Populer lewat Populisme

Mega-Hasyim dan SBY-Kalla tak mungkin bisa menghindar dari populisme. Populisme yang mana?


Sulit untuk meredam keinginan untuk populer, apalagi di masa ketika media dan telekomunikasi begitu berkuasa membuat orang jadi tenar. Fakta berkata popularitas di banyak sekali bidang, ampuh menjadi tiket menuju sukses. Entah itu di ajang hiburan semacam Akademi Fantasi Indosiar atau di panggung politik seperti Pemilu. Secara mendadak ala Inul Daratista atau dengan rekayasa citra dan marketing gaya boysband Westlife. Semuanya membuktikan betapa menjadi populer adalah menyenangkan. Media dan telekomunikasi begitu kuat peranannya. Bahkan seseorang yang tak begitu berbakat jadi bintang pun, seperti William Hung di ajang American Idol, bisa tersohor manakala keburukannya yang dilecehkan dipertontonkan secara luas. Itu mendatangkan iba dan ia jadi bintang.

Maka tak ada yang salah bila Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono berlomba untuk (lebih) populer menjelang September nanti. Jadi kepala kampung saja perlu menyebar kartu nama dengan foto diri berpose bak peragawan. Apalagi jadi orang nomor satu di Republik ini. Dibutuhkan daya dan cara yang lebih canggih. Bila perlu memutarbalik kebiasaan. Itu sebabnya, misalnya, kita tak usah heran bila SBY tidak keberatan berpose ketika menjalani ujian pendahuluan untuk meraih gelar S3, walaupun kita tahu kilatan lampu blitz dan kerumunan wartawan bisa mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan soal ujian. Presiden Megawati pun makin rajin ke daerah. Ia makin gencar berbicara dengan petani dan rakyat kebanyakan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan sehingga beliau dicap sebagai Mrs. Silent.

Bukan berarti popularitas tak mendatangkan kecemasan. Para ekonom bahkan selalu gelisah melihat pemimpin yang mempunyai hasrat menggebu-gebu meraih popularitas. Sebab, pemimpin yang begitu bisa membawa pemerintahannya kepada populisme. Populisme tidak disukai karena sebagaimana definisinya, adalah pemerintahan yang hanya mendasarkan diri pada keinginan untuk memuaskan sentimen-sentimen populer dari masyarakat kebanyakan (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, karya A.S. Hornby). Populisme sebagai program ekonomi dinilai rapuh karena bermacam alasan. Pertama, karena ingin populer, pemerintah yang populis cenderung tidak mengatakan hal yang sebenarnya atau setidaknya tidak mengutarakan bagian yang pahitnya. Kedua, program-programnya itu juga cenderung tidak bisa dan memang mungkin tidak untuk dijalankan. Kalau dijalankan, ia cenderung gagal. Ketiga, program semacam itu kerap mengorbankan program lain, yang prioritasnya sebenarnya lebih tinggi. Kerap kali ini disadari setelah nasi menjadi bubur.

Populisme tentu saja sangat mengerikan dalam pengertian yang demikian. Siapa pun akan menolaknya. Untungnya, sejarah ternyata bercerita juga tentang bagian yang baik tentang populisme, yakni sesuatu yang mengacu pada sebuah gerakan di Amerika Serikat pada tahun 1890-an. Ini adalah sebuah gerakan independen –tidak terkait pada Partai Demokrat atau Republik-- yang tidak puas atas begitu dominannya pemusatan modal pada dunia perbankan dan perusahaan-perusahaan raksasa. Dominasi itu demikian besarnya sehingga ia tidak hanya terasa di kancah bisnis. Ia juga menjalar ke dunia politik, dalam bentuk kontribusi dana yang luar biasa kepada kampanye presiden. Dan, dengan begitu para pemodal raksasa dapat menyetir kebijakan ekonomi atas beban publik kebanyakan.

Karena semangatnya yang mulia itu, populisme sebagai gerakan sangat populer di akhir abad 19 itu. Mereka mengajukan aneka reformasi ekonomi, yang pada dasarnya bertujuan mengoreksi praktek bisnis yang eksploitatif yang diangga sudah kelewatan ketika itu. Sayangnya, gerakan populisme di AS itu akhirnya gagal, setidaknya sebagai sebuah gerakan formal. Mereka kalah dalam Pemilu dan banyak diantara tokohnya dicurigai karena pendapat-pendapatnya yang ekstrim, rasis dan antikemapanan.

Dengan mengabaikan ekses gerakan itu, populisme dalam semangat dan konteks perjuangan di akhir abad 19 patut diketengahkan, terutama ketika kini demikian gencarnya tuntutan perubahan di kancah ekonomi dan bisnis saat ini. Kita menyadari, siapa pun yang akan jadi penentu kebijakan ekonomi nanti, ia tak akan berani menghindar dari godaan untuk melakukan tindakan-tindakan populis dalam pengertian buruk. Di sisi lain, ia dituntut juga untuk peka dan tidak serta-merta antipati terhadap tuntutan bernada populis dalam pengertian baik, yakni tuntutan akan perlunya koreksi atas ketidakadilan ekonomi.

Dua kandidat presiden kita belakangan ini, banyak sekali dituduh berlomba populis, terlihat dari program ekonomi mereka yang menyentuh banyak sekali persoalan-persoalan populer di kalangan populous. Mega-Hasyim, misalnya, berambisi menciptakan 12,9 juta lapangan kerja dalam lima tahun, dengan pertumbuhan ekonomi 6,8% per tahun. SBY-Kalla ingin menekan angka pengangguran menjadi 5,1% pada 2009, yang dengan itu berarti ia harus menjamin pertumbuhan ekonomi paling tidak 7,2% per tahun. (Lihat, Siapa Unggul Atasi Pengangguran, di rubrik Ekonomi).

Baik target Mega-Hasyim mau pun target SBY-Kalla, terdengar manis, terdengar mulia, mengingatkan kita akan aspirasi populisme untuk mengoreksi masa lalu. Namun, pada saat yang sama ia terlalu indah sehingga tak bisa tidak, kita merasa sedikit dikibuli. Seperti kata lelucon orang Medan, kita seolah dijanjikan akan mendapat durian runtuh. Dan, bukan saja tak ada yang busuk, durian itu sudah dikupas dan tinggal makan. Tanpa biji pula. Too good to be true.

Dengan kata lain, ada aroma populisme dalam program-program itu, entah dalam pengertian buruk maupun pengertian baik. Mumpung Pemilu masih lebih dari sebulan lagi, mari kita pikir-pikir lagi, siapa populis pembual siapa populis pahlawan. ***

(Editorial WartaBisnis edisi 29/II/Agustus 2004)
(c) eben ezer siadai