saat lain dikemukakan bahwa penjualan saham itu demi untuk menyehatkan Bank BNI itu sendiri. Menyerahkannya kepada swasta diyakini akan bisa membuat bank itu sehat. Pemerintah seolah lupa bahwa Bank BNI adalah bank pemerintah pertama yang masuk bursa. Bahwa kemudian ia dibobol, apakah layak mengatakan kebobolannya itu karena ia bank milik pemerintah? Bukan karena persoalan mismanajemen? Sikap dengan mudah menunjuk kambing hitam semacam ini, adalah sebuah cermin sikap manja. Kita dengan cepat mengambil kesimpulan tetapi pada kala lain kesimpulan itu kerap kita ubah sendiri.
Begitu pula dalam hal caranya. DPR telah setuju, divestasi Bank BNI dilakukan lewat secondary offering. Belakangan terdengar kabar, divestasi itu bakal dilaksanakan dengan cara strategic sale, yang berarti lebih sekadar perpindahan kepemilikan daripada penyebaran kepemilikan. Ini juga bisa merupakan indikasi sikap manja, memilih mengambil jalan pintas. Karena secondary offering dianggap tidak memungkinkan lagi berhubung deadline yang mendesak, lalu jalan memotong jadi pilihan. Untung saja, beberapa waktu belakangan pilihan strategic sale itu dikabarkan dibatalkan.
Jika kita membaca bagaimana Pemerintah bersikap terhadap wabah demam berdarah belakangan ini, makin nyata lah bagaimana sikap manja itu. Baca saja, misalnya judul berita koran. Suatu hari ada seorang kepala dinas di DKI Jakarta berkomentar di bawah judul berita yang berbunyi begini: “RUMAH SAKIT LAMBAN LAPORKAN KASUS DBD.” Lihat, ketika nyawa demi nyawa melayang, kita masih berfokus pada kesulitan masalahnya ketimbang pada solusinya, bukan?
Keesokan harinya, kembali nada yang sama muncul. Sebuah kutipan, berbunyi demikian, “PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENGAKU KEWALAHAN MELAKUKAN PENGASAPAN UNTUK MEMBASMI NYAMUK AEGEPTY.” Lagi-lagi suara jajaran birokrasi lebih bernada menambah echo masalah ketimbang menawarkan solusi. Seolah-olah publik dianggap tidak tahu bahwa masalahnya sudah demikian besar, bahwa kesulitan datang bertubi-tubi. Oh, publik kita sudah cerdas, tuan-tuan. Mereka adalah pemerhati masalah yang cermat, kendati mereka tidak berbicara dan tidak punya panggung. Yang publik ingin dengar adalah bagaimana masalah-masalah itu akan dijawab, dengan tanpa mencari kambing hitam. Atau memang tak pernah ada keinginan untuk menjawabnya?
Tentu, tiap kita punya kemanjaan masing-masing. Ada baiknya kita introspeksi sebelum bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang manja. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 24/II/Maret 2004)
(c) eben ezer siadari
Asyik juga membaca adu kritik antar elit kita belakangan ini. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Megawati mengeritik pengusaha lewat pidatonya di hadapan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara. Katanya, pengusaha kita manja-manja. Mereka bisanya jadi jago kandang belaka. Diminta untuk ikut mempromosikan Indonesia ke luar negeri, malah bertanya siapa yang akan membiayai. “Ikut saja susah, padahal itu kan bagian dari promosi,” kata Megawati.
Kritik itu kemudian dibalas oleh M.S. Hidayat, ketua umum KADIN yang baru. Kata dia, pengusaha jangan disamaratakan. Tidak semuanya manja. Lalu Sofjan Wanandi, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia lebih lantang lagi. Kata dia, pengusaha yang bisa survive selama krisis adalah bukti bahwa mereka tidak manja. Bila pengusaha banyak menyuarakan reformasi perpajakan, penghapusan biaya ekonomi tinggi, bukan berarti mereka manja. “Itu permintaan yang riil agar pemerintah mengerjakan pekerjaan rumahnya,” kata Sofjan.
Manja adalah sebuah sikap tetapi juga perilaku. Manja adalah sikap mudah menyerah. Dalam bentuk perilaku ia bisa berwujud macam-macam. Misalnya, sedikit-sedikit minta perlindungan. Lalu mencari ‘kambing hitam’ tiap kali menemukan kesulitan. Ketika ada masalah, lebih melihat potensi kesulitannya ketimbang melihat potensi kemungkinan memecahkan masalah. Lebih lanjut, sering mengambil jalan pintas, jalan yang mudah tanpa berfikir akibat jangka panjangnya. Dan kalau sudah berorientasi pada jalan pintas, kerapkali konsistensi diabaikan. Baik dalam argumentasi mau pun kebijakan.
Lalu siapa yang manja, sebenarnya?
Pengusaha kita dari dulu memang sudah dikritik sangat manja. Ada istilah kapitalis semu, untuk menunjukkan bahwa sebagian pengusaha kita besar karena dimanjakan dan mendapat perlindungan. Itu cerita lama. Lalu banyak juga pengusaha yang sangat gampang mencari kambing hitam. Menyalahkan stabilitas ekonomi yang rapuh, menyalahkan otonomi daerah yang kebablasan, bahkan juga bisa menjadikan flu burung sebagai kambing hitam. Tujuannya, untuk meminta perlindungan, meminta alasan untuk tidak usah bersusah-susah. Ini juga cerita basi yang sudah kita tahu. Sebagaimana pendapat seorang pengamat ekonomi terpandang, dimana-mana pengusaha memang begitu. Selalu meminta lebih. Mereka manja atau berpura-pura manja. Maka biarkan saja. Toh mereka nanti bakal diam sendiri. Sebab, dibalik kemanjaan mereka, mereka sebenarnya berikhtiar terus untuk mencari selamat. Bagaimana pun, nasib mereka memang pada akhirnya mereka tentukan sendiri.
Yang repot adalah bila pemerintah ikut manja. Gampang mengeluh, gampang menyalahkan orang lain dan selanjutnya, selalu mencari jalan pintas. Ini bisa berbahaya karena yang kena akibatnya adalah kita semua. Dan, ini lah justru yang kita khawatirkan sedang terjadi. Rencana mendivestasi saham pemerintah di Bank BNI sebesar 51%, misalnya, kelihatannya mengindikasikan adanya kemanjaan itu. Banyak sekali argumen di belakangnya yang tidak konsisten. Di satu saat dikatakan divestasi itu untuk menambal defisit anggaran belanja negara. Di saat lain dikemukakan bahwa penjualan saham itu demi untuk menyehatkan Bank BNI itu sendiri. Menyerahkannya kepada swasta diyakini akan bisa membuat bank itu sehat. Pemerintah seolah lupa bahwa Bank BNI adalah bank pemerintah pertama yang masuk bursa. Bahwa kemudian ia dibobol, apakah layak mengatakan kebobolannya itu karena ia bank milik pemerintah? Bukan karena persoalan mismanajemen? Sikap dengan mudah menunjuk kambing hitam semacam ini, adalah sebuah cermin sikap manja. Kita dengan cepat mengambil kesimpulan tetapi pada kala lain kesimpulan itu kerap kita ubah sendiri.
Begitu pula dalam hal caranya. DPR telah setuju, divestasi Bank BNI dilakukan lewat secondary offering. Belakangan terdengar kabar, divestasi itu bakal dilaksanakan dengan cara strategic sale, yang berarti lebih sekadar perpindahan kepemilikan daripada penyebaran kepemilikan. Ini juga bisa merupakan indikasi sikap manja, memilih mengambil jalan pintas. Karena secondary offering dianggap tidak memungkinkan lagi berhubung deadline yang mendesak, lalu jalan memotong jadi pilihan. Untung saja, beberapa waktu belakangan pilihan strategic sale itu dikabarkan dibatalkan.
Jika kita membaca bagaimana Pemerintah bersikap terhadap wabah demam berdarah belakangan ini, makin nyata lah bagaimana sikap manja itu. Baca saja, misalnya judul berita koran. Suatu hari ada seorang kepala dinas di DKI Jakarta berkomentar di bawah judul berita yang berbunyi begini: “RUMAH SAKIT LAMBAN LAPORKAN KASUS DBD.” Lihat, ketika nyawa demi nyawa melayang, kita masih berfokus pada kesulitan masalahnya ketimbang pada solusinya, bukan?
Keesokan harinya, kembali nada yang sama muncul. Sebuah kutipan, berbunyi demikian, “PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENGAKU KEWALAHAN MELAKUKAN PENGASAPAN UNTUK MEMBASMI NYAMUK AEGEPTY.” Lagi-lagi suara jajaran birokrasi lebih bernada menambah echo masalah ketimbang menawarkan solusi. Seolah-olah publik dianggap tidak tahu bahwa masalahnya sudah demikian besar, bahwa kesulitan datang bertubi-tubi. Oh, publik kita sudah cerdas, tuan-tuan. Mereka adalah pemerhati masalah yang cermat, kendati mereka tidak berbicara dan tidak punya panggung. Yang publik ingin dengar adalah bagaimana masalah-masalah itu akan dijawab, dengan tanpa mencari kambing hitam. Atau memang tak pernah ada keinginan untuk menjawabnya?
Tentu, tiap kita punya kemanjaan masing-masing. Ada baiknya kita introspeksi sebelum bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang manja. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 24/II/Maret 2004)
(c) eben ezer siadari
In the long run, we are all death.
Bisnis di tahun 2004 masih berorientasi jangka pendek. Arah perekonomian jangka panjang banyak bergantung pada Pemerintah dan para kontestan Pemilu.
Dari ekonom profesional hingga paranormal, analis pasar hingga pengusaha besar, pengelola dana investasi raksasa hingga entrepreneur kelas menengah, kami minta bicara tentang bagaimana sebaiknya menjalankan bisnis tahun ini. Dan, apa boleh buat, sebagian besar masih bicara seperti John Maynard Keynes di tahun 1930-an, bahwa in the long run we are all death, bahwa di dalam jangka panjang kita semua akan mati. Dengan kata lain, tahun 2004 belum waktunya berfikir tentang rencana jangka panjang. Pusat perhatian masih pada bagaimana memanfaatkan momentum jangka pendek, bagaimana agar bisa selamat, a matter of survival.
Dengar lah saran Purdie E. Chandra, entrepreneur yang sukses membangun grup Primagama, kelompok yang jaringan bimbingan belajarnya sudah merambah sejumlah pulau di Nusantara. Dengar juga ramalan paranormal Teddy Agustino, ketua Lembaga Pengembangan Paranormal Indonesia. Atau simak analisis Aviliani, ekonom dari INDEF. Semuanya senada: ekonomi tahun 2004 masih digerakkan oleh bisnis bersiklus jangka pendek, investasi yang lebih mengutamakan pengembalian hasil yang cepat. Entah itu bisnis seperti rumah makan, jual-beli sepeda motor atau jasa perdagangan lainnya.
Para analis di Pasar Modal memang sudah mulai berharap bahwa para pemilik uang yang mengincar investasi portofolio akan lebih realistis tahun 2004. Para pemilik uang itu, menurut mereka, tak mungkin lagi bisa mengharapkan return gila-gilaan dengan risiko yang kecil, seperti ketika bunga deposito membubung di tahun 1997-1998. Melainkan sudah harus menyadari bahwa hasil yang besar mengandung risiko besar pula. Harus lebih cerdik memilih instrumen investasi, mengolahnya, mengkombinasikannya dan memperhitungkan hasil dan risikonya. Harus lebih memikirkan hasil jangka panjangnya ketimbang jangka pendeknya. Namun, suara itu tampaknya masih lebih bernada harapan ketimbang kenyataan.
Masalahnya adalah tahun 2004 mengandung faktor ketidakpastian yang cukup signifikan. Tahun 2003 memang telah lewat dengan perekonomian yang relatif stabil di tingkat pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu tinggi. Namun penyelenggaraan Pemilu berikut aktivitas sebelum dan sesudahnya ditengarai akan mendatangkan banyak tanda tanya dan sikap menahan diri dari kaum pebisnis. Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan memang tidak akan terjawab sebelum hasil Pemilu tuntas diumumkan. Misalnya, siapa yang bakal menjadi RI1 dan RI2, bagaimana arah kebijakan ekonominya, apakah akan bersahabat dengan dunia bisnis atau tidak. Hanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lah yang bisa menjadi landasan apakah sebuah investasi berjangka panjang dapat dibuat.
Maka tak mengherankan bila sebagian besar saran untuk menjalankan bisnis pada 2004 bersifat jangka pendek. Hermawan Kartajaya, Guru Pemasaran yang selalu optimistis itu, misalnya, melihat penyelenggaraan Pemilu bukan sebagai ancaman, melainkan peluang bisnis. Ia mencontohkan, dana yang berputar berkaitan dengan penyelenggaran Pesta Demokrasi itu diperkirakan berkisar Rp20 triliun hingga Rp40 triliun. Ini bukan stimulus yang kecil bagi sebuah perekonomian Indonesia, yang kapasitas Produk Domestik Brutonya saja baru mencapai Rp…. Triliun. Dan, harap dicatat, kata beliau, sebagian besar dana itu akan mengalir ke kalangan akar rumput, kalangan yang oleh para kontestan Pemilu akan dibujuk, diiming-imingi dan ditarik simpatinya. Maka saran Hermawan kepada para pebisnis: coba jajaki lah kebutuhan dan selera akar rumput itu. Dan bila Anda belum sempat berfikir, Hermawan sudah mempunyai sebagian jawabannya: kalangan akar rumput itu adalah orang-orang yang merindukan kemewahan juga seperti kalangan atas. Maka buat lah produk yang terkesan mewah tetapi massal, dengan kualitas baik tetapi harganya terjangkau.
Orientasi yang lebih bersifat jangka pendek itu telah muncul di tahun 2003 dan tampaknya makin mewabah di tahun 2004, seperti yang ditegarai Aviliani. Akan banyak kegiatan ekonomi yang sepertinya adalah kegiatan industri, tetapi sebetulnya adalah perdagangan. Sebagai contoh, industri tekstil yang terkesan tumbuh, bisa jadi ‘isinya’ sebenarnya kegiatan jual-beli semata: mengimpor pakaian dan mengganti labelnya untuk dijual kembali. Di sini yang tercipta bukan nilai tambah proses industri, tetapi nilai tambah perdagangan belaka. Dan, sebagaimana sudah umum menjadi prinsip pembangunan ekonomi di mana pun: ekonomi yang berbasis industri itu lebih berdayatahan ketimbang berbasis perdagangan. Apalagi jika yang diperdagangkan itu lebih pada barang-barang konsumsi pula.
Tentu saja para entrepreneur di mana pun selalu akan berusaha melihat semua keadaan sebagai peluang. Mereka akan mencari celah, sesempit apa pun, untuk tetap bisa selamat, syukur-syukur tumbuh dengan loncatan besar. Dan, tak ada masalah dengan cara pandang yang demikian. Namun, di sisi lain, harus ada yang tetap memikirkan kemana arah perekonomian akan dituju sehingga kita tak kembali lagi ke tahap pembangunan masa lampau. Bukan kah para ekonom kita dulu begitu getolnya mengeritik pengusaha kita sebagai pedagang belaka, belum menjadi para industrialis sejati?
Salah satu yang paling bertanggungjawab akan hal ini tentu lah para pengambil kebijakan ekonomi di kalangan pemerintah. Di tengah ketidakpastian nasib (masih terpakai atau tidak) mereka harus tetap memusatkan perhatian pada merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak semata berorientasi jangka pendek. Baru-baru ini, misalnya, Pemerintah mengatakan tahun 2004 akan merupakan tahun pembangunan infrastruktur. Ini sebuah sinyal yang baik, namun bagaimana rinciannya jelas lah belum banyak terbaca untuk dijadikan bahan kajian oleh para entrepreneur.
Pihak yang tak kalah besar tanggung jawabnya dalam hal ini adalah para kontestan Pemilu yang secara formal mau pun faktual akan menjadi pemenang Pemilu dan mengendalikan Pemerintahan kelak. Tampaknya mereka sejak awal sudah harus pula dengan terbuka dan tanpa retorika mengemukakan platform ekonomi jika mereka berkuasa kelak. Syukur-syukur jika platform yang satu dan lainnya tidak berbeda secara ekstrim sehingga akan memudahkan para entrepreneur memprediksi kebijakan ekonomi macam apa yang akan mereka jalani di masa mendatang. Yang tak kalah penting, the man behind the gun tampaknya masih sangat signifikan sebagai sinyal bagi para pelaku bisnis. Karena itu, jika partai-partai sudah dengan sangat antusias mengelus-elus calon-calon presidennya, tampaknya hal yang serupa bisa juga berlaku bagi calon-calon penentu kebijakan ekonomi kelak. Nama-nama mereka sudah sepatutnya pula mengemuka sehingga pasar dapat lebih cepat membaca arah keadaan. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 22/I/Januari 2004
Dari ekonom profesional hingga paranormal, analis pasar hingga pengusaha besar, pengelola dana investasi raksasa hingga entrepreneur kelas menengah, kami minta bicara tentang bagaimana sebaiknya menjalankan bisnis tahun ini. Dan, apa boleh buat, sebagian besar masih bicara seperti John Maynard Keynes di tahun 1930-an, bahwa in the long run we are all death, bahwa di dalam jangka panjang kita semua akan mati. Dengan kata lain, tahun 2004 belum waktunya berfikir tentang rencana jangka panjang. Pusat perhatian masih pada bagaimana memanfaatkan momentum jangka pendek, bagaimana agar bisa selamat, a matter of survival.
Dengar lah saran Purdie E. Chandra, entrepreneur yang sukses membangun grup Primagama, kelompok yang jaringan bimbingan belajarnya sudah merambah sejumlah pulau di Nusantara. Dengar juga ramalan paranormal Teddy Agustino, ketua Lembaga Pengembangan Paranormal Indonesia. Atau simak analisis Aviliani, ekonom dari INDEF. Semuanya senada: ekonomi tahun 2004 masih digerakkan oleh bisnis bersiklus jangka pendek, investasi yang lebih mengutamakan pengembalian hasil yang cepat. Entah itu bisnis seperti rumah makan, jual-beli sepeda motor atau jasa perdagangan lainnya.
Para analis di Pasar Modal memang sudah mulai berharap bahwa para pemilik uang yang mengincar investasi portofolio akan lebih realistis tahun 2004. Para pemilik uang itu, menurut mereka, tak mungkin lagi bisa mengharapkan return gila-gilaan dengan risiko yang kecil, seperti ketika bunga deposito membubung di tahun 1997-1998. Melainkan sudah harus menyadari bahwa hasil yang besar mengandung risiko besar pula. Harus lebih cerdik memilih instrumen investasi, mengolahnya, mengkombinasikannya dan memperhitungkan hasil dan risikonya. Harus lebih memikirkan hasil jangka panjangnya ketimbang jangka pendeknya. Namun, suara itu tampaknya masih lebih bernada harapan ketimbang kenyataan.
Masalahnya adalah tahun 2004 mengandung faktor ketidakpastian yang cukup signifikan. Tahun 2003 memang telah lewat dengan perekonomian yang relatif stabil di tingkat pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu tinggi. Namun penyelenggaraan Pemilu berikut aktivitas sebelum dan sesudahnya ditengarai akan mendatangkan banyak tanda tanya dan sikap menahan diri dari kaum pebisnis. Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan memang tidak akan terjawab sebelum hasil Pemilu tuntas diumumkan. Misalnya, siapa yang bakal menjadi RI1 dan RI2, bagaimana arah kebijakan ekonominya, apakah akan bersahabat dengan dunia bisnis atau tidak. Hanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lah yang bisa menjadi landasan apakah sebuah investasi berjangka panjang dapat dibuat.
Maka tak mengherankan bila sebagian besar saran untuk menjalankan bisnis pada 2004 bersifat jangka pendek. Hermawan Kartajaya, Guru Pemasaran yang selalu optimistis itu, misalnya, melihat penyelenggaraan Pemilu bukan sebagai ancaman, melainkan peluang bisnis. Ia mencontohkan, dana yang berputar berkaitan dengan penyelenggaran Pesta Demokrasi itu diperkirakan berkisar Rp20 triliun hingga Rp40 triliun. Ini bukan stimulus yang kecil bagi sebuah perekonomian Indonesia, yang kapasitas Produk Domestik Brutonya saja baru mencapai Rp…. Triliun. Dan, harap dicatat, kata beliau, sebagian besar dana itu akan mengalir ke kalangan akar rumput, kalangan yang oleh para kontestan Pemilu akan dibujuk, diiming-imingi dan ditarik simpatinya. Maka saran Hermawan kepada para pebisnis: coba jajaki lah kebutuhan dan selera akar rumput itu. Dan bila Anda belum sempat berfikir, Hermawan sudah mempunyai sebagian jawabannya: kalangan akar rumput itu adalah orang-orang yang merindukan kemewahan juga seperti kalangan atas. Maka buat lah produk yang terkesan mewah tetapi massal, dengan kualitas baik tetapi harganya terjangkau.
Orientasi yang lebih bersifat jangka pendek itu telah muncul di tahun 2003 dan tampaknya makin mewabah di tahun 2004, seperti yang ditegarai Aviliani. Akan banyak kegiatan ekonomi yang sepertinya adalah kegiatan industri, tetapi sebetulnya adalah perdagangan. Sebagai contoh, industri tekstil yang terkesan tumbuh, bisa jadi ‘isinya’ sebenarnya kegiatan jual-beli semata: mengimpor pakaian dan mengganti labelnya untuk dijual kembali. Di sini yang tercipta bukan nilai tambah proses industri, tetapi nilai tambah perdagangan belaka. Dan, sebagaimana sudah umum menjadi prinsip pembangunan ekonomi di mana pun: ekonomi yang berbasis industri itu lebih berdayatahan ketimbang berbasis perdagangan. Apalagi jika yang diperdagangkan itu lebih pada barang-barang konsumsi pula.
Tentu saja para entrepreneur di mana pun selalu akan berusaha melihat semua keadaan sebagai peluang. Mereka akan mencari celah, sesempit apa pun, untuk tetap bisa selamat, syukur-syukur tumbuh dengan loncatan besar. Dan, tak ada masalah dengan cara pandang yang demikian. Namun, di sisi lain, harus ada yang tetap memikirkan kemana arah perekonomian akan dituju sehingga kita tak kembali lagi ke tahap pembangunan masa lampau. Bukan kah para ekonom kita dulu begitu getolnya mengeritik pengusaha kita sebagai pedagang belaka, belum menjadi para industrialis sejati?
Salah satu yang paling bertanggungjawab akan hal ini tentu lah para pengambil kebijakan ekonomi di kalangan pemerintah. Di tengah ketidakpastian nasib (masih terpakai atau tidak) mereka harus tetap memusatkan perhatian pada merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak semata berorientasi jangka pendek. Baru-baru ini, misalnya, Pemerintah mengatakan tahun 2004 akan merupakan tahun pembangunan infrastruktur. Ini sebuah sinyal yang baik, namun bagaimana rinciannya jelas lah belum banyak terbaca untuk dijadikan bahan kajian oleh para entrepreneur.
Pihak yang tak kalah besar tanggung jawabnya dalam hal ini adalah para kontestan Pemilu yang secara formal mau pun faktual akan menjadi pemenang Pemilu dan mengendalikan Pemerintahan kelak. Tampaknya mereka sejak awal sudah harus pula dengan terbuka dan tanpa retorika mengemukakan platform ekonomi jika mereka berkuasa kelak. Syukur-syukur jika platform yang satu dan lainnya tidak berbeda secara ekstrim sehingga akan memudahkan para entrepreneur memprediksi kebijakan ekonomi macam apa yang akan mereka jalani di masa mendatang. Yang tak kalah penting, the man behind the gun tampaknya masih sangat signifikan sebagai sinyal bagi para pelaku bisnis. Karena itu, jika partai-partai sudah dengan sangat antusias mengelus-elus calon-calon presidennya, tampaknya hal yang serupa bisa juga berlaku bagi calon-calon penentu kebijakan ekonomi kelak. Nama-nama mereka sudah sepatutnya pula mengemuka sehingga pasar dapat lebih cepat membaca arah keadaan. ***
(Editorial WartaBisnis edisi 22/I/Januari 2004
Yang Baru di Tahun 2004
Mari kita pastikan, di tahun 2004 banyak hal yang tak kan sama lagi. Mari memberi kesempatan kepada mereka yang lebih muda.
Banyak, banyak, baaaaaanyak. Suara Robby Djohan terdengar setengah berteriak ketika melontarkan kata-kata itu. Kata banyak itu muncul berkali-kali ketika majalah ini bertanya kepada bankir yang disegani banyak kalangan itu tentang apakah memang benar banyak bankir muda kita yang siap menggantikan bankir-bankir senior. Pertanyaan itu dikemukakan sebab sebelumnya Robby berkata bahwa sudah waktunya bankir-bankir senior memberikan kesempatan kepada bankir-bankir muda untuk tampil sebagai pemimpin. Menurut dia, dunia perbankan, dan juga bidang-bidang lain di Tanah Air, kini memerlukan paradigma baru, sebuah kehidupan baru dengan lokomotif para anak-anak muda. Maka berikan lah anak-anak muda kesempatan, kata dia. “Baaaaaaanyak sekali bankir muda kita yang siap. Saya bisa kasih tunjuk, ribuan jumlahnya,” kata Robby.
Sore harinya, dalam acara peluncuran Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) kembali soal kesempatan bagi orang muda ini menjadi topik pembicaraan. Kali ini datang dari Rizal Ramli, ekonom yang didaulat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada acara itu. Rizal Ramli membuat perbandingan bahwa 20 tahun lalu, jika ada seorang ahli ekonomi yang menyandang advanced degree dari luar negeri biasanya ia akan memilih berkarier di pemerintahan atau perusahaan besar. Sedikit atau langka yang berani memilih menjadi analis.
Sekarang keadaannya berbeda. Makin banyak lulusan dalam dan luar negeri yang antusias menekuni profesi itu. Dewasa ini makin diakui pentingnya peran para analis dalam menentukan opini publik untuk menyikapi berbagai keadaan ekonomi. Dan, ternyata anak-anak muda lah yang paling dominan di profesi ini. Rizal Ramli menekankan memang sudah waktunya diberi kesempatan lebih besar kepada pandangan-pandangan lebih jernih dan lebih tajam. “Sudah waktunya kita ‘orang-orang tua’ tahu diri,” kata Rizal dalam pengantar pidato kuncinya.
Barangkali seperti sudah cerita klasik, dimana-mana, sejak dulu dan pada segala situasi, anak-anak muda menjadi tumpuan harapan. Seperti sudah klasik pula, selalu diperlukan suara-suara penggugah, agar para senior tahu diri, tersadar tentang betapa panjangnya ‘antrian’ di belakang mereka. Robby Djohan dan Rizal Ramli tampaknya menjadi lonceng penggugah untuk mengingatkan bahwa ada banyak sekali anak-anak muda kita, dengan keringat dan inspirasi mereka tengah menyusun bata demi bata karier mereka. Tetapi, seperti sinyalemen Robby, kesempatan itu seringkali sulit diraih.
Sebenarnya memasuki 2004 nanti anak-anak muda menyimpan segudang optimisme. Pada sebuah forum yang diselenggarakan oleh Indonesia Society of Investment Professionals (ISIP), beberapa pekan lalu, misalnya, para analis-analis muda, antara lain Rizka Baely, managing director Corfina Capital, meyakini perekonomian Indonesia kini sedang memasuki tahapan yang baru. Dunia perbankan, misalnya, mereka percayai tak lagi sama dengan masa sebelum krisis. Karena itu pula para analis itu percaya krisis ekonomi yang dipicu krisis perbankan (seperti dulu) sulit terjadi lagi. Platform perbankan kita, kata mereka, kini sudah berbeda. Sebaran kepemilikan kini lebih luas (walau pun sebagian besar dikuasai oleh investor asing). Bank sentral juga sudah independen sementara beragam institusi pengawas, termasuk pengawas persaingan sudah berdiri pula.
Tetapi kemudian pandangan kritis diantara mereka sendiri kembali mempertanyakan apakah platform baru itu sudah pula diisi oleh aktor-aktor baru dengan paradigma yang baru pula. Bukan oleh aktor lama dengan gaya atau bungkus baru, seperti yang dicurigai selama ini. Mencuatnya kasus di Bank BNI, telah memunculkan sedikit kekhawatiran jangan-jangan platform baru yang kita sebut-sebut itu ternyata masih rentan.
Dan, di tengah kita menumpukan harapan pada anak-anak muda, kita makin terperanjat ketika membaca dua kisah anak pejabat tinggi negara yang belakangan ini mendapat sorotan media massa. Ada yang mendapat sorotan karena dipertanyakannya kemungkinan pengistimewaan perlakuan padanya dalam sebuah proyek yang melibatkan aset negara. Satu sorotan lagi muncul karena dugaan adanya kemungkinan penipuan yang dilakukan anak pejabat.
Dua kisah itu (yang klasik pula) tak boleh tidak akan memunculkan rasa geram. Di satu sisi kita membaca tentang sinyalemen sulitnya bankir-bankir muda profesional mendapatkan kesempatan. Di sisi lain kita mendengar sinyalemen tentang anak-anak pejabat yang mendapat jalur kilat dan khusus. Di satu sisi ada optimisme tentang platform dan paradigma baru. Di sisi lain kita justru dikejutkan oleh masih berlanjutnya modus-modus lama yang ingin kita tinggalkan.
Di masa lalu, kita acap dan cenderung mendiamkan hal seperti ini. Sebagian mungkin karena ‘platform lama’ yang terlalu kuat untuk dirobohkan karena sudah mengakar demikian lama. Barangkali pula disebabkan masih lemahnya pengorganisasian kesadaran mau pun pemahaman akan apa yang terjadi di kalangan publik karena minimnya transparansi dan komunikasi. Sebagian lagi, karena sikap pasrah yang berlebihan, seakan semuanya akan kembali baik seperti sediakala, seperti ‘badai yang pasti berlalu.’
Tentu persoalan yang kita hadapi bukan sekadar badai, fenomena alam yang diluar kendali intelektualitas dan organisasi kita. Barangkali analogi yang lebih tepat untuk itu adalah virus kanker ganas, yang berkembang dengan cepat dan mematikan bila tanpa tindakan apa-apa. Dan, kini mestinya kita punya kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Optimisme Robby tentang berlimpahnya anak-anak muda yang hebat dan keyakinan tentang adanya platform baru yang lebih segar, seharusnya menjadi modal penting untuk merumuskan langkah kongkrit. Bahkan rumusan-rumusan langkah itu barangkali sudah tersedia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengerjakannya atau adakah keberanian menjalankannya.
Maka ketika penghujung tahun 2004 tiba, saat mana sebagian besar kita mungkin akan mengambil cuti panjang dan berfikir ulang tentang banyak hal yang telah dan belum kita capai, sekali lagi kita belum bisa rileks. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum rampung. Jika Robby Djohan bicara tentang perlunya sebuah paradigma baru di segala bidang dan segala tingkatan, dan paradigma itu, menurut dia, hanya dapat dirumuskan dan dikerjakan oleh anak-anak muda, semestinya kita sudah akan dapat melakukan sesuatu sekarang dan segera. Mari kita pastikan, di tahun 2004 banyak hal tak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.***
(Editorial WartaBisnis edisi 21/I/ 15 Desember 2003)
(c) eben ezer siadari
Banyak, banyak, baaaaaanyak. Suara Robby Djohan terdengar setengah berteriak ketika melontarkan kata-kata itu. Kata banyak itu muncul berkali-kali ketika majalah ini bertanya kepada bankir yang disegani banyak kalangan itu tentang apakah memang benar banyak bankir muda kita yang siap menggantikan bankir-bankir senior. Pertanyaan itu dikemukakan sebab sebelumnya Robby berkata bahwa sudah waktunya bankir-bankir senior memberikan kesempatan kepada bankir-bankir muda untuk tampil sebagai pemimpin. Menurut dia, dunia perbankan, dan juga bidang-bidang lain di Tanah Air, kini memerlukan paradigma baru, sebuah kehidupan baru dengan lokomotif para anak-anak muda. Maka berikan lah anak-anak muda kesempatan, kata dia. “Baaaaaaanyak sekali bankir muda kita yang siap. Saya bisa kasih tunjuk, ribuan jumlahnya,” kata Robby.
Sore harinya, dalam acara peluncuran Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) kembali soal kesempatan bagi orang muda ini menjadi topik pembicaraan. Kali ini datang dari Rizal Ramli, ekonom yang didaulat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada acara itu. Rizal Ramli membuat perbandingan bahwa 20 tahun lalu, jika ada seorang ahli ekonomi yang menyandang advanced degree dari luar negeri biasanya ia akan memilih berkarier di pemerintahan atau perusahaan besar. Sedikit atau langka yang berani memilih menjadi analis.
Sekarang keadaannya berbeda. Makin banyak lulusan dalam dan luar negeri yang antusias menekuni profesi itu. Dewasa ini makin diakui pentingnya peran para analis dalam menentukan opini publik untuk menyikapi berbagai keadaan ekonomi. Dan, ternyata anak-anak muda lah yang paling dominan di profesi ini. Rizal Ramli menekankan memang sudah waktunya diberi kesempatan lebih besar kepada pandangan-pandangan lebih jernih dan lebih tajam. “Sudah waktunya kita ‘orang-orang tua’ tahu diri,” kata Rizal dalam pengantar pidato kuncinya.
Barangkali seperti sudah cerita klasik, dimana-mana, sejak dulu dan pada segala situasi, anak-anak muda menjadi tumpuan harapan. Seperti sudah klasik pula, selalu diperlukan suara-suara penggugah, agar para senior tahu diri, tersadar tentang betapa panjangnya ‘antrian’ di belakang mereka. Robby Djohan dan Rizal Ramli tampaknya menjadi lonceng penggugah untuk mengingatkan bahwa ada banyak sekali anak-anak muda kita, dengan keringat dan inspirasi mereka tengah menyusun bata demi bata karier mereka. Tetapi, seperti sinyalemen Robby, kesempatan itu seringkali sulit diraih.
Sebenarnya memasuki 2004 nanti anak-anak muda menyimpan segudang optimisme. Pada sebuah forum yang diselenggarakan oleh Indonesia Society of Investment Professionals (ISIP), beberapa pekan lalu, misalnya, para analis-analis muda, antara lain Rizka Baely, managing director Corfina Capital, meyakini perekonomian Indonesia kini sedang memasuki tahapan yang baru. Dunia perbankan, misalnya, mereka percayai tak lagi sama dengan masa sebelum krisis. Karena itu pula para analis itu percaya krisis ekonomi yang dipicu krisis perbankan (seperti dulu) sulit terjadi lagi. Platform perbankan kita, kata mereka, kini sudah berbeda. Sebaran kepemilikan kini lebih luas (walau pun sebagian besar dikuasai oleh investor asing). Bank sentral juga sudah independen sementara beragam institusi pengawas, termasuk pengawas persaingan sudah berdiri pula.
Tetapi kemudian pandangan kritis diantara mereka sendiri kembali mempertanyakan apakah platform baru itu sudah pula diisi oleh aktor-aktor baru dengan paradigma yang baru pula. Bukan oleh aktor lama dengan gaya atau bungkus baru, seperti yang dicurigai selama ini. Mencuatnya kasus di Bank BNI, telah memunculkan sedikit kekhawatiran jangan-jangan platform baru yang kita sebut-sebut itu ternyata masih rentan.
Dan, di tengah kita menumpukan harapan pada anak-anak muda, kita makin terperanjat ketika membaca dua kisah anak pejabat tinggi negara yang belakangan ini mendapat sorotan media massa. Ada yang mendapat sorotan karena dipertanyakannya kemungkinan pengistimewaan perlakuan padanya dalam sebuah proyek yang melibatkan aset negara. Satu sorotan lagi muncul karena dugaan adanya kemungkinan penipuan yang dilakukan anak pejabat.
Dua kisah itu (yang klasik pula) tak boleh tidak akan memunculkan rasa geram. Di satu sisi kita membaca tentang sinyalemen sulitnya bankir-bankir muda profesional mendapatkan kesempatan. Di sisi lain kita mendengar sinyalemen tentang anak-anak pejabat yang mendapat jalur kilat dan khusus. Di satu sisi ada optimisme tentang platform dan paradigma baru. Di sisi lain kita justru dikejutkan oleh masih berlanjutnya modus-modus lama yang ingin kita tinggalkan.
Di masa lalu, kita acap dan cenderung mendiamkan hal seperti ini. Sebagian mungkin karena ‘platform lama’ yang terlalu kuat untuk dirobohkan karena sudah mengakar demikian lama. Barangkali pula disebabkan masih lemahnya pengorganisasian kesadaran mau pun pemahaman akan apa yang terjadi di kalangan publik karena minimnya transparansi dan komunikasi. Sebagian lagi, karena sikap pasrah yang berlebihan, seakan semuanya akan kembali baik seperti sediakala, seperti ‘badai yang pasti berlalu.’
Tentu persoalan yang kita hadapi bukan sekadar badai, fenomena alam yang diluar kendali intelektualitas dan organisasi kita. Barangkali analogi yang lebih tepat untuk itu adalah virus kanker ganas, yang berkembang dengan cepat dan mematikan bila tanpa tindakan apa-apa. Dan, kini mestinya kita punya kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Optimisme Robby tentang berlimpahnya anak-anak muda yang hebat dan keyakinan tentang adanya platform baru yang lebih segar, seharusnya menjadi modal penting untuk merumuskan langkah kongkrit. Bahkan rumusan-rumusan langkah itu barangkali sudah tersedia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengerjakannya atau adakah keberanian menjalankannya.
Maka ketika penghujung tahun 2004 tiba, saat mana sebagian besar kita mungkin akan mengambil cuti panjang dan berfikir ulang tentang banyak hal yang telah dan belum kita capai, sekali lagi kita belum bisa rileks. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum rampung. Jika Robby Djohan bicara tentang perlunya sebuah paradigma baru di segala bidang dan segala tingkatan, dan paradigma itu, menurut dia, hanya dapat dirumuskan dan dikerjakan oleh anak-anak muda, semestinya kita sudah akan dapat melakukan sesuatu sekarang dan segera. Mari kita pastikan, di tahun 2004 banyak hal tak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.***
(Editorial WartaBisnis edisi 21/I/ 15 Desember 2003)
(c) eben ezer siadari
Subscribe to:
Posts (Atom)